Jakarta (ANTARA) - Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana optimistis negaranya dapat merampungkan Perjanjian Perdagangan Preferensial (PTA) dengan Indonesia pada tahun ini.
“Saya pikir pada akhir tahun ini PTA antara Republik Indonesia dan Republik Rwanda sudah dapat ditandatangani. Ini merupakan hal yang besar dalam hubungan kita,” kata Dubes Harelimana saat merespons pertanyaan ANTARA di sela-sela perayaan tradisional Umuganura di Jakarta, Jumat malam.
Ia menjelaskan pembahasan PTA antara RI dan Rwanda telah berlangsung sejak tahun lalu, dengan pertukaran kunjungan delegasi kedua negara yang telah dilakukan beberapa kali seiring kemajuan dialog.
Pada Februari 2026, delegasi pemerintah RI bersama Kadin Indonesia berkunjung ke Rwanda untuk melakukan pembicaraan di ibu kota negara tersebut, Kigali. Kunjungan itu kemudian dibalas dengan kedatangan delegasi Rwanda ke Indonesia pada Mei lalu.
Harelimana mengungkapkan bahwa pihaknya menantikan kunjungan kembali delegasi Indonesia ke Rwanda pada September mendatang untuk melanjutkan pembahasan PTA.
Perkembangan positif hingga saat ini mencerminkan kuatnya komitmen bersama Indonesia dan Rwanda untuk meningkatkan kerja sama bilateral sekaligus menjadi pengakuan atas pentingnya kemitraan ekonomi kedua negara.
Selain PTA, Dubes Harelimana mengungkapkan bahwa pihaknya juga tengah menjajaki penyusunan perjanjian penghindaran pajak berganda (double taxation) untuk produk Rwanda yang diekspor ke Indonesia maupun sebaliknya.
“Ini merupakan hal lain yang kami harap dapat dilanjutkan pembahasannya,” kata Dubes Rwanda.
Rwanda juga berharap dapat menyepakati perjanjian penerbangan bilateral (BASA) dengan Indonesia untuk memfasilitasi konektivitas kedua negara. Terlebih, pemegang paspor Indonesia saat ini dapat menggunakan fasilitas visa saat kedatangan (visa on arrival) untuk berkunjung ke Rwanda, ujarnya.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan bahwa negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda merupakan salah satu upaya untuk memperluas diversifikasi pasar ke tujuan nontradisional, khususnya di benua Afrika.
Sebagaimana diungkapkan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan (HEKSP) Kemlu RI Daniel Tumpak Simanjuntak pada Kamis (30/7), Indonesia saat ini juga menjajaki perjanjian serupa dengan Mauritius yang juga terletak di Afrika.
"Kementerian Luar Negeri mendorong dan sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan negara seperti Rwanda dan Mauritius," ucap Daniel.
Baca juga: Diaspora Rwanda di Indonesia rayakan Umuganura, momentum bersyukur
Baca juga: Indonesia bahas perdagangan bebas dengan Rwanda, buka akses pasar
“Saya pikir pada akhir tahun ini PTA antara Republik Indonesia dan Republik Rwanda sudah dapat ditandatangani. Ini merupakan hal yang besar dalam hubungan kita,” kata Dubes Harelimana saat merespons pertanyaan ANTARA di sela-sela perayaan tradisional Umuganura di Jakarta, Jumat malam.
Ia menjelaskan pembahasan PTA antara RI dan Rwanda telah berlangsung sejak tahun lalu, dengan pertukaran kunjungan delegasi kedua negara yang telah dilakukan beberapa kali seiring kemajuan dialog.
Pada Februari 2026, delegasi pemerintah RI bersama Kadin Indonesia berkunjung ke Rwanda untuk melakukan pembicaraan di ibu kota negara tersebut, Kigali. Kunjungan itu kemudian dibalas dengan kedatangan delegasi Rwanda ke Indonesia pada Mei lalu.
Harelimana mengungkapkan bahwa pihaknya menantikan kunjungan kembali delegasi Indonesia ke Rwanda pada September mendatang untuk melanjutkan pembahasan PTA.
Perkembangan positif hingga saat ini mencerminkan kuatnya komitmen bersama Indonesia dan Rwanda untuk meningkatkan kerja sama bilateral sekaligus menjadi pengakuan atas pentingnya kemitraan ekonomi kedua negara.
Selain PTA, Dubes Harelimana mengungkapkan bahwa pihaknya juga tengah menjajaki penyusunan perjanjian penghindaran pajak berganda (double taxation) untuk produk Rwanda yang diekspor ke Indonesia maupun sebaliknya.
“Ini merupakan hal lain yang kami harap dapat dilanjutkan pembahasannya,” kata Dubes Rwanda.
Rwanda juga berharap dapat menyepakati perjanjian penerbangan bilateral (BASA) dengan Indonesia untuk memfasilitasi konektivitas kedua negara. Terlebih, pemegang paspor Indonesia saat ini dapat menggunakan fasilitas visa saat kedatangan (visa on arrival) untuk berkunjung ke Rwanda, ujarnya.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan bahwa negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda merupakan salah satu upaya untuk memperluas diversifikasi pasar ke tujuan nontradisional, khususnya di benua Afrika.
Sebagaimana diungkapkan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan (HEKSP) Kemlu RI Daniel Tumpak Simanjuntak pada Kamis (30/7), Indonesia saat ini juga menjajaki perjanjian serupa dengan Mauritius yang juga terletak di Afrika.
"Kementerian Luar Negeri mendorong dan sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan negara seperti Rwanda dan Mauritius," ucap Daniel.
Baca juga: Diaspora Rwanda di Indonesia rayakan Umuganura, momentum bersyukur
Baca juga: Indonesia bahas perdagangan bebas dengan Rwanda, buka akses pasar
Komentar (0)