Mataram (ANTARA) - Komisi VII DPR RI meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) serius membenahi persoalan di kawasan wisata Gili Tramena (Trawangan, Meno, dan Air) di Kabupaten Lombok Utara, guna mendorong pariwisata berkelanjutan dan berkualitas di destinasi wisata andalan tersebut.
Permintaan itu mengemuka dalam rapat koordinasi antara Komisi VII DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi VII Saleh Partaonan Daulay dengan jajaran pemerintah provinsi, Forkopimda NTB, yang dihadiri Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan mitra kerja Komisi VII DPR di Ruang Tambora, Kantor Gubernur NTB, di Mataram, Selasa.
Dalam pertemuan itu, anggota Komisi VII DPR Hj Rahmawati menyoroti persoalan krisis air bersih yang terjadi di kawasan tiga gili. Hal ini menurutnya, jika tidak diatasi dengan baik dikhawatirkan lambat laun dapat mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan ke destinasi wisata tersebut.
"Kita ingin menjadikan wisata tiga gili berkembang secara berkelanjutan, tapi kalau masalah air bersih tidak bisa kita atasi bagaimana wisatawan mau berkunjung," ujarnya.
Selain persoalan air bersih, Rahmawati juga menyoroti persoalan pengelolaan sampah di destinasi wisata andalan NTB tersebut. Ia mengaku miris setelah melihat banyaknya sampah plastik yang berserakan di pinggir Pantai Gili Meno.
Untuk itu, pihaknya mendorong perlunya pengelolaan sampah secara terintegrasi di kawasan tersebut baik oleh Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Utara.
Hal senada juga diutarakan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty. Pihaknya, menekankan pada aspek pendidikan, kebersihan, keamanan, dan roadmap terpadu. Dalam hal pendidikan, perlunya memasukkan pariwisata ke dalam kurikulum pendidikan formal, dimulai dari SD, SMP, SMA.
Tujuannya memperkenalkan nilai kebersihan, hospitality, dan pengelolaan aset sejak usia dini, sehingga menumbuhkan rasa memiliki. Materi yang diusulkan mencakup pengenalan aset, kebersihan, penyambutan tamu, dan perilaku lingkungan.
"Dengan pendidikan dini, diharapkan meningkatnya kesadaran ekonomi masyarakat dan partisipasi dalam sektor pariwisata," ujarnya.
Selain itu, perlunya pemberdayaan masyarakat dan kebersihan destinasi. Kebersihan dan pemeliharaan aset disebut sebagai hal mendasar yang harus diajarkan dan menjadi tanggung jawab bersama.
Ditekankan juga perlunya mekanisme iuran atau pembiayaan lokal untuk pemeliharaan. Partisipasi masyarakat diusulkan melalui pembagian tanggung jawab di setiap titik wisata dan penguatan kesadaran lokal untuk menjaga keberlanjutan pariwisata di tiga Gili.
Disamping itu, ia juga mendorong kebutuhan untuk menata pengamanan di titik-titik wisata tiga Gili, terutama pada sektor transportasi fast boat terkait penyediaan jaket pelampung yang masih minim.
Padahal, keberadaan jaket pelampung penting untuk menjaga aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sebagai indikator kemajuan pengelolaan destinasi.
Menanggapi itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengakui ada persoalan mendasar yang perlu segera dilakukan pembenahan dan diselesaikan dalam mendukung pengembangan kawasan tiga Gili, mulai status kawasan, lahan, air bersih, dan sampah.
Menurutnya, Pemprov NTB bersama pemerintah pusat dan sejumlah lembaga terkait tengah mengupayakan penyelesaian status kawasan secara menyeluruh.
"Kami ingin persoalan ini selesai pada akhir tahun. Penyelesaiannya harus menyeluruh, semua kita selesaikan, baik dari sisi hukum maupun konservasi," ujar Iqbal.
Untuk mendukung pengembangan kawasan, Pemprov NTB juga menyiapkan solusi air bersih melalui sistem pantai yang bagus, sementara pengelolaan sampah diarahkan melalui teknologi pengolahan yang sesuai dengan karakter kepulauan.
"Yang kita kejar bukan hanya jumlah wisatawan, tetapi kualitas wisatawan, lama tinggal, dan belanja-nya. Pada saat yang sama kita harus memastikan budaya lokal dan daya dukung lingkungan tetap terjaga," katanya pula.
