Liputan6.com, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan pengaturan skema pengisian kuota haji tambahan periode 2023-2024.
Terungkap bahwa cara itu dilakukan satu pintu melalui Direktur Utama PT Makassar Toraja (Maktour) sekaligus Dewan Pembina Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU), Fuad Hasan Masyhur.
Advertisement
Skema itu terungkap saat JPU KPK membacakan surat dakwaan terhadap para tersangka dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Selasa (11/8).
Dikatakan JPU KPK bahwa rangkaian peristiwa itu terjadi setelah Pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah kepada Indonesia.
Salah satunya pada awal 2024, ketika mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, bertemu dengan Fuad Hasan dan Direktur Operasional Maktour, Ismail Adam, di kantor Maktour.
Jaksa menerangkan, dalam pertemuan tersebut Fuad menjelaskan latar belakang Indonesia memperoleh tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah. Pertemuan lalu berlanjut pada sore harinya di Restoran Al Jazeera, Polonia, Jakarta Timur.
Saat itu, kata JPU KPK, Gus Alex bersama Jaja Jaelani dan Agus Syafei kembali bertemu dengan Fuad Hasan dan Ismail. Tambahan kuota haji pun kembali dibahas dan Fuad disebut agar teknis pengisian kuota tambahan tersebut dilakukan melalui satu pintu.
"Dalam pertemuan tersebut, Fuad Hasan Masyhur kembali membahas mengenai kuota haji tambahan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi dan meminta agar teknis pelaksanaan pengisian kuota haji tambahan tersebut dilakukan satu pintu melalui Fuad Hasan Masyhur," kata jaksa.
Komentar (0)