JAKARTA, KOMPAS — Pergeseran struktur investasi ke sektor padat modal dan sumber daya alam yang diiringi karut-marut regulasi domestik kian mengancam penyerapan tenaga kerja nasional. Indonesia terjebak dalam Dutch Disease, bergantung pada ekspor sumber daya alam, sekaligus tak mampu mengakselerasi sektor manufaktur padat karya.
Hal tersebut mengemuka dalam forum diskusi Afternoon Tea #29 Kompas Collaboration Forum (KCF) dengan tema ”Menavigasi APBN 2027: Tantangan Pengelolaan dan Penajaman Skala Prioritas” yang berlangsung di Menara Kompas, Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Hadir sebagai pembicara Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, Chief Economist Indonesian Business Council (IBC) Denni Puspa Purbasari, dan Kepala Desk Ekonomi Harian Kompas FX Laksana Agung. Acara juga dihadiri perwakilan dunia usaha anggota Kompas100 CEO Forum.
Dalam diskusi, Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) sekaligus anggota Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit menyoroti anjloknya kontribusi industri padat karya terhadap ekspor nasional. Kondisi ini mengancam penyerapan tenaga kerja di tengah melonjaknya jumlah angkatan kerja baru setiap tahun.
Mengutip data yang dihimpun Centre for Strategic and International Studies (CSIS), proporsi ekspor berbasis padat karya (labor-intensive) merosot tajam dari 14,5 persen pada periode 1995-1997 menjadi tinggal 7 persen dalam beberapa dekade terakhir. Sebaliknya, sekitar 66 persen ekspor Indonesia kini didominasi oleh komoditas berbasis sumber daya alam (SDA).
”Kita selalu diingatkan tentang Dutch Disease karena terlena dengan sumber daya alam, sektor-sektor yang lain ditinggalkan,” ujar Anton.
Dutch Disease merujuk pada dampak negatif dari lonjakan pendapatan di sektor sumber daya alam yang memicu penguatan nilai tukar sehingga produk manufaktur lokal menjadi mahal, kurang bersaing, dan akhirnya mengalami penurunan produksi atau deindustrialisasi.
Padahal, lanjut Anton, Indonesia kedatangan sekitar 3 juta lulusan baru (new comers) per tahun yang membutuhkan penyerapan lapangan kerja masif dari sektor riil. Kondisi tersebut diperparah oleh ketidakmampuan Indonesia memanfaatkan gelombang relokasi industri global akibat iklim investasi yang lambat dibenahi.
Ia membeberkan, dari 176 unit usaha China yang melakukan relokasi ke kawasan ASEAN pada 2024, sebanyak 90 pabrik memilih Vietnam, 25 ke Thailand, 19 ke Malaysia, dan Indonesia hanya berhasil menggaet 16 pabrik.
Dalam forum yang sama, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sekaligus Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar menegaskan bahwa kelemahan dalam menggaet manufaktur padat karya berdampak langsung pada penurunan kualitas investasi nasional.
Mengutip data Apindo, pada 2013 setiap investasi Rp 1 triliun mampu menyerap hingga 4.500 tenaga kerja. Namun, saat ini, daya serapnya merosot drastis menjadi hanya sekitar 2.300 orang per Rp 1 triliun.
Sanny menunjuk masuknya arus investasi yang terlampau didominasi sektor berteknologi tinggi (capital/technology-intensive) seperti pusat data (data center) sebagai salah satu pemicu minimnya penyerapan tenaga kerja.
”Satu pabrik manufaktur dengan lahan 5-10 hektar bisa menyerap 5.000 hingga 10.000 tenaga kerja. Namun, satu data center dengan luasan yang sama, secara operasional mungkin hanya menyerap 100 orang karena semuanya sudah terdigitalisasi,” kata Sanny.
Di sisi lain, minat investor manufaktur terganjal oleh ego sektoral antar-kementerian di tingkat pusat dan ketidakpastian tata ruang. Sanny mencontohkan alih fungsi lahan lewat penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang sering kali bentrok dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kawasan industri yang sudah disahkan, bahkan setelah sertifikat hak guna bangunan (HGB) dipecah atas nama investor.
