TANGERANG, KOMPAS.com - Partai Hanura menegaskan tidak akan memberi toleransi kepada pengurus daerah yang lambat atau tidak tanggap menjalankan instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam persiapan menghadapi Pemilu 2029.
Ketua Tim Task Force DPP Hanura Rio Capella mengatakan, pengurus daerah yang menghambat proses konsolidasi partai dapat diganti dengan orang lain yang dinilai memiliki semangat dan visi perjuangan yang sama.
"Maka kalau ada yang lambat dan tidak tanggap terhadap apa yang diinstruksikan oleh Dewan Pimpinan Pusat maka Dewan Pimpinan Pusat akan mempertimbangkan untuk mengganti kepada pengurus lain yang mungkin punya semangat yang sama dengan teman-teman yang lain," kata Rio ditemui di Karawaci, Tangerang, Banten, Sabtu (8/8/2026).
Menurut Rio, kekuatan DPP Hanura sangat bergantung pada kekuatan struktur partai di daerah.
Baca juga: Hanura Tak Mau Kader Terjebak Kegagalan Pemilu 2024: Jangan Lihat ke Belakang
Karena itu, setiap jenjang kepengurusan harus bergerak dalam satu arah.
"Pusat itu kuat kalau daerahnya kuat. Oke. DPP itu kuat kalau DPD-nya kuat. DPD-nya kuat kalau DPC-nya kuat. DPC itu kuat kalau PAC-nya kuat. PAC-nya kuat kalau rantingnya kuat," terangnya.
Hermantyo mengatakan, kelemahan di satu tingkatan struktur dapat mengganggu kerja organisasi secara keseluruhan.
"Kalau kemudian di antara struktur ini ada yang satu lemah maka itu akan mengganggu metabolisme kelancaran darah dan semangat partai Hanura ini," nilai dia.
Rio juga meminta tidak ada perbedaan tafsir antara instruksi DPP dan pelaksanaan konsolidasi yang dilakukan Task Force di daerah.
"Tidak boleh ada yang kemudian menerjemahkan berbeda antara apa yang disampaikan oleh Task Force apa yang disampaikan oleh DPP dalam soal konsolidasi ini," tegasnya.
Rio bahkan memastikan pergantian pengurus tidak akan mempertimbangkan kedekatan ataupun posisi seseorang di internal partai apabila yang bersangkutan dinilai menghambat konsolidasi.
Baca juga: Hanura: Wacana Pemisahan Pilkada Kepala Daerah dan Wakil Harus Punya Alasan Kuat
"Tidak ada pandang bulu," tegas Rio.
Dia mengatakan, tidak boleh ada satu atau dua orang yang membuat perjalanan konsolidasi Hanura menuju Pemilu 2029 terhenti.
"Perjalanan ini tidak boleh terhenti karena satu atau dua orang. Ya. Perjuangan ini harus tegak lurus, berjalan lurus apa yang diperintahkan Ketua Umum itu yang akan kita lalui," katanya.
Sebelumnya, Task Force atau Satuan Tugas DPP Hanura mulai melakukan konsolidasi dari Banten sebagai bagian dari perjalanan ke sejumlah daerah di Indonesia.
Hanura menargetkan penguatan struktur partai secara menyeluruh hingga tingkat kecamatan, desa dan kelurahan sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2029.
Rio menilai konsolidasi tersebut membutuhkan kecepatan dan keseriusan seluruh pengurus.
Karena itu, dia menegaskan tidak akan membiarkan persoalan di satu bagian struktur menghambat target partai secara keseluruhan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Komentar (0)