Pemerintah Bisa Mengendalikan Kebijakan, Tapi Tidak Bisa Mengendalikan Algoritma

Ada satu perubahan besar dalam politik yang sering kali luput dari perhatian pemerintah yaitu kekuasaan atas kebijakan tidak otomatis berarti kekuasaan atas persepsi publik. Pemerintah dapat menyusun undang-undang, menetapkan anggaran, menjalankan program, mengeluarkan kebijakan, bahkan memberikan penjelasan melalui konferensi pers. Tetapi ketika sebuah kebijakan masuk ke ruang digital, pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang menentukan bagaimana kebijakan itu dipahami masyarakat.

Sebuah kebijakan dapat dirancang dengan bahasa yang sangat teknokratis, tetapi di tangan warganet ia bisa berubah menjadi meme. Pernyataan pejabat dapat disampaikan dengan serius, tetapi beberapa menit kemudian dipotong menjadi video pendek. Program pemerintah dapat dijelaskan melalui puluhan halaman dokumen, tetapi publik mungkin lebih mengingat satu kalimat satire yang beredar di media sosial. Di sinilah politik memasuki babak baru, pertarungan bukan hanya mengenai kebijakan, tetapi mengenai makna yang dibentuk di sekitar kebijakan tersebut.

Dulu, ketika pemerintah menghadapi kritik, respons utamanya adalah memberikan klarifikasi. Pejabat berbicara melalui konferensi pers, media massa memberitakan, kemudian publik menerima informasi tersebut. Model komunikasi seperti itu bekerja dalam ekosistem media yang relatif terpusat. Pemerintah, media, dan elite politik memiliki posisi sebagai produsen informasi, sedangkan masyarakat lebih banyak berada sebagai penerima.

Hari ini situasinya berbeda. Masyarakat bukan lagi sekadar konsumen informasi. Mereka adalah produsen, distributor sekaligus komentator informasi. Satu orang dapat membuat konten, orang lain mengomentari, komunitas membagikannya, kreator lain mengolahnya kembali, media mengangkatnya, lalu algoritma memperluas jangkauannya. Dalam hitungan jam, sebuah persoalan yang awalnya berada di lingkup lokal dapat berubah menjadi percakapan nasional.

Yang lebih menarik, kritik politik tidak selalu tampil dalam bahasa politik. Ia bisa muncul dalam bentuk humor, satire, parodi, potongan video, komentar sederhana, bahkan sebuah gambar yang tampaknya tidak serius. Namun justru karena dikemas secara ringan, pesan tersebut terkadang jauh lebih mudah diterima publik.

Di sinilah pemerintah menghadapi persoalan yang secara fundamental berbeda dari era komunikasi politik sebelumnya. Pemerintah dapat mengendalikan kebijakan, tetapi tidak dapat mengendalikan bagaimana masyarakat memperbincangkan kebijakan tersebut.

Algoritma bekerja dengan logika yang berbeda dari birokrasi. Birokrasi menyukai prosedur, struktur, hierarki, dan penjelasan yang sistematis. Algoritma tidak peduli apakah sebuah pesan lahir dari rapat kementerian selama berjam-jam atau dari seseorang yang membuat video selama lima menit. Yang lebih menentukan adalah bagaimana pengguna meresponsnya.

Apakah orang berhenti menonton? Apakah mereka berkomentar? Apakah mereka membagikan? Apakah mereka menonton ulang? Apakah konten tersebut memunculkan emosi? Semua itu dapat menentukan seberapa jauh sebuah narasi bergerak.

Karena itu, pemerintah tidak bisa memenangkan pertarungan persepsi hanya dengan memperbanyak konferensi pers. Klarifikasi memang penting, tetapi klarifikasi tidak selalu mengubah persepsi. Persepsi publik pada akhirnya lebih banyak dibentuk oleh pengalaman daripada penjelasan.

Seorang warga tidak akan merasa harga kebutuhan sehari-hari lebih murah hanya karena pemerintah menjelaskan bahwa inflasi terkendali. Masyarakat tidak otomatis merasa pelayanan publik membaik karena pemerintah mengatakan reformasi birokrasi berjalan. Orang tua tidak serta-merta percaya sebuah program pendidikan berhasil hanya karena laporan pemerintah menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi.

Di sinilah perbedaan antara output, outcome, dan public value menjadi sangat penting.

Pemerintah mungkin mampu menunjukkan berapa banyak program yang telah dilaksanakan. Tetapi masyarakat akan mengajukan pertanyaan yang jauh lebih sederhana: apa yang berubah dalam kehidupan saya?

Pertanyaan tersebut merupakan tantangan terbesar komunikasi pemerintahan modern.

Sebab, ketika pengalaman masyarakat berbeda dengan narasi resmi pemerintah, akan muncul ruang kosong. Dan ruang kosong itu hampir selalu diisi oleh narasi lain. Media sosial kemudian menjadi arena perebutan makna. Pemerintah mengatakan kebijakan A berhasil. Warganet menunjukkan pengalaman B. Pemerintah memberikan data C. Komunitas digital menghadirkan cerita D. Publik kemudian memilih sendiri narasi mana yang dianggap paling dekat dengan kehidupan mereka.

Dalam kondisi seperti itu, pemerintah tidak boleh terjebak dalam kesalahan klasik: menganggap kritik sebagai persoalan komunikasi semata.

Tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan komunikasi.

