Bagi sebagian besar keluarga Indonesia, beras adalah barang yang hampir selalu ada dalam daftar belanja. Ketika produksi terganggu, pasokan berkurang atau harga naik, dampaknya cepat terasa dalam rumah tangga.
Produksi, impor, dan harga beras memang tidak selalu bergerak searah. Karena itu, ketahanan pangan tidak cukup dilihat dari banyaknya beras yang dihasilkan di dalam negeri, pasokan juga harus tetap tersedia dan harganya terjangkau bagi masyarakat.
Polemik seputar beras bisa terasa sederhana selama panen dan ketersediaannya cukup di pasaran. Namun, ketika produksinya turun, ini menjadi cerita yang berbeda, seperti tahun 2024. Saat itu, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras tahun 2024 turun menjadi 30,62 juta ton, dari tahun 2023 yang sebesar 31,10 juta ton.
Salah satu penyebabnya adalah kondisi cuaca. Sejak tahun 2023, fenomena El Nino membawa musim kemarau yang lebih panjang dan meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah sentra produksi padi di Indonesia. Akibatnya, petani dihadapkan pada permasalahan perubahan waktu tanam dan panen. Ketika hukan datang terlambat atau keterbatasan air, luas panen pun dapat ikut berkurang.
Sementara itu, kebutuhan masyarakat akan beras tidak berhenti ketika produksi turun. Beras tetap harus tersedia setiap hari. Saat pasokan dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, impor pun menjadi salah satu pilihannya.
Pada kondisi itu, impor beras Indonesia pun melonjak. Jika menilik data BPS, impor beras meningkat tajam dari sekitar 407.741 ton tahun 2021 menjadi 429.207 ton tahun 2022. Bahkan, realisasi impornya tembus menjadi 3,06 juta ton tahun 2023 dan mencapai 4,52 juta ton tahun 2024.
Lonjakan tersebut menjadi salah satu gambaran terganggunya produksi dalam negeri yang berujung pada meningkatnya kebutuhan pasokan impor. Bahayanya, semakin besar kebutuhan terhadap impor, maka semakin banyak faktor eksternal yang ikut memengaruhi pasar dalam negeri.
Harga beras dunia, kebijakan negara eksportir, ongkos pengiriman hingga nilai tukar rupiah dapat menentukan biaya beras yang masuk ke Indonesia. Lantas, ketika petani dapat menghasilkan panen padi lebih banyak dan impor mulai ditekan, apakah masyarakat serta-merta bisa membelinya dengan harga yang lebih murah?
Setelah melewati tahun 2024 yang berat, petani kembali memasuki musim tanam dengan kondisi yang lebih baik. Hasil panen mulai bertambah dan pasokan dalam negeri pun perlahan menguat. Perubahan itu tercermin dalam angka produksi beras sepanjang 2025.
Data BPS menunjukkan, produksi beras tahun 2025 mencapai 34,69 juta ton atau naik 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Maret dan April 2025, produksinya bahkan mencapai 5,23 juta ton per bulan.
Bertambahnya produksi tersebut berjalan beriringan dengan turunnya impor beras. Setelah mencapai 4,52 juta ton pada 2024, impor beras turun menjadi 450.734 ton pada 2025. Pemerintah menyatakan, tidak melakukan impor beras konsumsi umum tahun 2025. Impor yang masih tercatat terutama merupakan beras khusus dan beras untuk kebutuhan industri.
Bagi pemerintah, perubahan tersebut mensinyalkan produksi dalam negeri sudah semakin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah menegaskan beras tidak boleh mengalami kelangkaan.
Keyakinan itu ditopang oleh cadangan yang cukup besar. Pada awal 2026, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dibawa dari tahun sebelumnya berjumlah 3,25 juta ton dan terus bertambah, hingga mencapai 5,3 juta ton pada pertengahan tahun ini. Cadangan sebesar itu cukup penting bagi pemerintah untuk intervensi pasar ketika pasokan atau harga di pasar mulai terganggu.
Beras yang melimpah di gudang bukan berarti harga beras di pasar ikut turun. Sepanjang 2026, rata-rata harga beras di tingkat perdagangan besar justru terus melonjak. Dari Rp 14.218 per kilogram (kg) pada awal tahun, dua bulan kemudian menjadi Rp 14.419 per kg, dan mencapai Rp 14.783 per kg di bulan Juli. Harga beras yang terus naik, terjadi ketika stok pemerintah berada pada level puncak, dan impor beras konsumsi tidak lagi menjadi pilihan utama pemerintah.
Selain itu, tekanan harga juga tercermin dalam inflasi nasional. BPS mencatat, pada Juli 2026, inflasi nasional sebesar 2,88 persen secara tahunan. Pada saat yang sama, komponen harga bergejolak (volatile foods) mengalami inflasi secara tahunan. Beras menjadi salah satu komoditas yang dominan memberikan andil terhadap inflasi, bersama daging ayam ras, cabai merah, dan daging sapi.
Inflasi nasional tentu tidak hanya dipengaruhi beras. Walakin, posisi beras sebagai salah satu penyumbang inflasi mencerminkan, perubahan harga komoditas ini ikut terasa dalam menekan biaya hidup masyarakat. Artinya, kenaikan harga beras bukan hanya angka, tetapi kebutuhan hidup masyarakat yang turut bergejolak.
