JAKARTA, KOMPAS — Penyerapan tenaga kerja di industri manufaktur semakin ketat. Minimnya ekspansi industri, meningkatnya penggunaan otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI), serta terbatasnya investasi industri berteknologi tinggi membuat peluang kerja semakin selektif.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam, Jakarta, Jumat (7/8/2026), mengatakan sektor manufaktur masih lebih banyak menyerap lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan politeknik dibandingkan lulusan sarjana dari perguruan tinggi atau universitas.
Terbatasnya penyerapan lulusan sarjana itu tidak terlepas dari kondisi industri manufaktur yang sedang menghadapi perlambatan ekspansi. Di sisi lain, perusahaan juga semakin mengandalkan teknologi otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi.
Bob menjelaskan, pekerjaan administratif yang bersifat rutin kini mulai digantikan oleh robot atau sistem digital. Berbagai pekerjaan analitis juga mulai memanfaatkan kecerdasan buatan.
”Analisis-analisis sekarang sudah mulai dikerjakan AI. Akibatnya, kebutuhan pekerjaan level sarjana ikut terdampak, terutama ketika ekspansi perusahaan dan pengembangan produk juga berjalan lambat,” katanya.
Meski demikian, Bob melanjutkan, AI tidak sepenuhnya menggantikan tenaga kerja manusia. Perusahaan tetap membutuhkan sumber daya manusia untuk fungsi-fungsi strategis, pemecahan masalah, hingga pengembangan bisnis jangka panjang.
Namun, kebutuhan tersebut belum berkembang secara signifikan karena aktivitas riset dan pengembangan (research and development/R&D) di Indonesia masih relatif terbatas.
Menurut Bob, kondisi itu berkaitan dengan pola investasi asing yang masuk ke Indonesia. Investasi manufaktur berteknologi tinggi masih lebih banyak mengalir ke Malaysia, Thailand, maupun Singapura. Adapun Indonesia lebih banyak menerima industri dengan tingkat teknologi yang relatif rendah.
”Teknologi tinggi cenderung masuk ke Malaysia dan Thailand. Yang masuk ke Indonesia umumnya memiliki teknologi yang lebih rendah. Akibatnya, kegiatan riset juga tidak banyak berkembang sehingga kebutuhan tenaga kerja sarjana ikut terbatas,” ujarnya.
Bob menilai persoalan itu telah berlangsung cukup lama dan tidak hanya dipicu oleh perlambatan ekonomi global. Menurut dia, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, investasi industri padat karya secara bertahap bergeser ke negara lain karena tingginya biaya ketenagakerjaan, terutama kewajiban pesangon.
Akibatnya, selain minimnya investasi baru, sebagian industri yang telah beroperasi di Indonesia juga mengurangi kapasitas usaha secara bertahap.
Menurut Bob, pengurangan tenaga kerja berlangsung dalam dua pola. Pertama, melalui attrition, yakni pengurangan pekerja sedikit demi sedikit dalam jangka panjang. Kedua, melalui retrenchment atau pengurangan tenaga kerja akibat masuknya teknologi baru yang menggantikan sebagian pekerjaan manusia.
”Fenomena ini bukan hanya di Indonesia, tetapi juga negara lain. White collar job sekarang menghadapi disrupsi akibat AI, automation, dan machine learning jika masih bertumpu pada pekerjaan konvensional,” katanya.
Oleh karena itu, tantangan utama bukan sekadar mempertahankan pekerjaan lama, melainkan mempercepat transformasi menuju keterampilan baru (future skills) yang dibutuhkan industri masa depan.
Bob menilai Indonesia masih tertinggal dalam menyiapkan SDM untuk menghadapi perubahan struktur industri. Singapura, misalnya, membentuk kementerian khusus untuk mengawal transformasi ekonomi sekaligus memastikan pekerja memperoleh keterampilan baru sesuai perkembangan teknologi.
Di Indonesia, transformasi teknologi dinilai berjalan lebih cepat dibandingkan pembaruan kurikulum pendidikan maupun peningkatan kompetensi tenaga kerja. ”Harusnya SDM berada di depan, baru teknologi dan industri mengikuti. Yang terjadi sekarang justru teknologinya lebih dulu, SDM tertinggal,” katanya.
Menurut Bob, perguruan tinggi perlu mempercepat penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri baru, mulai dari kendaraan listrik, energi terbarukan, hingga teknologi manufaktur modern.
Di tengah berkurangnya pekerjaan konvensional, Bob melihat peluang penciptaan lapangan kerja baru justru cukup besar apabila Indonesia mampu mempercepat transformasi industri.