Jika masalahnya adalah pelayanan publik yang buruk, solusinya bukan sekadar membuat konten tentang pelayanan publik. Jika masalahnya adalah harga yang dirasakan mahal, solusinya bukan hanya membuat infografik mengenai stabilitas harga. Jika masyarakat mempertanyakan transparansi sebuah program, pemerintah tidak cukup hanya mengatakan bahwa semuanya telah sesuai prosedur. Yang dibutuhkan adalah perbaikan kebijakan yang dapat diverifikasi dan dirasakan.

Dengan kata lain, komunikasi terbaik pemerintah sesungguhnya adalah kebijakan yang bekerja.

Di sinilah pemerintah perlu mengubah paradigma komunikasi dari government tells menjadi government proves. Bukan hanya mengatakan apa yang telah dilakukan, tetapi menunjukkan bukti perubahan yang terjadi.

Misalnya, daripada sekadar mengatakan bahwa sebuah program telah menjangkau jutaan penerima, pemerintah perlu menunjukkan berapa banyak penerima yang benar-benar mengalami perubahan. Daripada hanya menyampaikan jumlah anggaran yang terserap, pemerintah perlu menjelaskan manfaat yang dihasilkan dari setiap rupiah belanja. Daripada hanya mengumumkan keberhasilan investasi, pemerintah perlu memperlihatkan berapa banyak lapangan kerja berkualitas yang tercipta dan siapa yang menikmati manfaatnya.

Pendekatan semacam ini jauh lebih relevan dalam menghadapi politik algoritma.

Sebab algoritma memang tidak bisa dikendalikan pemerintah, tetapi realitas kebijakan bisa diperbaiki pemerintah.

Ini bukan berarti pemerintah harus menyerah kepada algoritma. Justru pemerintah perlu memahami algoritma sebagai bagian dari ekosistem demokrasi baru. Pemerintah membutuhkan kemampuan membaca percakapan digital bukan untuk mencari siapa yang harus disalahkan, tetapi untuk menemukan masalah yang mungkin belum terlihat dalam dashboard birokrasi.

Keluhan digital dapat menjadi early warning system. Satire dapat menjadi indikator ketidakpuasan. Meme dapat menjadi cermin keresahan. Percakapan komunitas dapat menjadi sumber informasi tentang persoalan implementasi kebijakan. Tentu semuanya harus diverifikasi. Tidak semua yang viral adalah fakta, dan tidak semua yang ramai mewakili mayoritas.

Tetapi mengabaikannya juga merupakan kesalahan.

Pemerintah yang terlalu percaya pada laporan internal dapat terlambat memahami perubahan sentimen masyarakat. Sebaliknya, pemerintah yang terlalu tunduk pada setiap tren media sosial juga berisiko membuat kebijakan berdasarkan kebisingan sesaat. Yang dibutuhkan adalah digital policy intelligence: kemampuan menggabungkan data digital, data administratif, riset lapangan, dan bukti kebijakan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi.

Pada titik ini, politik digital bukan lagi sekadar persoalan komunikasi. Ia telah menjadi persoalan tata kelola pemerintahan.

Pemerintah masa depan harus mampu membaca dua dunia sekaligus: dunia birokrasi dan dunia digital. Dunia pertama berbicara tentang indikator, program, anggaran dan laporan. Dunia kedua berbicara tentang pengalaman, persepsi, emosi dan percakapan. Keduanya tidak selalu berjalan searah.

Ketika laporan pemerintah mengatakan semuanya baik-baik saja, tetapi ruang digital menunjukkan keresahan yang semakin besar, pemerintah seharusnya tidak buru-buru menyalahkan media sosial. Bisa jadi terdapat persoalan yang belum tertangkap oleh indikator resmi.

Sebaliknya, ketika media sosial memperlihatkan kepanikan terhadap sebuah isu, pemerintah juga tidak boleh langsung mengubah kebijakan tanpa verifikasi. Demokrasi membutuhkan data, bukan sekadar viralitas.

Karena itu, tantangan pemerintahan di era algoritma bukan bagaimana mengendalikan algoritma, melainkan bagaimana memastikan bahwa apa yang dibicarakan masyarakat memiliki hubungan yang semakin dekat dengan kualitas kebijakan yang mereka rasakan.

Pada akhirnya, pemerintah boleh mengendalikan agenda kebijakan. Pemerintah boleh menentukan prioritas pembangunan. Pemerintah boleh menjelaskan capaian dan mempertahankan kebijakannya. Tetapi pemerintah tidak memiliki kendali penuh atas bagaimana masyarakat menilai semua itu.

Dan mungkin memang tidak seharusnya demikian.

Sebab dalam demokrasi, publik memiliki hak untuk menafsirkan, mempertanyakan, mengkritik, bahkan menertawakan kekuasaan. Yang harus dilakukan pemerintah bukan mematikan percakapan tersebut, melainkan memastikan bahwa realitas kebijakan cukup kuat untuk bertahan dari berbagai tafsir.

Di era ketika satu video dapat mengalahkan seratus halaman siaran pers, pemerintah perlu memahami satu hal sederhana: narasi bisa direkayasa, tetapi pengalaman publik jauh lebih sulit dibohongi.

Karena itu, jika pemerintah ingin memenangkan kepercayaan di ruang digital, jangan sibuk mengalahkan algoritma.

Perbaiki saja kebijakannya.

Algoritma hanya mempercepat apa yang ingin dibicarakan orang. Tetapi kebijakan yang benar-benar bekerja akan memberi masyarakat alasan untuk membicarakannya dengan cara yang berbeda.