Jakarta, tvOnenews.com - Polemik mengenai ijazah SMA/sederajat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian setelah muncul sayembara berhadiah Rp100 juta yang digagas pakar hukum tata negara Denny Indrayana.
Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua Umum Gen Z, Arwin Welhalmina, mengajak semua pihak untuk menyikapi isu tersebut secara proporsional dan menghindari polarisasi yang berkepanjangan.
Arwin menilai kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian yang sah dalam sistem demokrasi. Namun, menurutnya, cara penyampaian kritik juga perlu dijaga agar tidak terus memicu perpecahan opini di tengah masyarakat.
"Kami memahami kritik dan pengawasan terhadap pejabat publik adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Tapi kami berharap setiap pihak juga menjaga cara penyampaiannya, supaya publik tidak terus-menerus terpolarisasi oleh isu yang sama," kata Arwin dalam keterangannya, dikutip Kamis (13/8/2026).
- Antara
Menurutnya, perhatian publik yang besar terhadap sayembara tersebut menunjukkan bahwa isu administratif pejabat negara masih menjadi topik yang sensitif. Karena itu, ia berharap persoalan semacam ini dapat diarahkan ke mekanisme yang lebih formal dan memiliki kepastian hukum.
"Kalau ada dugaan yang perlu dijawab terkait syarat administratif seorang pejabat publik, tentu lebih baik disalurkan lewat mekanisme resmi atau lembaga yang berwenang. Itu akan lebih menenangkan publik dibandingkan perdebatan yang terus bergulir di media sosial," ujarnya.
Arwin juga menyinggung harapan generasi muda agar perbedaan pandangan politik tidak selalu berkembang menjadi perdebatan yang bersifat personal. Menurutnya, ruang publik perlu dijaga agar tetap menjadi tempat pertukaran gagasan yang sehat.
Ia mengingatkan bahwa isu yang terus berulang tanpa kejelasan dapat memunculkan kelelahan informasi di tengah masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang menjadi konsumen utama media digital.
"Kami sebagai generasi muda berharap ruang publik diisi dengan diskusi yang membangun. Kalau ada bukti, sampaikan secara terbuka dan melalui jalur yang tepat. Kalau belum ada, sebaiknya kita sama-sama menahan diri agar tidak membentuk opini yang keburu-buru," katanya.
- Dok Arwin Welhalmina.
Dalam pernyataannya, Arwin juga menyampaikan harapan agar komunikasi publik di tengah dinamika politik nasional tetap diarahkan pada substansi persoalan, bukan sekadar memperpanjang kontroversi.
Komentar (0)