Wachid Nugroho Sebut Sidang Tahunan MPR Perkuat Akuntabilitas Lembaga Negara ke Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi MPR Wachid Nugroho menegaskan Sidang Tahunan MPR memiliki urgensi penting dalam memperkuat akuntabilitas lembaga negara kepada rakyat.

Penegasan tersebut disampaikannya dalam Seminar Forum Tematik Bakohumas MPR RI bertajuk 'Sinergi Bakohumas dalam Mendukung Publikasi Sidang Tahunan MPR yang Informatif, Kolaboratif, dan Kredibel' yang digelar di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/8).

BACA JUGA: Gelar FKP, Setjen MPR Berkomitmen Tingkatkan Standar Pelayanan Sosialisasi Empat Pilar

Wachid menjelaskan, Sidang Tahunan MPR merupakan bagian dari perubahan paradigma ketatanegaraan setelah perubahan UUD 1945.

Jika sebelum perubahan UUD 1945, lembaga negara menyampaikan pertanggungjawaban kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara, kini akuntabilitas tersebut bermuara kepada rakyat.

BACA JUGA: Siti Fauziah Temui Jokowi di Solo, Bawa Undangan Sidang Tahunan MPR

“Pascareformasi, konteks Sidang Tahunan ini sebetulnya meneguhkan kembali kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 Ayat (2), yaitu kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD NRI Tahun 1945,” kata Wachid.

Menurut Wachid, presiden sebagai kepala negara menyampaikan akuntabilitas dan kinerja lembaga-lembaga negara dalam forum Sidang Tahunan.

BACA JUGA: Molly Prabawati Sebut Sidang Tahunan MPR Momentum Penting Perkuat Akuntabilitas Publik

Karena itu, Sidang Tahunan tidak semestinya dipandang sekadar agenda seremonial.

“Akuntabilitas yang didorong melalui Sidang Tahunan itu adalah akuntabilitas bersama antara semua lembaga negara yang kemudian disampaikan kepada publik,” katanya.

Wachid juga menyoroti keunikan Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR-DPD yang mengintegrasikan tiga mekanisme kelembagaan, yakni MPR, DPR, dan DPD, dalam satu rangkaian persidangan.

Tahun ini, rangkaian tersebut dijadwalkan berlangsung pada 14 Agustus 2026.

Selain laporan kinerja lembaga negara, pidato Presiden juga memuat pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Tidak sekadar seremonial, tidak sekadar administratif. Pidato itu juga menjadi awal masa persidangan DPR dan DPD, kemudian dilanjutkan dengan Nota Keuangan dan RAPBN,” jelasnya.

Terkait umpan balik publik, Wachid mengatakan MPR memiliki mekanisme penyerapan dan pengelolaan aspirasi melalui pimpinan, anggota, fraksi, serta alat kelengkapan MPR.

Namun, mekanisme agregasi aspirasi menjadi rekomendasi kelembagaan masih terus dibahas.

“Kalau mekanisme itu terjadi, sekaligus ada rekomendasi-rekomendasi yang bisa dikuatkan, itu bisa kita dorong supaya feedback benar-benar diagregasikan oleh MPR,” ujarnya.

Wachid menambahkan informasi detail mengenai kinerja masing-masing lembaga negara dapat diakses melalui kanal resmi lembaga terkait.

Sementara materi persidangan dan pidato juga diarahkan untuk tersedia melalui sistem informasi yang dikelola DPR.

Wachid menegaskan, penyelenggaraan Sidang Tahunan merupakan bentuk kolaborasi antara Kepresidenan, MPR, DPR, dan DPD dalam menghadirkan akuntabilitas penyelenggaraan negara kepada masyarakat.

“Ini kolaborasi empat lembaga, Kepresidenan, MPR, DPR, dan DPD, untuk mengonstruksikan kepada publik bagaimana laporan kelembagaan masing-masing lembaga negara,” pungkasnya.

Hadir dalam acara tersebut Ketua Fraksi PKB MPR Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, Plt. Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah, Deputi Bidang Administrasi MPR Heri Herawan, Deputi VII Bidang Komunikasi dan Informasi BIN Achmad Zainal Huda, Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital Molly Prabawaty.

Selain itu, hadir juga dari pihak Setjen MPR, yakni Kepala Biro SDM, Organisasi dan Hukum Agus Subagyo, Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Budi Muliawan, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Lembaga Susan Andriyani, dan perwakilan kementerian dan lembaga. (mrk/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Siti Fauziah Tegaskan Pentingnya Sinergi Bakohumas Perkuat Publikasi Sidang Tahunan MPR