Industri hijau, contohnya, jika tergarap maksimal, akan menciptakan banyak lapangan kerja baru, tidak hanya bagi lulusan SMA/SMK, tetapi juga peluang besar bagi lulusan sarjana bahkan master (S-2).
Jika mengacu pada proyeksi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), peluang penciptaan lapangan kerja di industri hijau bisa menciptakan lebih dari 15 juta lapangan kerja hingga 2030. Potensi ini perlu diseriusi untuk menjawab kebutuhan lapangan kerja. Selain itu, ekonomi digital dan industri kreatif juga dinilai masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar apabila didukung oleh peningkatan kualitas SDM.
Di sisi lain, Bob mengatakan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih banyak terjadi pada industri padat karya, khususnya yang berorientasi ekspor. Kelompok pekerja yang paling terdampak umumnya berada pada level operator.
Pelemahan permintaan dari Amerika Serikat dan Eropa, ditambah berbagai hambatan perdagangan seperti tarif resiprokal serta tarif bea masuk tambahan dari AS melalui kebijakan Section 301 of the Trade Act of 1974, sangat berpotensi menekan kinerja ekspor industri nasional.
Tekanan tersebut diperparah oleh membanjirnya produk impor di pasar domestik ketika permintaan ekspor melemah. ”PHK ini lapisan masalahnya banyak. Ekspor tidak bagus, pasar domestik tertekan produk impor, belum lagi ongkos produksi dan energi yang masih tinggi,” ujar Bob.
Menurut dia, lapangan kerja dalam jumlah besar tetap dapat tercipta, termasuk bagi lulusan SMK maupun sarjana, apabila pemerintah menjadikan manufaktur sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itu, pelaku usaha mendorong pemerintah memperkuat daya saing industri melalui regulasi yang lebih kondusif, peningkatan investasi manufaktur padat karya, serta kebijakan yang mampu mendorong pengembangan industri berteknologi lebih tinggi agar penyerapan tenaga kerja berkualitas dapat meningkat.
Meski menghadapi berbagai tantangan, industri padat karya, khususnya industri tekstil dan pakaian jadi, menunjukkan momentum penguatan. Pada triwulan II-2026, sektor ini tumbuh 6,36 persen secara tahunan, meningkat dari pertumbuhan 4,86 persen pada triwulan I-2026.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Garment dan Tekstil Indonesia (AGTI), Rizal Tanzil Rakhman, menjelaskan bahwa penguatan kinerja tersebut berjalan beriringan dengan masuknya investasi dan perluasan kapasitas produksi.
Berdasarkan proyek individual yang nilai investasinya telah diumumkan, sepanjang 2025 hingga Agustus 2026, terdapat enam perusahaan dalam empat proyek investasi industri tekstil dan pakaian jadi yang masuk ke Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Pertumbuhan dan masuknya investasi itu menunjukkan masih kuatnya kepercayaan terhadap prospek industri tekstil dan pakaian jadi Indonesia.
”Pertumbuhan tersebut semakin bermakna karena disertai pembangunan fasilitas produksi, perluasan kapasitas, pembentukan kluster industri terintegrasi, dan penciptaan kesempatan kerja,” kata Rizal.
Investasi industri tekstil dan pakaian jadi di Jawa Tengah mencapai total sekitar Rp 1,25 triliun. Sementara, di Jawa Barat, nilai investasinya mencapai sekitar Rp 1,5 triliun. Setiap investasi tersebut diperkirakan mampu menyerap sekitar 9.600-10.400 tenaga kerja. Namun, penyerapan tenaga kerja itu didominasi lulusan SMP dan SMA/SMK.
”Investasi industri tekstil dan pakaian jadi tidak hanya menghadirkan fasilitas produksi. Investasi ini juga menciptakan pekerjaan, meningkatkan ekspor, menggerakkan logistik, dan menumbuhkan kegiatan ekonomi baru di sekitar kawasan industri,” ujar Rizal.
Di sisi lain, lanjut Rizal, AGTI melihat kebutuhan tenaga kerja untuk lulusan perguruan tinggi atau sarjana masih tetap tinggi. Semua lulusan Politeknik Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (STTT) Bandung saat ini masih terserap untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Bahkan, menurut dia, jumlahnya masih kurang.
”Tantangan untuk penyerapan lulusan sarjana saat ini lebih ke bagaimana kita mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Kita juga perlu memperbanyak jumlah perguruan tinggi yang mampu menyuplai kebutuhan industri,” ujarnya.
Komentar (0)