Posisi Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) tengah menjadi sorotan setelah nama Norman Joesoef mencuat sebagai salah satu calon yang disebut-sebut berpeluang mengisi jabatan tersebut. Norman sendiri dikenal sebagai pengusaha yang berkecimpung di sektor industri pertahanan.
Meski begitu, hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai sosok yang akan dipercaya Presiden Prabowo Subianto untuk menduduki posisi Wamenhan. Di tengah wacana tersebut, muncul pertanyaan mengenai kemungkinan posisi tersebut diisi oleh figur dari kalangan nonmiliter.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai latar belakang nonmiliter bukan menjadi persoalan selama sosok yang dipilih memiliki kapasitas dan mampu bekerja selaras dengan pemerintah serta institusi pertahanan.
Baca Juga: Prabowo Pamer Prestasi: Kita Tidak Ngeluh, Presiden Turun Tangan Penuhi Teriakan Rakyat
“Apabila nantinya posisi tersebut diisi oleh sosok dari kalangan nonmiliter, saya kira hal itu tidak perlu dipandang sebagai sesuatu yang otomatis menimbulkan gesekan dengan TNI,” kata Dave, dikutip dari laman resmi DPR, Senin (10/8/2026).
Menurut politikus Fraksi Partai Golkar tersebut, perbedaan latar belakang profesi tidak semestinya menjadi penghalang bagi terciptanya sinergi. Selama pembagian tugas dan kewenangan jelas, komunikasi berjalan baik, serta seluruh pihak berada dalam kerangka kebijakan pertahanan yang sama, kerja sama tetap dapat berlangsung secara profesional.
“Yang utama adalah menjaga soliditas dan menempatkan kepentingan pertahanan negara di atas kepentingan lainnya,” sambung Politisi Fraksi Partai Gokar.
Dave juga menilai latar belakang militer maupun nonmiliter tidak dapat dijadikan satu-satunya patokan dalam menentukan figur yang layak menjadi Wamenhan. Menurutnya, jabatan tersebut membutuhkan sosok dengan kemampuan yang lebih luas, terutama dalam memahami isu strategis pertahanan dan membangun koordinasi.
Baca Juga: Said Didu: Prabowo Ada 3 Agenda Bagus, tapi Sekarang Terjadi Serangan Geng Solo
“Menurut saya, latar belakang militer maupun nonmiliter tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran. Posisi Wakil Menteri Pertahanan membutuhkan kompetensi, pengalaman, pemahaman terhadap isu strategis pertahanan, serta kemampuan membangun koordinasi yang baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, sosok yang memiliki kapasitas tersebut dinilai dapat menjalankan tugas Wamenhan secara optimal, tanpa harus melihat apakah yang bersangkutan berasal dari lingkungan militer atau sipil.
“Dengan kapasitas tersebut, seorang Wamenhan dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan memberikan dukungan yang optimal kepada Menteri Pertahanan, terlepas dari latar belakang profesinya,” tambah Dave.
Namun, Dave mengingatkan bahwa keputusan akhir mengenai pengisian jabatan Wamenhan sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, ia meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan siapa yang akan menduduki posisi tersebut sebelum ada keputusan resmi.
“Terkait wacana pengisian posisi Wakil Menteri Pertahanan, menurut saya, hal tersebut merupakan bagian dari kewenangan Presiden dalam menentukan susunan dan kebutuhan kabinet,” ungkapnya.
Ia pun meminta seluruh pihak menunggu proses yang sedang berjalan. Menurut Dave, hal yang lebih penting bukan sekadar latar belakang calon, melainkan kemampuan figur tersebut menjawab kebutuhan organisasi dan memperkuat kebijakan pertahanan nasional.
“Karena itu, kita perlu menunggu keputusan resmi dan tidak mendahului proses yang masih berjalan. Yang terpenting, siapa pun yang nantinya dipercaya harus memiliki kapasitas untuk menjawab kebutuhan organisasi dan memperkuat pelaksanaan kebijakan pertahanan nasional,” tutup dia.
Komentar (0)