Penulis: Mustajib Juraidi (Pengamat Sosial Makassar)
NUSANTARA— sebutan lama untuk Indonesia — pernah dijajah Belanda selama kurang lebih 350
tahun. Itu artinya tujuh generasi: dari kakek buyutnya nenek, sampai kakeknya
lagi. Lamaa banget, ya!
Apa penyebab utamanya? Selain banyaknya pengkhianatan di dalam negeri sendiri, penjajahan sepanjang itu ditopang oleh satu strategi yang super duper efektif: devide et impera,
pecah belah dan jajahlah.
Angkanya memang timpang secara ekstrem. Menurut catatan sejarah, penduduk Nusantara pada masa itu berkisar 9–12 juta jiwa.
Sementara jumlah tentara yang diturunkan Belanda untuk menaklukkannya hanya sekitar 8.000–12.000 orang. Artinya, satu tentara Belanda berhadapan dengan sekitar seribu penduduk pribumi.
Kalau bukan Superman, tidak mungkin satu orang bisa mengalahkan seribu orang tanpa strategi licik. Kalau seluruh rakyat Nusantara bersatu, jumlah sekecil itu tidak akan sanggup berbuat banyak.
Maka penaklukan tidak mungkin dilakukan lewat konfrontasi terbuka — ia harus
dilakukan lewat siasat licik: memecah orang banyak menjadi kelompok-kelompok
kecil yang saling curiga, lalu menguasainya satu per satu.
Seikat lidi yang bersatu sulit dipatahkan, tapi dicerai-beraikan satu-satu, ia bahkan bisa saling menghancurkan sendiri.
Merancang Perpecahan Secara Ilmiah
Yang membuat strategi ini berbahaya bukan sekadar implementasinya, melainkan karena sebelumnya
dirancang secara sistematis, dengan dukungan riset yang mendalam.
Belanda mengangkat sejumlah penasihat sekaligus peneliti sosial, hukum adat, dan agama
untuk keperluan ini — antara lain Christiaan Snouck Hurgronje, yang dikenal
sebagai perancang islam politiek dan berperan besar dalam melumpuhkan
perlawanan di Aceh, dan Cornelis van Vollenhoven, ahli hukum adat yang kodifikasi adatrecht-nya dipakai untuk mengotak-kotakkan penduduk
berdasarkan golongan.
Tugas mereka: memetakan retakan dan friksi yang sudah ada di masyarakat — baik soal
sosial, agama, nilai, ekonomi, maupun garis keturunan — lalu mencari cara paling efektif untuk tambah memperlebar dan memperdalam retakan itu sehingga antar mereka saling berkonflik dan bermusuhan. Keren bukan?
Masyarakat yang tadinya bisa hidup berdampingan dengan segala perbedaannya, perlahan
digiring untuk merasa berbeda, curiga, saling menegasikan, lalu bermusuhan, dan akhirnya berperang satu sama lain.
Metodenya beragam, tapi salah satu yang paling sering dipakai adalah infiltrasi — lewat
tangan pribumi sendiri, kadang juga lewat pedagang asing.
Agen-agen ini bekerja
dengan cara yang sangat manusiawi sekaligus sangat licik: mereka memprovokasi
dengan memanfaatkan naluri alami manusia untuk berprasangka terhadap apa pun yang berbeda dari dirinya.
Prasangka semacam itu sebenarnya wajar dan biasanya
tidak berbahaya. Tapi begitu ada pihak luar yang sengaja memelihara, memprovokasi dan mempolitisasi rasa cemas itu, ia bisa tumbuh menjadi kebencian aktif. Penjajah paham betul mekanisme ini, dan itulah yang secara sosiologis mereka eksploitasi.
Dua Contoh dari Tanah Air
Minangkabau. Di awal abad ke-19, masyarakat Minangkabau
terbelah antara kaum Padri — yang ingin memurnikan praktik keislaman dari kebiasaan seperti sabung ayam, perjudian, dan minuman keras — dengan kaum Adat, yang ingin mempertahankan tradisi leluhur.
Perpecahan ini sebenarnya sudah lama berakar sebelum Belanda ikut campur. Tapi begitu kaum Adat terdesak dan meminta bantuan, Belanda langsung datang.
Bukan sebagai penengah, melainkan sebagai provokator tingkat lanjut dan sekutu berkepentingan: mereka membantu menumpas kaum Padri dengan imbalan penguasaan wilayah.
Setelah Tuanku Imam Bonjol — pemimpin perlawanan Padri — akhirnya tertangkap pada 1837,
seluruh Minangkabau akhirnya jatuh ke tangan Belanda.
Perpecahan yang tadinya
murni soal keagamaan dan adat, diperparah oleh Belanda, dan berakhir dengan
hilangnya kedaulatan seluruh wilayah. Baik kaum Padri dan kaum Adat akhirnya
berada dalam penguasaan Belanda.
Sulawesi Selatan. Pola yang sama terulang dalam konflik Gowa dan Bone. Di bawah Arung Palakka, saat itu Bone
berada dalam cengkeraman kekuasaan Gowa yang dipimpin Sultan Hasanuddin —
bahkan rakyat Bone pernah dipaksa melakukan kerja paksa. VOC membaca situasi ini dengan cermat dan menawarkan diri sebagai sekutu Arung Palakka,
memanfaatkan nilai siri’ na pacce — harga diri dan solidaritas atas penderitaan sesama — yang sangat dijunjung tinggi dalam budaya Bugis-Makassar.
