Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi secara terbuka mengakui masih adanya pekerjaan besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah yang dipimpinnya. Jawa Barat hingga kini belum mampu menembus jajaran sepuluh provinsi terbaik dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Dedi mengakui bahwa dirinya kesulitan untuk mendongkrak kualitas hidup masyarakatnya hingga mencapai sepuluh terbaik. IPM sendiri diakuinya sebagai salah satu ukuran penting untuk melihat kualitas kehidupan masyarakat karena mencakup sejumlah aspek fundamental, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga kemampuan daya beli.
Baca Juga: Diam-diam Ada yang Tak Suka Jokowi Menjadi Sesepuh Raja-Raja Timur: Saya Cek, Ternyata Oknum 'Merah'
"Betul, Jawa Barat selama ini indeks pembangunan manusia, yaitu kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, dan kualitas daya beli. Selama ini memang belum masuk (10 besar) berpuluh-puluh tahun," kata Dedi, dikutip Senin (10/8/2026).
Namun, Dedi menilai kondisi tersebut mulai menunjukkan perubahan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun lalu menunjukkan adanya peningkatan cukup signifikan dalam hal kualitas hidup di Jawa Barat.
Menurut Dedi, kenaikan tersebut bahkan menjadi yang tertinggi secara nasional dari sisi pertumbuhan. Meski demikian, hal tersebut belum dapat mengantarkan provinsi itu menuju sepuluh besar secara nasional.
"Berdasarkan survei, kenaikan indeks pembangunan manusia atau kualitas hidup terbaiknya itu justru peringkat pertama nasional, hampir satu persen kenaikannya. Tapi kita belum bisa loncat masuk sepuluh besar. Mohon maaf, kita perlu waktu untuk masuk itu," kata Dedi.
Diketahui, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta menempati posisi teratas dalam hal kualitas hidup dengan nilai 85,05. Berikutnya terdapat Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta dengan 82,48. Ketiga, ada wilayah dari Kepulauan Riau dengan 80,53.
Baca Juga: Usai Prabowo, Kini Gibran Dapat Surat dari Eks Wamenkumham: Mas Wapres Mundur atau Dimundurkan
Sementara itu, Jawa Barat berada di posisi ke-15 dengan nilai IPM 75,90. Posisi tersebut membuatnya masih berada di bawah sejumlah provinsi lain seperti Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.
Komentar (0)