Dampak Kekeringan El Nino, Petani Tebu di Ambang Kerugian, Apa yang Dilakukan Pemerintah?

JAKARTA, DISWAY.ID -- Fenomena El Nino berdampak serius terhadap krisis air dan mengancam produksi sektor pertanian nasional, khususnya tanaman tebu. 

Kekeringan melanda hampir seluruh area perkebunan tebu di Indonesia dan memicu kekhawatiran penurunan produksi hingga potensi kerugian finansial yang signifikan bagi para petani.

Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Soemitro Samadikoen, mengungkapkan bahwa dampak penurunan bobot tebu di tingkat lapangan sudah terasa cukup tajam.

BACA JUGA:Kepungan Kemarau-El Nino Mengganas, Karhulta Bromo hingga Berdampak Pekerja Lapangan

"Kekeringan ini melanda hampir total seluruh wilayah di mana di sana ada ditanami tembuk. Kalau kita lihat hektare, waduh, saya enggak bicara secara kepastian, karena kita harus data seluruh Indonesia, tetapi untuk potensi penurunan produksi tentu ada. Tidak ada tertentu, teman-teman laporan berat tembuknya ini berkurang sampai dengan 20 persen," ujar Soemitro saat dikonfirmasi Disway.id

Ia mencontohkan kondisi di lahan miliknya sendiri yang mengalami kerusakan parah akibat minimnya pasokan air. "Contoh kasus saja yang punya saya, saya punya lahan 40 hektare.

"Mungkin nanti yang bisa ditebang ini mungkin kalau bisa separuh itu aja bagus, yang separuh sudah kering, enggak bisa itu jadi kayu. Karena itu ada di lahan dinas keutanan,dan tidak bisa kita mengebur tanah sebut untuk diambil air dari sumur, enggak bisa. Berat, berat memang. El Nino ini berat," ungkapnya.

Biaya Pembukaan Lahan Tinggi dan Terbatasnya Sumber Air

Soemitro membeberkan bahwa biaya operasional membengkak drastis saat menanam di lahan perkebunan atau perhutani. Kerugian petani makin melonjak karena keterbatasan pasokan air dan aturan pembuatan sumur bor.

"Kalau normal kita nanam di sawah barangkali 50-55 juta, ini bisa sampai 65 juta satu hektare. Karena tanam awal, lantas panennya berapa? Itu bisa panen keluar 50 persen, alhamdulillah. Tinggal kita berapa besar kerugian, ya besar banget ini. Ini kalau di pemerintah masih seolah-olah ini enggak ada masalah-masalah, geliru itu," tegasnya.

Ia menambahkan, opsi penanganan darurat di lapangan sangat terbatas karena air sungai mengering dan fasilitas pengairan memakan biaya mahal.

"Langkah darurat, langkah darurat apa? Enggak ada. Kita mau cepat-cepat nebang, pabriknya juga enggak muat. Jadi pabrik enggak muat, sekarang banyaknya terkantri. Ini bukan karena tebu produksinya naik, justru karena mereka berbondong-bondong untuk segera menebang tebunya, agar tidak kena dampak kekeringan," terangnya.

BACA JUGA:Antisipasi Dampak El Nino, BPBD DKI Siapkan Strategi Mitigasi Berbasis Deteksi Dini

"Saya terima laporan dari Madiun itu, untuk mengairi sawah 1 hektare biar 1 kali aliran itu 1 juta. 1 kali. Sawah. 1 hektare 1 juta. Kalau itu 2-3 kali tanah, 2 kali 3 kali itu sudah tambah 3 juta," sambungnya.

Mendesak Evaluasi Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Gula

Di tengah tingginya biaya produksi dan risiko kegagalan panen, APTRI meminta pemerintah tidak membelenggu petani dengan pembatasan harga jual gula di tingkat konsumen.

"Yang kita perlukan adalah bagaimana membangun semangat petani ini agar dia tetap berkeheranan tebu walaupun dilanda seperti ini. Permintaannya apa? Udah harga gula ini jangan dikendalikan, dibatasi. Di pasar. Hanya boleh dijual kalau di Jawa dan sekitarnya ini. Cuma boleh dijual Rp17.500. Jangan begitu. Komoditas ini harus dibuat menjanjikan dan harga jual kita harus sesuai dengan harga pasar. Itu belenggu itu," kata Soemitro.