REPUBLIKA.CO.ID, Ketika pemerintah kolonial Belanda berupaya menaklukkan Kerajaan Aceh Darussalam pada 1873, Sultan Mahmud Syah menolak tuntutan tersebut. Sultan segera mengonsolidasikan kekuatan rakyat. Dalam upaya menghadapi agresi kolonial, ulama menjadi salah satu kekuatan utama karena tidak hanya berperan sebagai pemuka agama, tetapi juga sebagai pemimpin dan panglima perang yang mampu menggerakkan perlawanan rakyat Aceh.
Pada akhir Agustus 1872, sepucuk surat Gubernur Jenderal Hindia Belanda sampai ke tangan Sultan Mahmud Syah penguasa Kerajaan Aceh Darussalam. Dalam surat itu disebutkan bahwa Belanda menginginkan Aceh takluk kepadanya. Akan tetapi, Sultan Mahmud Syah menolak keinginan Belanda tersebut. Bersamaan dengan itu, ia mengonsolidasikan kekuatan rakyat, dan andalan utama dalam konsolidasi tersebut adalah kekuatan para ulama.
Baca Juga
Gurun Sahara Dahulu Kawasan Hijau Apa yang Terjadi
Habitatnya Terbakar Orangutan Masuk ke Permukiman Warga
Begini Skema Wakaf Saham Istiqlal Global Fund di Pasar Modal
Memobilisasi kekuatan ulama dianggap sangat penting karena mereka berada pada posisi dominan dalam masyarakat. Para ulama bukan saja dianggap oleh masyarakat sebagai orang-orang saleh yang berilmu tinggi, tetapi juga sekaligus sebagai pemimpin atau panglima perang. Di dalam diri mereka terdapat unsur cendekiawan, pemuka agama, pahlawan, serta bagian penting dari pusat jaringan kekuasaan yang relatif berhasil memimpin masyarakat secara efektif. Sebagai akibat dari penolakan Sultan Mahmud Syah terhadap tekanan Belanda tersebut, pada 18 Februari 1873 Menteri Jajahan Van De Putte atas nama Pemerintah Belanda di Nederland menginstruksikan kepada Gubernur Jenderal Louden di Batavia agar penyerangan terhadap Aceh segera dimulai, dilansir dari buku Tokoh Agama Dalam Perjuangan Kemerdekaan 1945-1950 di Aceh karya Rusdi Sufi, Muhammad Nasir, dan Zulfan yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada 1997. .rec-desc {padding: 7px !important;} Untuk memenuhi instruksi tersebut, Louden mengadakan sidang khusus Dewan Hindia Belanda dalam rangka mengatur teknis pelaksanaan penyerangan. Keputusan sidang tersebut diberlakukan oleh Gubernur Jenderal pada 4 Maret 1873. Dalam keputusan itu ditetapkan pula Wakil Ketua Dewan Hindia Belanda F.N. Nieuwenhuyzen sebagai komisaris pemerintah untuk Aceh dan diharapkan sudah dapat berangkat ke Aceh pada 7 Maret 1873. Kapal-kapal yang dipersiapkan untuk mengangkut pasukan dan perbekalan perang adalah Citadel van Antwerpen, Siak, Goehoorn, dan Marnix. Pelaksanaan penyerangan terlebih dahulu diawali dengan surat-menyurat. Setelah Sultan Aceh menolak untuk menyerah, barulah dilakukan penyerangan atau perang. Serangan Belanda pertama yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Kohler dilakukan pada 5 April 1873 dengan dukungan 3.200 pasukan dan 168 perwira. Pasukan Belanda mulai mendarat di Pantai Cermin, Ulee Lheue. Dengan demikian, suatu perang kolonial secara resmi telah dimulai oleh pihak Belanda. Peperangan yang berlangsung lebih kurang 40 tahun itu, menurut Van't Veer, tidak ada bandingannya. Dalam hal lamanya berlangsung, perang ini dapat dibandingkan dengan Perang 80 Tahun di negeri Belanda sendiri. Dalam hal jumlah orang yang tewas, yakni lebih dari seratus ribu jiwa, perang ini merupakan peristiwa militer yang tiada bandingannya. Perang Aceh bagi negeri Belanda bukan sekadar pertikaian bersenjata, melainkan juga peristiwa politik nasional, kolonial, dan internasional. Peperangan tersebut oleh Belanda diperkenalkan dengan nama "Perang Aceh", sedangkan rakyat Aceh mengenalnya sebagai "Perang Belanda" atau dalam istilah Aceh disebut Prang Kaphee Ulanda.
Juru pelihara membersihkan dan memotong rumput di kawasan komplek kuburan Kerkhoff Peutcut, Banda Aceh, Aceh, Sabtu (14/8/2021). Perawatan dan pemeliharaan kuburan prajurit Belanda yang tewas dalam perang Aceh tersebut meliputi pemeliharaan tanaman dan pohon, pemotongan rumput, pembersihan, dan konservasi kuburan-kuburan atau monumen yang rusak agar bukti sejarah tetap terjaga. - (Antara/Syifa Yulinnas)
Komentar (0)