UNESCO: 2,4 Juta Perempuan Afghanistan Dilarang Sekolah SMP dan SMA Sejak 2021

Paris: Sekitar 2,4 juta perempuan di Afghanistan kehilangan akses terhadap pendidikan menengah sejak kelompok Taliban kembali berkuasa pada 2021, menurut United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

Dilansir dari AsiaOne, Selasa, 11 Agustus 2026, UNESCO mengatakan bahwa Afghanistan kini menjadi satu-satunya negara di dunia yang melarang perempuan dan anak perempuan mengakses pendidikan menengah dan tinggi.

UNESCO memperingatkan kebijakan tersebut dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap masa depan Afghanistan.

"Hal ini berisiko membuat Afghanistan terjebak dalam puluhan tahun hilangnya potensi, semakin parahnya kemiskinan, dan kerugian yang tidak dapat dipulihkan," ujar UNESCO.

Selain 2,4 juta perempuan yang kehilangan akses pendidikan menengah, lebih dari dua juta anak usia sekolah dasar juga tidak bersekolah. UNESCO mengaitkan kondisi tersebut dengan kebijakan dan pembatasan terhadap anak perempuan. Bertentangan dengan Janji Taliban Kebijakan tersebut bertolak belakang dengan janji Taliban ketika kembali mengambil alih kekuasaan Afghanistan pada 2021.

Saat itu, Taliban mengatakan perempuan tetap akan diperbolehkan bekerja dan menempuh pendidikan, meski dengan ketentuan yang mereka klaim sesuai dengan syariat Islam.

"Perempuan akan diberikan semua hak mereka, baik di tempat kerja maupun dalam kegiatan lainnya, karena perempuan adalah bagian penting dari masyarakat," kata juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid, seperti dilansir ABC News.

Namun, setelah kembali berkuasa, Taliban secara bertahap memberlakukan pembatasan yang semakin luas terhadap perempuan dan anak perempuan, termasuk dalam bidang pendidikan.

UNESCO memperingatkan dampak kebijakan tersebut tidak hanya dirasakan dalam bidang pendidikan, tetapi juga dapat memengaruhi perekonomian dan kehidupan sosial Afghanistan dalam jangka panjang.

Kebijakan pelarangan pendidikan menengah dan tinggi bagi perempuan diperkirakan dapat menyebabkan hingga 600.000 perempuan keluar dari angkatan kerja pada 2066.

Dampak ekonominya juga diperkirakan signifikan, dengan potensi kerugian pendapatan mencapai US$9,6 miliar atau sekitar S$12,3 miliar.

Selain itu, pembatasan akses pendidikan disebut dapat meningkatkan risiko pernikahan dini bagi anak perempuan.

UNESCO menilai pendidikan perempuan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, berlanjutnya larangan pendidikan berpotensi mempersempit kesempatan generasi muda Afghanistan untuk berkontribusi terhadap pembangunan negara tersebut. (Razaqa Hariz)

Baca juga;  Melihat Kehidupan Perempuan dan Kondisi Afghanistan di Bawah Kepemimpinan Taliban