Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan nasional setelah kasus pasien BPJS Kesehatan yang mengeluhkan lambatnya layanan rumah sakit dan kemudian mendapat komentar bernada menghina dari sejumlah akun yang diduga milik tenaga kesehatan menjadi sorotan publik.
“Dalam peristiwa yang sedang menjadi sorotan masyarakat, sebenarnya persoalan yang muncul bukan hanya soal nirempati sejumlah oknum nakes saja, tapi juga tentang sistem dan pelayanan kesehatan itu sendiri yang harus digarisbawahi,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat (7/8/2026).
Kasus tersebut bermula ketika pasien BPJS bernama Yurizal Tri Chaerawan mengunggah keluhan melalui akun Threads @yurizaltrich pada 22 Juli 2026 setelah mengaku menunggu selama delapan jam tetapi belum mendapatkan kamar rawat inap.
Unggahan tersebut kemudian viral dan mendapat sejumlah komentar bernada menghina dari akun yang berdasarkan informasi profil media sosialnya diduga berprofesi sebagai dokter, perawat, maupun tenaga kesehatan lainnya.
Kasus semakin menjadi perhatian setelah seorang saudara Yurizal menyatakan pasien tersebut meninggal dunia pada 31 Juli 2026.
Puan Minta Pelayanan Kesehatan Tidak Kehilangan EmpatiPuan menyayangkan komentar sejumlah tenaga kesehatan terhadap pasien dan mengingatkan bahwa pelayanan kesehatan berkaitan langsung dengan kemanusiaan serta pelayanan publik.
“Pelayanan kesehatan jangan sampai kehilangan empati, karena ini menyangkut kemanusiaan dan sistem pelayanan publik. Tenaga kesehatan harus berempati kepada pasien, termasuk pasien BPJS,” tuturnya.
Menurut Puan, rangkaian kejadian mulai dari keluhan terhadap lambatnya pelayanan rumah sakit, komentar bernada perundungan di media sosial, hingga meninggalnya pasien telah melampaui persoalan perilaku individu maupun pelayanan di satu rumah sakit.
“Peristiwa ini harus menjadi pelajaran untuk evaluasi dan perbaikan pelayanan kesehatan terhadap pasien BPJS. Negara harus memastikan tidak ada pasien yang merasa ditinggalkan,” ungkap Puan.
Puan mengatakan kasus tersebut menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran negara ketika seseorang berada dalam kondisi rentan dan membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Peristiwa ini menyentuh hal yang paling mendasar dalam pelayanan kesehatan, yaitu kepercayaan masyarakat bahwa Negara akan hadir ketika seseorang berada dalam kondisi paling rentan,” sebut Puan.
“Ini juga tentang kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan kesehatan nasional,” ucapnya.
Sistem Rumah Sakit Diminta Dievaluasi Secara NasionalPuan mendorong evaluasi terhadap kapasitas rumah sakit, fasilitas, sistem kesehatan nasional, serta budaya pelayanan yang diterapkan di seluruh fasilitas kesehatan.
“Pelayanan kesehatan tidak cukup diukur dari tersedianya tenaga medis, tempat tidur, maupun pembiayaan melalui JKN, tetapi juga dari kemampuan sistem memastikan setiap pasien diperlakukan secara cepat, manusiawi, dan bermartabat tanpa membedakan latar belakang maupun status kepesertaannya,” papar Puan.
Pemerintah juga diminta mengevaluasi secara nasional standar pelayanan pasien gawat darurat serta manajemen ketersediaan tempat tidur rumah sakit.
“Termasuk memastikan adanya sistem informasi kapasitas layanan yang terintegrasi secara nasional sehingga pasien tidak lagi menghadapi ketidakpastian ketika membutuhkan perawatan segera,” ujarnya.
Puan turut meminta pemerintah menetapkan standar nasional budaya pelayanan kesehatan yang memasukkan empati, penghormatan terhadap martabat pasien, dan akuntabilitas sebagai unsur yang dievaluasi secara berkala.
“Karena dalam profesi pelayanan publik seperti di fasilitas kesehatan, pendekatan personal dan sistem layanan sama pentingnya dengan standar klinis,” jelas Puan.
Dugaan Pelanggaran Etik Diminta Diusut TransparanTerkait komentar bernada perundungan dari sejumlah tenaga kesehatan, Puan meminta pemerintah bersama organisasi profesi memastikan setiap dugaan pelanggaran etik diproses secara transparan meskipun pihak terkait telah menyampaikan permohonan maaf.
“Perlu ada investigasi lebih mendalam, apakah ada dampak dari pasien karena di-bully di media sosial. Dan harus ada penyelidikan terhadap pelaku untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa profesi di sektor layanan kesehatan memiliki mekanisme koreksi yang tegas,” terangnya.
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah menyatakan akan menyelidiki dugaan pelanggaran etik yang dilakukan dokter melalui media sosial, sementara sejumlah tenaga kesehatan yang sebelumnya berkomentar kasar telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
“Permintaan maaf merupakan bentuk tanggung jawab moral, namun negara tetap perlu memastikan bahwa setiap pelanggaran etika yang merendahkan martabat pasien ditindaklanjuti melalui pembinaan maupun penegakan kode etik sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Puan.
“Tidak boleh ada masyarakat yang kehilangan harapan ketika mencari pertolongan medis. Negara harus memastikan setiap orang yang datang ke fasilitas kesehatan memperoleh pelayanan yang cepat, bermartabat, dan penuh empati,” pungkasnya.
Komentar (0)