Ketua Komisi XI DPR DPR Mukhamad Misbakhun mengingatkan para kepala daerah, termasuk pejabat daerah seperti pimpinan BUMD dan badan layanan umum daerah (BLUD), agar bisa bertindak tertib dalam penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran. Dia menyinggung pemerintah daerah bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ia awalnya mengingatkan pemerintah daerah bahwa anggaran daerah harus bermanfaat untuk masyarakat. Anggaran, kata dia, harus dihadirkan dalam bentuk layanan mulai dari akses jalan yang baik, pendidikan, hingga kesehatan.
"Anggaran harus hadir dalam bentuk pelayanan yang dirasakan masyarakat. Jalan yang baik, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan berbagai pelayanan publik lainnya merupakan wujud nyata dari pengelolaan keuangan negara," kata Misbakhun dalam keterangannya, Selasa (11/8/2026).
Kemudian, Misbakhun menjelaskan bahwa konstitusi telah memberikan mandat yang jelas mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Oleh karena itu, kata dia, setiap pejabat maupun pengelola anggaran harus memahami bahwa penggunaan anggaran publik memiliki konsekuensi administratif, hukum, sekaligus moral.
Mantan pegawai Kementerian Keuangan itu pun menekankan pentingnya keberadaan BPK sebagai supreme audit institution atau lembaga pemeriksa keuangan negara yang memperoleh mandat langsung dari konstitusi. Namun, ia mengatakan tujuan pemeriksaan BPK bukan semata-mata mencari kesalahan atau memberikan hukuman kepada pengelola anggaran, tapi sebagai instrumen penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan, sekaligus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan negara.
"BPK bukan tukang hukum. BPK adalah lembaga yang diberikan mandat konstitusi untuk memastikan pertanggungjawaban keuangan negara berjalan dengan baik. Karena itu, audit harus kita lihat sebagai instrumen untuk memperbaiki tata kelola," tuturnya.
Lebih lanjut, Misbakhun juga mengingatkan para pengelola anggaran akan pentingnya kepatuhan terhadap standar dan spesifikasi dalam setiap proses pengadaan maupun pelaksanaan proyek pemerintah. "Ketebalan aspal, kelas besi, spesifikasi material, semuanya bisa menjadi bagian dari pemeriksaan. Karena itu, jangan menganggap hal-hal kecil tidak penting. Detail kecil dalam pengelolaan anggaran bisa menjadi temuan besar," imbuhnya.
Misbakhun menambahkan kepatuhan sejak awal akan jauh lebih baik dibandingkan melakukan perbaikan setelah muncul temuan pemeriksaan oleh BPK. Ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) itu menegaskan sistem audit BPK juga kian berkembang melalui pemanfaatan teknologi informasi dan data elektronik.
"Sekarang audit bukan hanya melihat kertas. Server, sistem, data elektronik, dan bagaimana transaksi tercatat dalam sistem juga menjadi bagian penting dalam pemeriksaan," ujarnya.
"Jangan sampai kita melihat APBN, APBD atau anggaran lainnya hanya sebagai angka. Di dalam angka itu ada kepentingan rakyat. Ada gaji pegawai, pembangunan jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial dan berbagai kebutuhan masyarakat," lanjut dia.
(maa/maa)
Komentar (0)