Turki Tegaskan Pakta Pertahanan dengan Saudi dan Pakistan Tak Ditujukan ke Iran

Ankara: Pemerintah Turki menegaskan bahwa Mecca Joint Defence Agreement, pakta pertahanan trilateral yang ditandatangani bersama Arab Saudi dan Pakistan, tidak ditujukan kepada Iran maupun negara lain.

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan pakta tersebut tidak mencantumkan Iran atau negara mana pun sebagai ancaman bersama.

"Tidak ada ancaman bersama yang kami tuliskan dalam perjanjian ini," kata Fidan kepada kantor berita Anadolu Agency pada Sabtu, 8 Agustus 2026.

Menurutnya, negara-negara yang tidak menyerang salah satu anggota pakta tidak akan dipandang sebagai sasaran.

Fidan menjelaskan perjanjian tersebut secara teknis memiliki kemiripan dengan Pasal 5 NATO, yang menyatakan serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota.

Meski demikian, bentuk respons akan bergantung pada situasi. Negara yang menjadi sasaran serangan harus terlebih dahulu meminta bantuan dan menjelaskan jenis dukungan yang dibutuhkan, mulai dari pertukaran intelijen, dukungan logistik, pasokan amunisi, hingga pengerahan pasukan. Bentuk Komite Bersama Pakta tersebut juga akan membentuk komite politik dan militer yang melibatkan para menteri luar negeri, menteri pertahanan, serta kepala militer ketiga negara. Selain itu, sebuah sekretariat permanen akan didirikan di Arab Saudi.

Fidan mengatakan ketiga negara akan memperkuat kerja sama melalui latihan militer bersama, pertukaran intelijen, koordinasi logistik, penilaian ancaman, hingga peningkatan interoperabilitas militer.

Kerja sama industri pertahanan juga menjadi salah satu fokus utama. Menurut Fidan, para pemimpin Turki, Arab Saudi, dan Pakistan membahas pemanfaatan teknologi militer masing-masing negara dalam pertemuan di Makkah.

Ia menambahkan bahwa pembahasan mengenai perjanjian tersebut telah berlangsung selama hampir dua tahun delapan bulan, sehingga bukan disusun semata-mata sebagai respons terhadap ketegangan terbaru yang melibatkan Iran. Respons Iran Meski Turki telah memberikan penjelasan, sejumlah pejabat Iran tetap mempertanyakan pakta tersebut.

Anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran Mahmoud Nabavian menilai kerja sama dengan Turki dan Pakistan tidak akan menjamin keamanan Arab Saudi.

Pandangan serupa disampaikan anggota komisi lainnya, Ebrahim Rezaei, yang menyebut perjanjian itu hanya sebagai "kesepakatan di atas kertas."

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tidak menyinggung pakta tersebut secara langsung, namun menyerukan agar negara-negara kawasan mengandalkan kekuatan sendiri dan membangun "persaudaraan sejati", seraya menegaskan kesiapan angkatan bersenjata Iran. Mesir Berpotensi Bergabung Fidan menggambarkan perjanjian itu sebagai bagian dari upaya memperkuat tanggung jawab negara-negara kawasan terhadap keamanan regional.

Ia mengatakan Turki, Arab Saudi, dan Pakistan merupakan negara inti dari inisiatif tersebut, namun Ankara berharap kerja sama itu dapat diperluas.

"Di bawah visi Presiden kami, kami tidak ingin tetap terbatas pada tiga negara. Kami ingin berkembang dan, bila perlu, membawa lebih banyak negara ke dalam payung ini," ujarnya.

Menurut Fidan, sejumlah negara telah menyatakan ketertarikannya untuk bergabung. Ia bahkan menyebut Mesir sebagai "mitra alami" yang berpeluang menjadi anggota setelah sejumlah persoalan teknis dapat diselesaikan.

Baca juga: OKI Sambut Baik Pakta Pertahanan Kolektif Arab Saudi, Turki, dan Pakistan