Kondisi ini dinilai tidak bisa diselesaikan oleh pelaku UMKM sendirian. Pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga masyarakat perlu membangun ekosistem yang membuat UMKM lebih mudah mendapatkan bahan baku, mengakses pengetahuan, memproduksi barang, hingga memastikan produknya terserap pasar.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan UMKM masih menjadi penopang penting ekonomi nasional, terutama ketika kondisi ekonomi global dan domestik menghadapi tekanan.
"UMKM adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Menghadapi kondisi ekonomi global dan nasional yang cukup berat, perlu dihadapi dengan kehati-hatian dan kebijakan yang tepat," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam sambutannya pada diskusi daring bertema
Tantangan UMKM di Masa Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Dunia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, 12 Agustus 2026.
Dalam diskusi itu, Lestari juga berpendapat bahwa di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,1 hingga 5,4 persen, pelemahan daya beli masyarakat menjadi tantangan utama yang langsung berdampak pada sektor UMKM.
Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, masalah utama, saat ini, adalah minimnya permintaan pasar, bukan sekadar kurangnya modal kerja. Sehingga yang dibutuhkan saat ini adalah kebijakan yang tepat, yang didukung sejumlah pihak untuk membangkitkan sektor UMKM nasional.
Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Republik Indonesia M. Riza Damanik berpendapat bahwa kondisi yang tidak mudah, saat ini, tidak mungkin dihadapi sendiri oleh sektor UMKM. Tantangan perlambatan ekonomi global dan kondisi perekonomian nasional yang tidak mudah merupakan kondisi yang harus dijawab segera.
Diakui Riza, pihaknya sudah melakukan berbagai inovasi kebijakan untuk menghadapi tantangan tersebut. Saat ini tercatat lebih dari 56 juta unit UMKM dengan 96 persen usaha mikro, 1,7 persen usaha kecil, dan 1,86 persen usaha menengah.
Riza berharap data terkait UMKM dapat terintegrasi sehingga dimanfaatkan dalam upaya pengembangan yang lebih baik. Menurut dia, pemerintah juga sudah menerbitkan Perpres No.38/2026 tetang Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagai peta jalan 20 tahun ke depan. Tujuannya, agar sektor UMKM di masa datang tidak hanya besar karena populasi tetapi juga meningkat secara kualitas.
Baca juga: Alarm! 8 Juta Sarjana di Indonesia Terjebak Kerja Tak Sesuai Kualifikasi
Captain Batoo Farm Adventure Agus Purnomo Wibisono mengungkapkan bahwa pengembangan sektor UMKM kerap kali terhambat disebabkan tidak adanya keterhubungan pihak-pihak terkait dalam tahapan proses produksi hingga pemasaran. Sehingga, pihak yang menangani produksi seringkali tidak mampu mendapatkan benih dan pupuk yang bermutu.
Masalah tersebut, jelas dia, tidak hanya dihadapi oleh sektor UMKM pertanian, tetapi juga dihadapi UMKM secara umum. Menurut Agus, perlu dibangun ekosistem yang terhubung satu sama lain dalam proses produksi hingga pemasaran, pada sektor UMKM.
Agus juga berpendapat, dalam pengembangan UMKM nasional, sejatinya semua bahan yang dibutuhkan sudah ada, yang dibutuhkan adalah keterhubungan dalam satu ekosistem antara para pemangku kepentingan dan masyarakat pelaku UMKM.
Sementara itu, Kepala LPPM Universitas Muria Kudus Wawan Shokib Rondli berpendapat bahwa saat ini juga terjadi kurangnya keterhubungan antara sektor UMKM dan perguruan tinggi.
Wawan menilai, sektor UMKM tidak dapat bertransformasi sendiri. Padahal, perguruan tinggi bisa berperan sebagai sumber pengetahuan dan inovasi dalam proses pengembangan UMKM yang berdampak melalui berbagai hasil risetnya.
Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo juga mengutarakan bahwa yang dibutuhkan oleh sektor UMKM adalah semua yang diproduksi oleh pelaku UMKM dapat dijual dan laku. Menurut Yoyok, dengan jumlah penduduk yang besar, pasar domestik bisa menjadi pasar bagi sektor UMKM untuk tumbuh.
"Namun, dengan pasar yang besar, apakah wajar bila akhirnya kita malah dijajah barang impor," ujar Yoyok, mengkritisi kondisi saat ini.
Yoyok menawarkan solusi, agar sektor UMKM mendapat kesempatan luas untuk ambil bagian sebagai pemasok bahan baku pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah. Selain itu, ego sektoral para pemangku kepentingan di sektor UMKM harus diakhiri untuk memajukan perekonomian nasional.
Steering Committee Akademi Perempuan NasDem Eva Kusuma Sundari mengungkapkan pelambatan ekonomi global berdampak serius terhadap kondisi domestik. Saat ini, Bappenas dan ILO sudah menyiapkan rencana aksi ekonomi dalam bentuk care economy.
Menurut Eva, care economy ini dapat berdampak positif di sejumlah sektor, termasuk sektor pangan. Eva juga berharap, usaha day care yang menghadapi berbagai tantangan dapat dibantu pemerintah yang menangani sektor UMKM.
Diakui Eva, perkembangan care economy, saat ini, mampu melahirkan peluang dan lapangan pekerjaan baru di sektor UMKM yang membutuhkan perhatian serius semua pihak.
Wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat bahwa dalam keadaan ekonomi normal, sektor UMKM itu seperti tidak terlihat, karena baik-baik saja. Namun, dalam keadaan ekonomi tidak normal, maka tampaklah kehebatan UMKM dan itu terlihat pada saat krisis ekonomi 1998 dan pandemi.
Karena itu, tegas Saur, di masa normal, penting diperhatikan kesehatan sektor UMKM. Sehingga, tambah Saur, ketika ada kondisi tidak normal, sektor UMKM lah daya tahan ekonomi kita.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
(ANN)
Komentar (0)