Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mulai menyiapkan strategi keluar (exit strategy) dari sejumlah lokasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi setelah tingkat pemanfaatannya dinilai telah mencapai kematangan tertentu.
Direktur Utama BAKTI Fadhilah Mathar mengatakan, langkah tersebut telah disiapkan sejak 2024. Infrastruktur yang telah memenuhi kriteria nantinya dapat ditawarkan kepada operator, vendor, maupun mitra lain untuk diambil alih dan dikelola secara berkelanjutan.
"Keberhasilan pemerintah dalam Universal Service Obligation bukan diukur dari seberapa lama kami berada di sana, tetapi seberapa cepat kami bisa melakukan exit dari lokasi tersebut. Artinya, masyarakat sudah bisa mandiri," ujar Fadhilah dalam Bakti Media Connect 2026 di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Hingga saat ini, BAKTI telah membangun akses internet di lebih dari 31.000 lokasi di berbagai daerah. Mayoritas infrastruktur tersebut digunakan untuk mendukung sektor pendidikan dan layanan publik.
Fadhilah menyebut sekitar 68% lokasi berada di sektor pendidikan, sedangkan 5,89% digunakan untuk sektor kesehatan dan mendukung e-government. Sekitar 19,9% lainnya berada di kantor pemerintahan dan pusat kegiatan masyarakat.
Infrastruktur tersebut juga dimanfaatkan di pasar tradisional, tempat ibadah, pos pertahanan dan keamanan, lokasi usaha, hingga transportasi publik.
Menurut Fadhilah, pembangunan infrastruktur BAKTI tidak hanya berorientasi pada penyediaan konektivitas, tetapi juga keberlanjutan pemanfaatannya oleh masyarakat dan industri.
BAKTI memperhatikan empat prinsip dalam pengembangan infrastruktur, yakni keberlanjutan masyarakat untuk mendorong adopsi dan inklusi, kualitas layanan, skalabilitas UMKM, serta keberlanjutan industri.
"Jangan sampai pemerintah hadir justru mematikan lahan komersial," kata Fadhilah.
Karena itu, lokasi yang telah memenuhi kriteria dan mencapai tingkat kematangan tertentu akan ditawarkan kepada vendor, operator, maupun mitra lain seperti penyedia menara untuk diambil alih.
BAKTI sendiri tidak berperan sebagai operator telekomunikasi. Lembaga tersebut bertugas melakukan dan mengelola pembiayaan pembangunan infrastruktur, sementara jaringan inti atau core network dimiliki operator seluler.
Untuk mendukung pemerataan konektivitas, BAKTI mengoperasikan sejumlah infrastruktur strategis. Satelit Republik Indonesia (Satria-1) berkapasitas 150 Gbps telah digunakan sejak 2024 untuk menghubungkan sekolah, puskesmas, kantor pemerintah daerah, hingga pos perbatasan TNI/Polri.
Sementara itu, jaringan serat optik Palapa Ring membentang sepanjang 12.148 kilometer dan melayani 131 titik Network Operation Center (NOC) di 57 kabupaten/kota nonkomersial yang tersebar di Indonesia Barat, Tengah, dan Timur.
Program BAKTI AKSI juga telah menyediakan akses internet gratis di lebih dari 31.864 titik layanan publik. Adapun BAKTI Sinyal telah membangun BTS 4G dan BTS Universal Service Obligation (USO) di 6.747 lokasi wilayah 3T dengan dana APBN serta dana USO.
Selain pembangunan infrastruktur, BAKTI mengembangkan ekosistem digital melalui pelatihan literasi digital, digitalisasi pariwisata, serta penguatan kemitraan BUMDes dan BUMDesma.
Fadhilah mengatakan keberlanjutan infrastruktur di wilayah pelosok membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan operator telekomunikasi, termasuk untuk memastikan aset yang telah dibangun dapat dipelihara dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Komentar (0)