JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR Rina Saadah meminta pemerintah cepat dan terukur dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Ia meminta pemerintah pusat dan daerah menempatkan penanganan karhutla sebagai prioritas, demi melindungi keselamatan masyarakat.
"Kami memantau adanya karhutla di sejumlah daerah. Ini harus segera ditangani secara cepat dan terukur. Jangan sampai kebakaran semakin meluas dan pada akhirnya masyarakat yang menjadi korban. Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, penanganan karhutla harus menjadi prioritas," ujar Rina dalam keterangannya, dikutip Selasa (11/8/2026).
Baca juga: Karhutla di Era Prabowo dan Ultimatum Jokowi ke Pangdam-Kapolda yang Masih Berlaku
Titik api kebakaran hutan dan lahan terpantau terjadi mulai di Jawa Timur, Kalimantan Tengah, hingga Sumatera Selatan.
Ia mengatakan, kabut asap yang ditimbulkan dari karhutla tersebut menyebabkan dampak sistemik seperti masalah kesehatan, terhambatnya aktivitas masyarakat, hingga kerugian ekonomi warga lokal.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah serius dalam mencegah dan menangani karhutla yang kerap terjadi setiap tahunnya.
Jika ada unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut, ia mendorong penegakan hukum yang tegas kepada para pelaku.
"Kalau ditemukan ada unsur kesengajaan, tidak boleh ada kompromi. Siapa pun yang terbukti menyebabkan karhutla harus diproses sesuai hukum. Jangan sampai setiap tahun kita menghadapi persoalan yang sama karena pelakunya tidak mendapatkan efek jera," ujar Rina.
Baca juga: Menko Polkam Sebut 6 Provinsi Rawan Karhutla: Dari Sumsel hingga Kalteng
107.000 Hektare Lahan Dilanda KebakaranSebelumnya, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menyampaikan, ada enam provinsi yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
"Daerah yang kita waspadai sebagai daerah yang paling kritis ada enam provinsi yakni Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Riau," ujar Djamari dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Selain keenam provinsi itu, kebakaran juga melanda kawasan Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat, Gunung Bromo di Jawa Timur, serta Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat.
Total, 107.000 hektare hutan dan lahan di Indonesia mengalami kebakaran di tengah fenomena El Nino sejak awal Agustus 2026.
"Kita menghadapi El Nino yang kuat, yang sudah berlaku dan mulai berlaku sekarang sampai dengan awal September atau awal Oktober yang akan datang," kata Djamari.
Baca juga: Pemerintahan Pastikan Asap Karhutla Belum Ganggu Negara Tetangga
Pemerintah mengerahkan puluhan armada udara untuk mencegah karhutla semakin meluas. Sebanyak 43 helikopter dikerahkan dalam upaya penanganan kebakaran di sejumlah wilayah.
Selain helikopter, pemerintah juga mengoperasikan sekitar 10 hingga 15 pesawat sayap tetap atau fixed wing untuk mendukung penanganan karhutla.
Djamari menjelaskan, operasi modifikasi cuaca (OMC) menjadi salah satu metode yang dinilai efektif untuk membantu mengendalikan kebakaran.
Baca juga: Pemerintah Upayakan Modifikasi Cuaca Atasi Karhutla, tetapi Terkendala Awan Hujan
Upaya penanganan karhutla tidak hanya dilakukan melalui operasi udara, pemerintah juga terus mengintensifkan operasi darat, terutama di sejumlah lokasi yang mulai mengalami keterbatasan ketersediaan air.
Selain pengerahan personel dan peralatan, pemerintah pusat juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memastikan upaya penanganan karhutla dapat berjalan secara optimal.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Komentar (0)