Baca juga: Okupansi hotel oleh turis asing mencapai 90 persen di Gili Tramena
Baca juga: Menyelami keindahan bawah laut Pantai Nipah
Permintaan itu mengemuka dalam rapat koordinasi antara Komisi VII DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi VII Saleh Partaonan Daulay dengan jajaran pemerintah provinsi, Forkopimda NTB, yang dihadiri Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan mitra kerja Komisi VII DPR di Ruang Tambora, Kantor Gubernur NTB, di Mataram, Selasa.
Dalam pertemuan itu, anggota Komisi VII DPR Hj Rahmawati menyoroti persoalan krisis air bersih yang terjadi di kawasan tiga gili. Hal ini menurutnya, jika tidak diatasi dengan baik dikhawatirkan lambat laun dapat mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan ke destinasi wisata tersebut.
"Kita ingin menjadikan wisata tiga gili berkembang secara berkelanjutan, tapi kalau masalah air bersih tidak bisa kita atasi bagaimana wisatawan mau berkunjung," ujarnya.
Selain persoalan air bersih, Rahmawati juga menyoroti persoalan pengelolaan sampah di destinasi wisata andalan NTB tersebut. Ia mengaku miris setelah melihat banyaknya sampah plastik yang berserakan di pinggir Pantai Gili Meno.
Untuk itu, pihaknya mendorong perlunya pengelolaan sampah secara terintegrasi di kawasan tersebut baik oleh Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Utara.
Hal senada juga diutarakan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty. Pihaknya, menekankan pada aspek pendidikan, kebersihan, keamanan, dan roadmap terpadu. Dalam hal pendidikan, perlunya memasukkan pariwisata ke dalam kurikulum pendidikan formal, dimulai dari SD, SMP, SMA.
Tujuannya memperkenalkan nilai kebersihan, hospitality, dan pengelolaan aset sejak usia dini, sehingga menumbuhkan rasa memiliki. Materi yang diusulkan mencakup pengenalan aset, kebersihan, penyambutan tamu, dan perilaku lingkungan.
"Dengan pendidikan dini, diharapkan meningkatnya kesadaran ekonomi masyarakat dan partisipasi dalam sektor pariwisata," ujarnya.
Selain itu, perlunya pemberdayaan masyarakat dan kebersihan destinasi. Kebersihan dan pemeliharaan aset disebut sebagai hal mendasar yang harus diajarkan dan menjadi tanggung jawab bersama.
Ditekankan juga perlunya mekanisme iuran atau pembiayaan lokal untuk pemeliharaan. Partisipasi masyarakat diusulkan melalui pembagian tanggung jawab di setiap titik wisata dan penguatan kesadaran lokal untuk menjaga keberlanjutan pariwisata di tiga Gili.
Disamping itu, ia juga mendorong kebutuhan untuk menata pengamanan di titik-titik wisata tiga Gili, terutama pada sektor transportasi fast boat terkait penyediaan jaket pelampung yang masih minim.
Padahal, keberadaan jaket pelampung penting untuk menjaga aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sebagai indikator kemajuan pengelolaan destinasi.
Menanggapi itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengakui ada persoalan mendasar yang perlu segera dilakukan pembenahan dan diselesaikan dalam mendukung pengembangan kawasan tiga Gili, mulai status kawasan, lahan, air bersih, dan sampah.
Menurutnya, Pemprov NTB bersama pemerintah pusat dan sejumlah lembaga terkait tengah mengupayakan penyelesaian status kawasan secara menyeluruh.
"Kami ingin persoalan ini selesai pada akhir tahun. Penyelesaiannya harus menyeluruh, semua kita selesaikan, baik dari sisi hukum maupun konservasi," ujar Iqbal.
Untuk mendukung pengembangan kawasan, Pemprov NTB juga menyiapkan solusi air bersih melalui sistem pantai yang bagus, sementara pengelolaan sampah diarahkan melalui teknologi pengolahan yang sesuai dengan karakter kepulauan.
"Yang kita kejar bukan hanya jumlah wisatawan, tetapi kualitas wisatawan, lama tinggal, dan belanja-nya. Pada saat yang sama kita harus memastikan budaya lokal dan daya dukung lingkungan tetap terjaga," katanya pula.
Baca juga: Okupansi hotel oleh turis asing mencapai 90 persen di Gili Tramena
Baca juga: Menyelami keindahan bawah laut Pantai Nipah
Komentar (0)