Bersama pasukan Arung Palakka, VOC menghancurkan benteng pertahanan Gowa dan
memaksa Sultan Hasanuddin menandatangani Perjanjian Bongaya (1667). Gowa takluk
— dan pada akhirnya, baik Gowa maupun Bone sama-sama hidup di bawah kekuasaan VOC.
Di kedua kasus ini, pihak yang “dibantu” Belanda sama-sama berakhir kehilangan
kedaulatan. Itulah inti dari devide et impera: penjajah tidak perlu menang perang melawan seluruh rakyat sekaligus — cukup mendukung satu pihak melawan pihak lain, lalu dengan gampang memungut hasilnya setelah keduanya sama-sama lemah.
Pola yang Sama, Wajah yang Berbeda
Pola ini tidak berhenti di zaman kolonial. Sejumlah pengamat hubungan internasional menunjuk pola serupa dalam dukungan Amerika Serikat terhadap monarki-monarki Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Kuwait.
Argumennya begini: kekuasaan monarki ini rentan secara legitimasi karena kepemimpinan hanya berputar di lingkaran keluarga kerajaan, bukan lewat mandat rakyat.
Dukungan militer dan politik dari kekuatan besar disebut menjadi sandaran yang
membuat kekuasaan yang rapuh itu tetap bertahan dari tekanan internal — dengan imbalan akses ekonomi dan pengaruh geopolitik bagi sang pelindung.
Ini bukan fakta tunggal — banyak faktor lain (minyak, keamanan regional, rivalitas dengan Iran) juga membentuk hubungan itu. Tapi pola dasarnya — kekuasaan lemah yang disokong kekuatan dari luar dengan persyaratan khusus — mengingatkan pada
logika yang sama dengan kasus Minangkabau dan Bone.
Pola yang lebih tragis terjadi di anak benua India. Sebelum pemisahan, komunitas Hindu
dan Muslim di British India hidup berdampingan, meski dengan gesekan. Setelah
Partisi 1947, kedua wilayah berpisah menjadi India dan Pakistan, disusul kekerasan massal dan perpindahan penduduk terbesar dalam sejarah modern.
Para sejarawan berbeda pendapat soal seberapa besar peran kebijakan kolonial Inggris — mulai dari sensus berbasis agama sampai representasi politik terpisah — dalam mempertajam identitas komunal yang tadinya lebih cair.
Tapi konsensus umumnya
sudah jelas: struktur kekuasaan kolonial memang menciptakan kondisi yang membuat perbedaan agama akhirnya menjadi garis pembelah politik, bukan sekadar identitas budaya.
Pecah Belah atas Nama Agama
Bentuk yang paling sering disorot dalam wacana kontemporer adalah strategi pecah belah di antara sesama Muslim, khususnya sepanjang garis Sunni–Syiah — antara lain
Arab Saudi, Iran, UEA, dan Mesir, negeri-negeri yang menguasai sebagian besar
cadangan energi dunia.
Dengan pecahnya persatuan mereka, kekuatan luar kolonialis dengan mudah tanpa banyak perlawanan bisa menguasai sumber energi yang meruapakan kepentingan utama dunia. Arab Saudi, UEA dan negeri negeri teluk menjadi penopang petrodollar US.
Negara-negara Arab ini, dalam istilah yang dipakai oleh beberapa pengamat,
merupakan perahu besar Amerika. Demi jaminan keamanan dari bahaya yang bisa muncul dari pemberontakan rakyat yang tidak setuju system kerajaan, dan dari luar negeri, Arab Saudi dan lainnya menyetujui perjanjian untuk menjual minyaknya hanya dalam bentuk dollar.
Inilah awal ketergantungan mereka terhadap Barat dan
awal penguasaan dan hegemoni barat terhadap negara negara Arab.
Agar penguasaan terhadap negara negara teluk ini langgeng, maka narasi narasi bahaya tentang Syiah dan Iran terus menerus didengungkan. Narasi ini dibuat, sebagai
bagian strategi besar politics of fear, sehingga mereka terus menerus membutuhkan perlindungan dari sang patron.
Sejumlah pengamat menuding, demi menjalankan politics of fear ini, ada aliran dana besar
dari luar untuk mencetak literatur yang mempertajam perbedaan sektarian,
mendanai ulama-ulama tertentu, dan membiayai kelompok-kelompok dengan pandangan ekstrem yang berpotensi memicu konflik. Mereka bekerja di kedua belah pihak, satu sama lain saling memanas-manasi.
Yang lebih bisa dipastikan: siapa pun yang diuntungkan oleh perpecahan itu, hampir
selalu adalah pihak yang berkepentingan menjaga negeri-negeri kaya energi ini
tetap lemah dan saling bergantung pada kekuatan luar untuk keamanannya — persis
logika yang sama dengan yang diterapkan Belanda beberapa abad lalu di Bone dan Minangkabau.
Dari Nusantara sampai Teluk Persia, pola dasarnya tidak banyak berubah: seikat lidi
yang bersatu sulit dipatahkan. Begitu ia tercerai-berai — oleh tangan asing atau oleh tangan sendiri — ia bahkan bisa saling menghancurkan tanpa perlu
dipatahkan lagi dari luar. (*)
Komentar (0)