Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memperkuat keamanan siber di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Di satu sisi, ancaman siber berkembang dengan dukungan akal imitasi (AI) dan komputasi kuantum.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria mengatakan kebutuhan talenta digital Indonesia diperkirakan mencapai sekitar sembilan juta orang pada 2030.
Namun, kemampuan Indonesia dalam menghasilkan talenta digital saat ini baru mencapai sekitar tiga juta lebih. Artinya, terdapat kesenjangan sekitar enam juta talenta yang harus dipenuhi dalam beberapa tahun ke depan.
“Tanpa talent yang kuat, saya kira kekayaan data kita pada akhirnya akan berserak ke mana-mana, dicuri, dibaca, akan di-capture oleh mereka yang lebih powerful,” kata Nezar dalam pernyataan tertulisnya, Senin (10/8).
Menurut Nezar, kebutuhan talenta tersebut menjadi semakin penting karena lanskap keamanan siber telah mengalami perubahan. Ancaman tidak lagi hanya berasal dari peretas yang bekerja secara konvensional, tetapi juga mulai memanfaatkan teknologi AI.
Menurutnya, AI dapat digunakan untuk memperkuat sistem pertahanan siber, tetapi pada saat yang sama dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk meningkatkan kemampuan serangan.
Bahkan, perkembangan AI memungkinkan serangan siber dilakukan secara lebih otomatis. Dengan teknologi tersebut, aktivitas serangan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada peretas manusia.
“Yang bekerja bukan lagi hacker, tapi agentic AI yang melakukan serangan-serangan siber itu,” katanya.
Selain AI, pemerintah juga mulai mengantisipasi ancaman yang berasal dari perkembangan komputasi kuantum. Nezar mengingatkan adanya pola serangan yang dikenal sebagai harvest now, decrypt later.
Dalam pola tersebut, pelaku mencuri data yang saat ini masih terlindungi enkripsi, kemudian menyimpannya untuk dibuka pada masa mendatang ketika kemampuan komputasi sudah memungkinkan.
“Ada data-data yang sudah mereka curi, mereka tidak bisa buka, karena sudah ada enkripsinya. Cuma data itu dia simpan,” ujar Nezar.
Menurutnya, kondisi tersebut mengubah cara pandang terhadap keamanan data. Sistem enkripsi yang aman untuk menghadapi kemampuan komputasi saat ini belum tentu mampu melindungi data dalam jangka panjang.
Karena itu, Indonesia perlu mulai mempersiapkan sistem kriptografi yang mampu menghadapi perkembangan komputer kuantum atau post-quantum cryptography. “Kita juga harus bersiap-siap, terutama untuk keamanan data kita, untuk sistem kriptografi kita, itu adalah post-quantum cryptography,” katanya.
Nezar mengatakan perubahan lanskap ancaman siber juga mendorong pemerintah mengubah pendekatan dalam membangun sistem digital. Salah satu pelajaran penting berasal dari serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 pada Juni 2024.
Insiden tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah terhadap arsitektur keamanan sistem digital. Menurutnya, keamanan tidak lagi dapat ditempatkan sebagai lapisan tambahan setelah sebuah sistem selesai dibangun. Aspek keamanan harus diperhitungkan sejak tahap awal pembangunan sistem.
“Security harus sudah masuk dalam perencanaan,” katanya.
Pendekatan tersebut dikenal sebagai security by design, yakni memasukkan aspek keamanan sejak tahap perancangan hingga pengembangan sistem. Namun, penerapan pendekatan tersebut juga membutuhkan sumber daya manusia yang memahami teknologi sekaligus keamanan siber.
Nezar mengatakan kehadiran ITSEC Cyber & AI Academy diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan untuk mempertemukan kebutuhan industri dengan kompetensi yang diperoleh di perguruan tinggi. Kebutuhan tersebut semakin mendesak karena transformasi digital membuat jumlah dan nilai data yang harus dilindungi terus meningkat.
Komentar (0)