Waketum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menanggapi pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut partainya tidak masuk kabinet dan berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai penyeimbang. PAN menghormati keputusan PDIP tersebut.
"PAN sepakat dengan pemikiran PDIP dan Ibu Megawati Sukarnoputri bahwa pemerintahan presidensial di Indonesia, secara konstitusional tidak mengenal adanya istilah partai oposisi sebagai lembaga negara, seperti sistem pemerintahan parlementer. Yang ada itu partai politik yang mendukung pemerintah atau tidak bergabung dalam kabinet di pemerintahan," kata Viva Yoga kepada wartawan, Kamis (13/8/2026).
Viva mengatakan tak ada satu pun pasal di UUD 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi atau kabinet bayangan. Viva menyinggung soal demokrasi membutuhkan pihak yang bisa mengawasi atau mengontrol jalannya pemerintahan.
"Secara praktik empiris itu hanyalah terminologi politik untuk menyederhanakan dan memberikan penjelasan tentang posisi politik dari partai politik terhadap kekuasaan pemerintahan. Secara filosofis, demokrasi tidak menghendaki semua kekuatan politik berada di dalam pemerintahan," ujar Viva.
"Demokrasi membutuhkan dua fungsi secara simultan, yakni fungsi memerintah (governing) dan fungsi koreksi, mengontrol, dan atau mengawasi (checking). Dalam teori demokrasi modern, pemerintah yang kuat harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)," tambahnya.
Wamen Transmigrasi itu menekankan keberadaan partai di luar pemerintahan tak langsung dicap sebagai musuh. Viva justru memandang keberadaan PDIP sebagai instrumen demokrasi yang diperhitungkan.
"Karena itu, keberadaan partai yang tidak bergabung dalam pemerintahan bukanlah musuh pemerintah, melainkan menjadi salah satu instrumen demokrasi. Pemerintah membutuhkan dukungan agar dapat bekerja, tetapi demokrasi membutuhkan pengawasan agar kekuasaan tidak menyimpang," katanya.
Viva mengatakan posisi PDIP mampu memberikan koreksi terhadap pemerintah. PDIP, lanjut dia, menjalankan peran check and balances terhadap setiap kebijakan yang diambil pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Di situlah posisi PDI Perjuangan dalam politik, yakni sebagai kekuatan 'oposisi konstruktif' yang tidak menjadi bagian dari kabinet, tetapi menjalankan fungsi check and balances dalam melakukan koreksi dan pengawasan, mendukung kebijakan pemerintah yang sesuai kepentingan rakyat, serta mengkritik kebijakan yang dianggap tidak tepat," tambahnya.
Sebelumnya, Megawati mengungkapkan cerita dirinya yang berkomunikasi dengan Prabowo mengenai posisi PDIP. Dia mengatakan PDIP tidak akan masuk kabinet dan akan berada di luar sebagai penyeimbang.
"Yang namanya negara kita ini kan namanya adalah dengan sistem presidensial, betul atau tidak? Betul toh, kok saya selalu diomongin oposisi. Memangnya ada di dalam sistem presidensial? No oposisi, tidak ada koalisi," kata Megawati saat pidato di acara tersebut.
Megawati meminta agar semua pihak membaca kembali sistem pemerintahan Indonesia. Dia mengatakan oposisi dan koalisi hanya ada di sistem parlementer.
"Silakan baca kalau tidak percaya. Baca jangan g** gitu aja. 'Ibu Megawati tenang aja ngomong gitu karena oposisi'. Haduh, mau dilawan nggak ngerti, dilawannya b**, lah piye, itu kan yang namanya sistem parlementer, benar apa nggak? Benar, makanya saya bilang saya baca tapi saya suka lupa pasal, jadi nggak ada," ucap Megawati.
Megawati kemudian membeberkan obrolannya dengan Presiden Prabowo perihal posisi PDIP. Ia mengatakan sudah menetapkan PDIP tidak akan masuk ke kabinet Prabowo.
"Makanya saya katakan 'Pak Prabowo, Mas Presiden, saya minta untuk...', saya datang benar ngomong baik-baik saya tidak akan ditawari untuk masuk, 'Saya tidak masuk ke kabinet, Pak, terima kasih banget, saya akan berada di luar sebagai penyeimbang'. Dengerin tuh semua, saya bukan oposisi tahu, enak aja!" tegas Megawati.
(dwr/rfs)
Komentar (0)