”Izin lokasi sudah keluar, tanah dibebaskan, tetapi kementerian lain punya peta sendiri dan overlapping. Ini mengganggu kepastian hukum,” ucap Sanny.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan ketahanan pangan dan penyediaan lahan industri. Pemerintah juga melakukan penataan melalui Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) terus diakselerasi guna mengurai tumpang tindih regulasi.
Ferry menuturkan, pemerintah saat ini tidak hanya fokus pada hilirisasi tambang yang padat modal, tetapi juga mulai mendorong hilirisasi berbasis pertanian dan perkebunan yang lebih menyerap tenaga kerja, seperti fasilitas peternakan terpadu (integrated chicken farm) dan pengolahan turunan minyak kelapa sawit (CPO).
”Prinsipnya, kami di Kemenko Perekonomian seoptimal mungkin mengomunikasikan dan melakukan penyesuaian jika ada kebijakan kementerian teknis yang berdampak langsung pada kelangsungan dunia usaha,” kata Ferry.
Guna mengawal transisi ini, Ferry menjelaskan, pemerintah telah membentuk dua kelompok kerja (pokja) khusus. Pokja 1 berfokus merumuskan strategi pertumbuhan jangka pendek dan menengah guna mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen hingga 5,6 persen.
Sementara Pokja 2 berfokus pada fungsi debottlenecking untuk mengurai dan menyelesaikan simpul komplikasi eksekusi kebijakan yang menyulitkan pelaku usaha di lapangan.
Di sektor riil dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah menyiapkan instrumen stimulus berupa penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) senilai Rp 340 triliun, insentif PPN ditanggung Ppemerintah (DTP) untuk sektor properti melalui Program 3 Juta Rumah, serta insentif PPh Pasal 21 bagi pekerja berpenghasilan tertentu.
Pemerintah juga memperluas program vokasi dan magang kerja sama Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Selain itu, diversifikasi ekonomi juga diperluas hingga ke sektor finansial dan ketahanan energi. Pemerintah mendorong inovasi bullion bank untuk memasukkan komoditas emas masyarakat ke dalam sistem keuangan resmi, yang hingga semester I-2026 telah tercatat mencapai sekitar 153 ton, serta mengakselerasi program B50 dan penataan aturan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).
”Melalui kombinasi diversifikasi sektor, pengawalan program flagship, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penyerapan belanja APBN, serta perbaikan iklim investasi dan ekspor, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen-5,6 persen dapat tercapai dengan menjaga daya tahan dunia usaha,” ujar Ferry.
Chief Economist IBC Denni Puspa Purbasari menilai tingginya intensitas regulasi baru, yang mencapai 3.300-3.800 aturan per tahun selama lima tahun terakhir, menjadi beban berat yang menyulitkan harmonisasi iklim investasi. Menurut dia, penataan ribuan aturan ini tidak bisa lagi dikerjakan secara manual oleh kementerian dan lembaga.
Denni mendorong pembentukan unit penyaring (clearing house) di tingkat pemerintah pusat yang didukung perangkat kecerdasan buatan untuk mengeksekusi pemangkasan regulasi massal. Langkah ini dirancang untuk menyisir, mendeteksi, dan memangkas otomatis aturan yang saling bertabrakan, tidak rasional, serta membebankan iklim usaha secara berlebihan.
”Bicara ribuan regulasi, harus mesin berbasis algoritma khusus yang menyisir aturan tumpang tindih dan redundant untuk ditebas. Pendekatan ini perlu didorong agar proses harmonisasi antarlembaga pemerintah,” kata Denni.
Selain masalah kepastian regulasi, Denni menekankan pentingnya pembenahan efisiensi logistik nasional dan penemuan keunggulan komparatif baru bagi ekspor Indonesia. Ia menilai, dominasi manufaktur China yang sangat efisien dalam skala ekonomi menuntut Indonesia untuk merumuskan strategi industri yang unik dan efisien secara konektivitas.
”Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau membutuhkan efisiensi logistik agar tidak membatasi skala ekonomi industri riil. Pengalihan dan penajaman alokasi anggaran APBN untuk memangkas biaya logistik antarpulau menjadi kunci vital agar produk manufaktur nasional memiliki daya saing yang memadai di pasar global,” ujar Denni.
Komentar (0)