Jakarta: Infrastruktur digital kini bukan lagi sekadar soal internet cepat atau sinyal yang makin kuat. Di banyak daerah, konektivitas digital mulai menjadi game changer yang membuka peluang baru bagi ekonomi, pelayanan publik, hingga pelaku usaha.
Baca juga: Daftar Negara dengan Internet Tercepat dan Terlambat di Dunia, Siapa Paling Ngebut?Hal tersebut tercermin dalam laporan terbaru East Ventures – Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2026. Laporan ini menunjukkan bahwa daya saing digital daerah tidak hanya ditentukan oleh seberapa luas infrastrukturnya tersedia, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut benar-benar dipakai oleh pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.
Secara nasional, pilar Kewirausahaan dan Produktivitas menjadi salah satu penyumbang kenaikan terbesar dalam EV-DCI 2026. Tingginya pemanfaatan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha ikut mendorong aktivitas ekonomi digital di berbagai daerah.
Artinya, membangun infrastruktur digital saja belum cukup. Setelah koneksi tersedia, tantangan berikutnya adalah memastikan masyarakat dan dunia usaha bisa memanfaatkannya untuk bekerja lebih produktif, mengembangkan bisnis, hingga membuka akses pasar yang lebih luas.
Dari sisi pemerintah, transformasi juga mulai bergerak. Sejumlah daerah terus mengintegrasikan layanan publik berbasis digital, meningkatkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta memperluas transaksi elektronik di lingkungan pemerintah daerah.
Karena itu, pilar Regulasi dan Kapasitas Pemerintah Daerah menjadi salah satu komponen yang mencatat peningkatan signifikan secara nasional. Pemerintah daerah yang semakin adaptif terhadap teknologi ikut menciptakan ekosistem digital yang lebih siap.
Infrastruktur dan Tata Kelola Jadi Duo PenggerakMenariknya, kenaikan skor EV-DCI di berbagai provinsi tidak terjadi dengan pola yang sama. Ada daerah yang melesat karena pembangunan infrastruktur digital, sementara daerah lainnya tumbuh karena tata kelola, talenta digital, atau pemanfaatan teknologi yang semakin masif.
Papua Barat Daya menjadi salah satu contoh paling mencolok. Provinsi termuda di Indonesia tersebut melonjak 15 peringkat, dari posisi ke-33 menjadi peringkat ke-18 nasional. Skor daya saing digitalnya juga naik dari 34,9 menjadi 43,8.
Kenaikan tersebut tidak lepas dari ekspansi infrastruktur digital. Jumlah desa yang telah memperoleh sinyal 4G bertambah, sementara layanan Hyper 5G mulai hadir di Sorong. Konektivitas yang makin oke kemudian ikut membuka ruang bagi aktivitas ekonomi digital.
Salah satu indikatornya terlihat dari transaksi QRIS yang tumbuh 280,6 persen secara tahunan (year-on-year/YoY). Jumlah merchant QRIS juga meningkat 24,5 persen.
Cerita berbeda terlihat di Sulawesi Selatan. Provinsi ini kembali masuk 10 besar nasional setelah naik satu peringkat ke posisi ke-10 dengan skor 48,9. Kali ini, faktor pendorong utamanya adalah penguatan tata kelola digital pemerintah.
Pilar Regulasi dan Kapasitas Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan melonjak lebih dari 20 poin. Kenaikan tersebut didukung oleh perbaikan indeks SPBE, percepatan transaksi digital pemerintah daerah, serta penguatan keamanan siber.
Pada saat yang sama, ekonomi Sulawesi Selatan tumbuh 6,9 persen pada triwulan I-2026. Sektor informasi dan komunikasi juga terus meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.
Temuan ini memperlihatkan satu hal penting: ketika konektivitas dasar sudah tersedia, governance bisa menjadi next level booster bagi daya saing digital daerah.
Kalimantan Timur dan Jawa Ikut NgebutKalimantan Timur juga menunjukkan tren positif. Provinsi ini naik dua peringkat ke posisi keenam nasional dengan skor 52,4. Pencapaian tersebut membuat Kalimantan Timur menjadi satu-satunya provinsi di luar Pulau Jawa yang masuk enam besar EV-DCI 2026.
Salah satu faktor pendukungnya adalah program Internet Desa Gratis yang digagas pemerintah provinsi. Hingga akhir 2025, program tersebut telah menjangkau 802 dari 841 desa di Kalimantan Timur.
Akses internet yang semakin luas bukan cuma membuat masyarakat lebih mudah mengakses layanan publik digital. Pendidikan, pemasaran UMKM, dan berbagai aktivitas ekonomi juga ikut mendapatkan ruang baru.
Dampaknya mulai terlihat dalam perekonomian. Pertumbuhan UMKM terus didorong, sementara kredit perbankan tercatat tumbuh 17,4 persen secara tahunan.
Di Pulau Jawa, Jawa Timur naik ke peringkat ketiga nasional dengan skor 58,0. Penguatan daya saing digital provinsi tersebut ditopang oleh kualitas infrastruktur digital yang semakin baik, pengembangan BTS 4G, serta integrasi layanan publik digital.
Sementara itu, Jawa Tengah naik ke peringkat kedelapan nasional dengan skor 51,7. Perluasan internet gratis ke 327 desa, termasuk wilayah blank spot dan daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem, menjadi salah satu upaya memperkuat fondasi transformasi digital.
Dari sisi ekonomi, Jawa Tengah mencatat pertumbuhan 5,4 persen secara tahunan. Realisasi investasi juga meningkat 28,9 persen. Tak kalah penting, seluruh 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah telah mencatatkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di atas 90 persen.
Pada akhirnya, pengalaman sejumlah provinsi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital bukan sekadar perlombaan membangun jaringan internet. Infrastruktur memang menjadi starting point, tetapi dampak ekonominya baru terasa ketika konektivitas bertemu dengan tata kelola yang kuat, masyarakat yang adaptif, serta dunia usaha yang aktif memanfaatkan teknologi.
Dengan kata lain, sinyal kuat adalah fondasi, tetapi pemanfaatan yang tepat adalah game changer. Ketika infrastruktur, pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha bergerak dalam arah yang sama, teknologi digital berpotensi menjadi mesin baru untuk mengangkat daya saing sekaligus mempersempit kesenjangan antarwilayah di Indonesia.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
Komentar (0)