JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan, jemaah datang ke Tanah Suci untuk beribadah bukan untuk dimanfaatkan sebagai komoditas atau objek transaksi.
Ia menegaskan, transformasi haji yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto harus dapat dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang transparan serta bebas dari praktik transaksional.
"Jemaah datang ke kantor Kemenhaj untuk mendapatkan pelayanan (ibadah) dan kepastian, bukan untuk menjadi objek transaksi. Karena itu, tidak boleh ada satu pun pihak yang mengambil keuntungan dengan mempermainkan hak jemaah. Ini yang akan terus kami bersihkan," tutur Dahnil dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Senin (10/8/2026).
Baca juga: Nilai Haji Meningkat, Mengapa Masalah di Armuzna Belum Tuntas?
Menurut Dahnil, peralihan pengelolaan haji ke Kemenhaj harus menjadi momentum untuk memutus mata rantai praktik penyimpangan dari pusat hingga daerah.
Sejak awal, Kemenhaj telah memberikan arahan kepada jajaran pegawai agar transformasi penyelenggaraan haji tidak berhenti pada perubahan kelembagaan, tetapi diikuti perubahan mendasar dalam budaya kerja dan integritas aparatur.
"Bagi siapa pun yang masih mempertahankan budaya lama dan bermain-main dengan hak jemaah, silakan keluar," tegas Dahnil.
Dia menekankan, Kemenhaj tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik percaloan, manipulasi administrasi, pungutan tidak sah, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan haji.
"Setiap laporan masyarakat dan temuan pemeriksaan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," tuturnya.
Untuk mengecek pelayanan berjalan baik, Dahnil melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah Jakarta Timur.
Baca juga: Survei BPS: Pelaksanaan Haji 2026 Memuaskan, Layanan di Armuzna Jadi Catatan
Jakarta Timur menjadi salah satu wilayah dengan jumlah jemaah haji terbesar di DKI Jakarta.
Namun, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pengaduan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir justru mengungkap sejumlah temuan dan laporan terkait dugaan penyimpangan dalam pelayanan haji di wilayah tersebut.
Temuan dan laporan tersebut termasuk persoalan manipulasi mahram serta praktik penyimpangan lainnya.
Dahnil menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi ruang bagi praktik-praktik lama yang merugikan jemaah.
"Kemenhaj harus menjadi rumah baru dengan budaya kerja baru, yang bersih, profesional, transparan, dan melayani," tegas Dahnil.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Komentar (0)