SEBENTAR lagi Republik Indonesia genap berusia 81 tahun. Delapan puluh satu tahun bukanlah usia yang pendek bagi negara.
Kita telah melewati perang, pergantian rezim, krisis ekonomi, transisi demokrasi, hingga berbagai gelombang perubahan global.
Setiap tahun kemerdekaan selalu dirayakan dengan bendera, upacara, pidato, dan berbagai slogan tentang kemajuan bangsa.
Namun pada usia 81 tahun, mungkin sudah waktunya kita merayakan kemerdekaan dengan pertanyaan yang lebih substantif: untuk apa sesungguhnya negara didirikan, dan kepada siapa negara pada akhirnya harus berpihak?
Pertanyaan itu terasa relevan ketika kita melihat wajah negara hari ini. Negara semakin hadir dalam kehidupan rakyat.
Pajak semakin dikejar. Kepatuhan fiskal semakin diperkuat. Program-program pemerintah diperluas. Aparatur negara semakin aktif di tingkat kewilayahan.
MBG diperbesar. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) didorong secara masif. Ribuan dapur baru direncanakan. Semua itu dibangun atas nama pembangunan, pemerataan, ketahanan pangan, kesejahteraan dan masa depan Indonesia.
Tidak ada yang salah dengan negara yang aktif. Negara memang membutuhkan sumber daya untuk bekerja.
Pajak adalah instrumen utama pembiayaan negara. Tanpa penerimaan, pemerintah tidak mungkin membangun sekolah, rumah sakit, jalan, infrastruktur, pertahanan, maupun program perlindungan sosial. Karena itu, meningkatkan kepatuhan pajak adalah sesuatu yang sah dan bahkan diperlukan.
Namun, ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan: semakin besar kemampuan negara mengambil sumber daya dari rakyat, semakin besar pula kewajiban negara mengembalikan manfaatnya kepada rakyat.
Pajak bukan sekadar angka dalam APBN. Pajak adalah bagian dari kontrak sosial. Rakyat menyerahkan sebagian hasil kerja dan penghasilannya kepada negara dengan harapan negara menggunakannya untuk menciptakan kehidupan yang lebih aman, sehat, adil dan sejahtera.
Baca juga: Wacana 13.000 Dapur MBG Baru: Jebakan Ekspansi Prematur
Karena itu, pertanyaan tentang pajak pada akhirnya bukan hanya berapa banyak yang berhasil dikumpulkan negara, tetapi apa yang dilakukan negara dengan uang rakyat tersebut.
Negara Datang Membawa PajakBelakangan, bahkan jejaring kewilayahan ikut diperkuat dalam mendukung tugas Direktorat Jenderal Pajak.
Dalam penjelasan resminya, DJP menegaskan bahwa Babinsa dan Bhabinkamtibmas bukan petugas pajak dan tidak memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan, penagihan, meminta pembayaran, maupun menentukan kepatuhan wajib pajak.
Keterlibatan mereka ditempatkan dalam kerangka jejaring informasi dan koordinasi kewilayahan, sementara seluruh kewenangan perpajakan tetap berada pada DJP.
Klarifikasi tersebut penting. Kritik terhadap kebijakan perpajakan tidak boleh dibangun di atas informasi yang keliru.
Namun secara lebih luas, fenomena itu tetap memperlihatkan satu hal: negara sedang membangun kapasitas untuk hadir semakin jauh dan semakin dekat dengan kehidupan masyarakat.
Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan negara yang hadir. Yang perlu dipastikan adalah untuk apa kehadiran tersebut digunakan.
Negara harus kuat ketika memungut pajak, tetapi juga harus kuat ketika memberikan pelayanan. Negara harus tegas menuntut kepatuhan, tetapi juga harus akuntabel dalam menggunakan penerimaan.
Negara harus mampu mengumpulkan uang, tetapi harus mampu membuktikan bahwa uang tersebut menghasilkan value for money.
Sebab rakyat bukan sekadar sumber penerimaan negara. Rakyat adalah alasan negara itu ada. Dan di sinilah ironi 81 tahun Indonesia mulai terasa.
Anak-anak Membayar HargaProgram Makan Bergizi Gratis adalah salah satu bentuk paling nyata kehadiran negara dalam kehidupan rakyat.
Gagasannya sederhana sekaligus mulia, yakni memastikan anak-anak Indonesia memperoleh makanan bergizi untuk mendukung kesehatan, pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Tidak ada alasan untuk menolak tujuan tersebut.
Namun, justru karena menyangkut anak-anak, standar penyelenggaraannya tidak boleh biasa-biasa saja. Makanan yang diberikan negara bukan sekadar komoditas. Ia menyangkut keselamatan manusia.
Anak-anak yang menerima MBG tidak mengetahui dari mana bahan makanan berasal, bagaimana bahan tersebut disimpan, kapan dimasak, bagaimana dapurnya dibersihkan, atau apakah rantai distribusinya memenuhi standar keamanan pangan.
Mereka hanya percaya. Negara mengatakan makanan ini bergizi dan aman, maka mereka memakannya.
Ketika makanan itu kemudian membuat mereka sakit, yang muncul bukan hanya persoalan kesehatan. Ada persoalan kepercayaan yang jauh lebih dalam.
Baca juga: Ironi Satu Juta Sarjana Menganggur
Komentar (0)