Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) membantu mendorong percepatan pembangunan desa dengan mengeksekusi berbagai proyek infrastruktur kerakyatan, dengan menjadi salah satu pihak yang memastikan optimalisasi dana desa.
"Saya berharap LPM menjadi penggerak dan mitra kerja Provinsi Jawa Barat dalam melakukan percepatan pembangunan dari desa dan kelurahan, seperti pengerukan sungai, pengaspalan jalan, pembangunan rumah rakyat miskin hingga pemasangan jaringan listrik demi penguatan ekonomi desa," kata Dedi di Bandung, Sabtu.
Dedi mengungkapkan bahwa penguatan ekonomi desa merupakan kunci vital mencegah maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Ia mencontohkan kasus 12 warga Jabar di Maumere yang menjadi korban penganiayaan dan pelecehan di tempat hiburan malam akibat tergiur iming-iming kerja.
"Upah tidak sesuai, ada penganiayaan dan pelecehan. Saya sedang berusaha untuk memulangkan dan pemilik tempat hiburan dalam proses pidana. Kita terus dampingi," tegas KDM.
Baca juga: Gubernur Jabar prioritaskan pembangunan desa penghasil pajak pada 2026
Baca juga: Jawa Barat jadikan desa sebagai titik sentral pembangunan
Dedi juga menyoroti ancaman serius perekonomian warga desa akibat judi online yang perputaran uangnya di Jabar menembus Rp2,5 triliun, maraknya pinjaman online, hingga infiltrasi obat keras Tramadol di warung-warung desa.
"Seluruh rakyat harus membuat gerakan yang terstruktur dari pusat sampai daerah untuk melakukan perlawanan. Ini bukan sekedar kriminal namun menjadi masalah global yang dapat melumpuhkan masa depan anak bangsa," katanya.
Ketua Umum DPP LPM RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung selepas pengukuhan pengurus LPM di Bandung, Jumat (7/8/2026), menyatakan siap menjadikan LPM sebagai mitra strategis Pemprov Jabar dalam mendorong pembangunan berpendekatan bottom-up sekaligus membendung penyakit sosial di perdesaan.
"Kemajuan Indonesia harus dimulai dari percepatan pembangunan desa dengan strategi yang tidak lagi sepenuhnya dari atas ke bawah (top-down), melainkan mengedepankan pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up) melalui partisipasi masyarakat," kata Doli.
Baca juga: Wagub prihatin ASN Jabar terdata transaksi judol hingga Rp800 juta
Baca juga: DPRD Jabar disambangi DPRD Jatim belajar cara APBD biayai jalan desa
"Saya berharap LPM menjadi penggerak dan mitra kerja Provinsi Jawa Barat dalam melakukan percepatan pembangunan dari desa dan kelurahan, seperti pengerukan sungai, pengaspalan jalan, pembangunan rumah rakyat miskin hingga pemasangan jaringan listrik demi penguatan ekonomi desa," kata Dedi di Bandung, Sabtu.
Dedi mengungkapkan bahwa penguatan ekonomi desa merupakan kunci vital mencegah maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Ia mencontohkan kasus 12 warga Jabar di Maumere yang menjadi korban penganiayaan dan pelecehan di tempat hiburan malam akibat tergiur iming-iming kerja.
"Upah tidak sesuai, ada penganiayaan dan pelecehan. Saya sedang berusaha untuk memulangkan dan pemilik tempat hiburan dalam proses pidana. Kita terus dampingi," tegas KDM.
Baca juga: Gubernur Jabar prioritaskan pembangunan desa penghasil pajak pada 2026
Baca juga: Jawa Barat jadikan desa sebagai titik sentral pembangunan
Dedi juga menyoroti ancaman serius perekonomian warga desa akibat judi online yang perputaran uangnya di Jabar menembus Rp2,5 triliun, maraknya pinjaman online, hingga infiltrasi obat keras Tramadol di warung-warung desa.
"Seluruh rakyat harus membuat gerakan yang terstruktur dari pusat sampai daerah untuk melakukan perlawanan. Ini bukan sekedar kriminal namun menjadi masalah global yang dapat melumpuhkan masa depan anak bangsa," katanya.
Ketua Umum DPP LPM RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung selepas pengukuhan pengurus LPM di Bandung, Jumat (7/8/2026), menyatakan siap menjadikan LPM sebagai mitra strategis Pemprov Jabar dalam mendorong pembangunan berpendekatan bottom-up sekaligus membendung penyakit sosial di perdesaan.
"Kemajuan Indonesia harus dimulai dari percepatan pembangunan desa dengan strategi yang tidak lagi sepenuhnya dari atas ke bawah (top-down), melainkan mengedepankan pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up) melalui partisipasi masyarakat," kata Doli.
Baca juga: Wagub prihatin ASN Jabar terdata transaksi judol hingga Rp800 juta
Baca juga: DPRD Jabar disambangi DPRD Jatim belajar cara APBD biayai jalan desa
Komentar (0)