BNPB Perkuat Program Penanggulangan Bencana lewat Rakortek PB 2026 di Bogor

Pantau - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong penguatan program penanggulangan bencana yang lebih tepat sasaran dan terintegrasi melalui Rapat Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana (Rakortek PB) 2026 yang berlangsung di Kota Bogor, Jawa Barat, pada 10-13 Agustus 2026.

Pelaksana Harian Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Dodi Yuleova mengatakan Rakortek PB menjadi forum strategis untuk memperkuat sinkronisasi program penanggulangan bencana antara pemerintah pusat dan daerah.

“Forum ini diikuti oleh jajaran BPBD dan Bappeda provinsi se-Indonesia serta unit kerja BNPB guna mendorong penanganan bencana yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan,” kata dia.

Salah satu fokus pembahasan pada hari pertama Rakortek PB adalah evaluasi dan pengalaman penanganan banjir bandang serta tanah longsor akibat Siklon Senyar di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Pengalaman penanganan Siklon Senyar tersebut dijadikan studi kasus untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman bencana berdampak luas dan kompleks pada masa mendatang.

Sesi praktik dalam Rakortek PB juga menghadirkan sejumlah pakar dan praktisi kebencanaan, yakni Dody Ruswandi, Fajar Setiawan, Muhammad Diharmasyah, serta Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur Gatot Soebroto.

Dodi menjelaskan setiap wilayah di Indonesia memiliki karakteristik risiko dan kapasitas penanggulangan bencana yang berbeda sehingga sinergi serta pertukaran praktik baik antarpemerintah daerah dinilai penting.

“Pengalaman penanganan bencana di suatu daerah dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain, sekaligus menjadi dasar untuk memperkuat perencanaan dan program penanggulangan bencana,” kata dia.

BNPB berharap Rakortek PB 2026 dapat membantu BPBD dan Bappeda menyusun rencana aksi mitigasi bencana yang lebih terukur, presisi, dan sesuai dengan karakteristik ancaman di setiap wilayah.

Rencana tersebut diarahkan untuk menghadapi berbagai risiko geologis maupun hidrometeorologi dengan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Rakortek PB 2026 sekaligus menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk membandingkan pengalaman penanganan bencana dan menjadikannya dasar dalam menyusun program mitigasi yang adaptif, inklusif, serta berkelanjutan.