PERTUMBUHAN ekonomi Sulawesi Selatan cukup tinggi. Angkanya jauh di atas kinerja nasional. Ironisnya, jumlah penduduk yang bekerja malah menurun.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Sulsel pada triwulan II-2026 (April sampai Juni) terhadap triwulan sebelumnya (Januari-Maret) mengalami pertumbuhan sebesar 6,09 persen.
Kinerja tersebut jauh lebih tinggi melampaui capaian tingkat perekonomian nasional yang hanya meraih pertumbuhan 3,73 persen untuk periode yang sama.
Ironisnya, jumlah penduduk bekerja di Sulsel malah menurun. Hanya sebanyak 4,72 juta orang pada Mei 2026, turun 23,80 ribu orang dibanding posisi Februari 2026. Sementara angkatan kerja pada Mei 2026 sebanyak 4,96 juta orang, turun 40,07 ribu orang.
Korelasi dan komparasi indikator makro perekonomian tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi Sulsel yang tidak berkualitas. Membesar tapi loyo, kurang bertenaga. Padahal, pertumbuhan ekonomi sejatinya menciptakan dan membuka lapangan serta menyerap angkatan kerja.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya komponen mesin ekonomi Sulsel yang bekerja kurang optimal. Bisa jadi, di tengah kondisi ekonomi yang berputar kencang tersebut, terjadi pula pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor penggerak ekonomi tertentu, sehingga BPS mencatat penurunan jumlah penduduk bekerja.
Perekonomian Sulsel berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2026 mencapai Rp 206,70 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 110,41 triliun. Ekonomi triwulan II-2026 tersebut terhadap triwulan II-2025 meraih pertumbuhan sebesar 5,59 persen (y-on-y).
Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 16,45 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 20,18 persen.
Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada triwulan (kuartal) II-2026 (q-to-q), terjadi pada Lapangan Usaha konstruksi, sebesar 18,08 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,08 persen.
Hal itu menggambarkan belanja APBD masih menjadi pendorong utama perekonomian Sulsel dalam satu tahun. Uang yang ada memenuhi kebutuhan konsumsi pemerintah.
Lapangan usaha konstruksi mulai bergerak signifikan pada triwulan II-2026, tetapi belum banyak menyerap pekerja baru. Kalangan kontraktor konstruksi masih mengoptimalkan pekerja yang telah ada (existing).
Indikator-indikator itu dipertegas kinerja ketenagakerjaan. Akibatnya, angkatan kerja semakin banyak yang terpaksa menganggur atau setengah menganggur.
Tingkat setengah pengangguran di Sulsel sebesar 6,29 persen, naik 0,12 persen poin, sedangkan pekerja penuh waktu sebesar 61,15 persen, turun 1,34 persen poin. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,66 persen, turun 0,29 persen poin dibanding Februari 2026.
Salah satu pelampung penyelamat ketenagakerjaan di Sulsel adalah sektor pertanian secara umum. Baik dari segi penyerapan tenaga kerja maupun dari sisi kesejahteraan pekerjanya. Dari 4,72 juta penduduk bekerja, Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar (38,33 persen).
Nilai Tukar Petani (NTP) Gabungan Sulsel pun bulan Juli 2026 sebesar 121,34 atau naik 2,14 persen dibandingkan dengan NTP bulan Juni 2026 sebesar 118,80. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) bulan Juli 2026 sebesar 126,61 atau naik 1,68 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
NTP digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Jika indeks harga yang diterima petani dari hasil usahanya lebih tinggi dari indeks harga yang dibayar untuk berproduksi, maka kesejahteraan petani dianggap baik.
Indeksasinya sama dengan 100. Makin tinggi di atas angka 100 berarti makin sejahtera. NTP Juli 2026 pada angka 121,34 pun sebenarnya masih jelek. Sebab pada Agustus 2025, NTP gabungan pernah mencapai 122,44. Setelah itu turun terus sampai titik terendah Maret 2026 pada angka 115,49. Sejak April 2026 perlahan naik.
Sayangnya, lapangan usaha pertanian, terbatas pula daya serapnya. Cara paling cepat mendapatkan pekerjaan bagi angkatan kerja ialah masuk ke sektor pekerjaan informal. Karena itu, barisan pekerja informal masih sangat besar, yaitu sekitar 66 persen. Pekerja formal hanya mencapai 1,76 juta orang atau 37,36 persen dari total penduduk bekerja.
Padahal, karakteristik sektor informal sangat kompetitif, sehingga pekerja informal amat rentan kehilangan pekerjaan dan berdampak pada peningkatan jumlah keluarga miskin.
Pertumbuhan ekonomi berkualitas, yang membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja harus menjadi perhatian serius pemerintah. Masuknya investasi baru, penanaman modal asing maupun domestik, sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi, harus digenjot. Pada sektor, pariwisata, perindustrian (manufaktur), ekspor impor, perhubungan, pertambangan, misalnya.
Deregulasi cepat semua regulasi yang tumpang tindih dan menghambat. Mudahkan urusan investor, berantas pungutan liar dan korupsi yang membebani dunia usaha. Jangan malah semakin ganas menghajar dunia usaha dengan pajak, bea, dan cukai, yang semakin menciutkan nyali pengusaha memacu ekspansi bisnis.
Hal yang cukup mengkhawatirkan, semakin banyaknya anak-anak Gen Z yang menganggur. Menurut catatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) barisan pengangguran didominasi Gen Z, di tengah riuhnya slogan generasi emas meuju Indonesia Emas.
Pengangguran sangatlah dekat dengan kemiskinan. Malah berkelindan. Jangan sampai jargon kampanye Presiden Prabowo, yang sebenarnya bernada ejekan sinis, menjadi kenyataan atau malah makin parah. "Bahwa kemiskinan di Indonesia sudah menurun, turun dari kakek ke anak sampai cucu".
Artikel ini telah diterbitkan Tribun Timur, edisi Senin 10-08-2026.
Komentar (0)