Permasalahan beras tidak berhenti pada jumlah produksi dan cadangan saja. Jenis beras dan distribusinya juga menentukan ketersediaan di pasar. Pada Juni 2026, pemerintah mendapatkan laporan keterbatasan pasokan beras premium di sejumlah ritel modern. Situasi ini mendorong Bapanas meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) memperbesar penyaluran beras premium, tidak hanya beras medium, melalui program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Gambaran ini menjelaskan persoalan beras tidak hanya terkait stok, tetapi jenis beras, lokasi pasokan, jalur distribusi, dan harga yang harus dibayar oleh konsumen. Beras yang tersimpan di gudang pemerintah harus tetap bergerak menuju pasar. Dari kondisi tersebut, bisa dilihat, masalah beras bukan hanya jumlah stok yang dimiliki pemerintah, melainkan jenis beras, lokasi pasokan dan distribusi hingga sampai ke konsumen perlu dicermati.
Setelah gabah dipanen petani, masih ada proses panjang sebelum beras menjadi bahan pangan masyarakat di meja makan. Setiap tahapan yang dilalui menjadi konsekuensi bagi biaya yang menentukan harga akhir beras.
Berdasarkan data BPS, perubahan harga di tingkat penggilingan mengalami kenaikan. Beras medium rata-rata harganya melonjak dari Rp 12.801 per kg pada 2024, menjadi Rp 12.985 per kg pada 2025. Sedangkan, beras premium rata-rata harganya naik dari Rp 13.361 per kg menjadi Rp 13.409 per kg.
Artinya, produksi beras yang tinggi tidak otomatis membuat harga beras menjadi murah. Di sisi lain, harga yang terlalu rendah juga bukan solusi bagi petani. Mereka tetap harus membayar benih, pupuk, tenaga kerja, pengairan hingga biaya panen. Di antara dua kepentingan yang berbeda itu, pemerintah harus menjaga keseimbangan.
Petani membutuhkan harga yang layak agar terus menghasilkan beras. Kemudian, masyarakat sebagai konsumen membutuhkan harga yang terjangkau agar kebutuhan pokok tidak semakin menekan pengeluaran di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini.
Masalah lain yang harus dihadapi ialah cuaca. Pada Juni 2026, produksi beras diperkirakan 2,47 juta ton, meningkat 6,96 persen dibandingkan Juni 2025. Namun, potensi produksi Juli-September 2026, diproyeksikan turun 0,88 persen daripada periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, produksi Januari-September 2026, kira-kira jumlahnya 28,71 juta ton atau hanya naik 0,01 persen dibandingkan periode sama tahun 2025.
Angka-angka itu masih berupa angka sementara dan potensi. Semua bergantung pada kondisi di lapangan, termasuk serangan hama dan organisme pengganggu tanaman, banjir, kekeringan serta perubahan waktu realisasi panen. Belum lagi, risiko kekeringan menjadi perhatian karena Indonesia berpotensi besar menghadapi El Nino. Peristiwa tahun 2023, memperlihatkan perubahan cuaca mengganggu musim tanam dan produksi padi di Indonesia.
Cadangan beras memang bisa menjadi penyangga ketika produksi terganggu. Namun, cadangan tidak bisa terus-menerus menjadi jawaban. Dalam jangka panjang, Indonesia tetap membutuhkan sawah yang produktif, irigasi yang memadai, ketersediaan benih dan pupuk, serta petani yang mendapatkan harga jual yang layak.
Pemerintah harus mampu mengantisipasi, memastikan beras bergerak dari gudang hingga pasar, menjaga harga tetap terjangkau, sekaligus membuat kegiatan bertani tetap menarik bagi petani di Indonesia.
Dalam laporan Rice Outlook May 2026 dari United State Department of Agriculture (USDA), angka produksi Indonesia juga mendapat perhatian. Berdasarkan produksi beras dunia pada musim 2025-2026 diperkirakan meningkat dari 541,3 juta ton menjadi 542,8 juta ton, Indonesia menjadi salah satu negara dengan perubahan produksi yang cukup besar.
Produksi beras Indonesia yang berada di atas 30 juta ton per tahun, menempatkanya di atas Nigeria yang hanya menghasilkan 5,9 juta ton, Pantai Gading 1,7 juta ton, dan lebih tinggi dibandingkan Vietnam yang berjumlah 26,2 juta ton.
Angka produksi yang besar memperkuat posisi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor beras. Namun, tantangan berikutnya, yaitu mempertahankan produksi beras ketika cuaca berubah dan memastikan hasil panen benar-benar sampai kepada konsumen.
Berkaca dari berbagai situasi yang dialami, swasembada pangan harusnya tidak berhenti ketika Indonesia berhenti membeli beras impor. Ukuran lainnya, kemampuan menjaga sawah tetap produktif, menyediakan cadangan ketika musim tiba, memberi petani penghasilan yang layak, dan memastikan masyarakat tetap mampu membeli beras.
Keberhasilan swasembada pangan tidak hanya terlihat dari angka produksi atau jumlah beras yang mampun disimpan oleh pemerintah. Ukuran terdekat dengan masyarakat cukup sederhana, beras tetap tersedia ketika dibutuhkan dan harganya terjangkau. (LITBANG KOMPAS)
Komentar (0)