Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut tekanan ekonomi yang dipicu tradisi berutang untuk membiayai hajatan dan pernikahan menjadi salah satu faktor yang mendorong warga bekerja ke luar negeri melalui jalur ilegal. Kondisi tersebut membuat mereka rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Dedi mengatakan, kebutuhan memenuhi tuntutan sosial dan tradisi masyarakat terkadang membuat warga terpaksa mencari pinjaman ketika tidak memiliki cukup uang. Persoalan semakin berat ketika pinjaman tersebut dikenai bunga tinggi oleh lembaga keuangan informal.
Menurut Dedi, beban utang tersebut dapat mendorong warga mengambil keputusan untuk bekerja di luar negeri tanpa melalui prosedur resmi.
"Tradisinya apa? Di antaranya adalah tradisi selamatan dan hajatan. Uang tidak punya, anaknya harus menikah, kemudian pinjam sana pinjam situ. Ketika meminjam bunganya 100 persen mereka terpaksa membayar," kata Dedi dalam acara Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus DPP LPM RI Periode 2025-2030 dan LPM Award 2026 di Gedung Asia Afrika Bandung, Jumat.
Dedi menilai persoalan tersebut tidak semata-mata dapat dilihat sebagai kesalahan warga yang memilih berangkat secara ilegal. Menurut dia, kondisi itu juga menunjukkan masih adanya persoalan kesejahteraan yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
"Bagi saya, kalau ada orang yang kerja seperti itu, itu bukan kesalahan mereka, tapi kesalahan pemerintah yang belum bisa memberikan kesejahteraan," ujarnya.
Dedi mengatakan, persoalan warga Jawa Barat yang kemudian terlantar di luar negeri kerap bermula dari tekanan ekonomi di daerah asal. Kebutuhan memenuhi tuntutan sosial dan tradisi masyarakat disebut turut memperbesar tekanan tersebut.
Ia mencontohkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat baru menangani pengaduan 12 warga Jawa Barat di Lombok Timur. Mereka mengaku mendapat perlakuan buruk serta ketidaksesuaian pengupahan akibat proses pemberangkatan kerja yang tidak transparan.
Bagi Dedi, keberangkatan melalui jalur yang tidak resmi membuat pekerja berada dalam posisi rentan. Mereka berisiko tidak mendapatkan perlindungan hukum maupun hak pengupahan yang layak ketika menghadapi persoalan selama bekerja di luar negeri.
Karena itu, menurut dia, persoalan pekerja migran ilegal tidak cukup diselesaikan hanya dengan melihat aspek pelanggaran hukumnya. Tekanan ekonomi yang menjadi latar belakang keputusan warga juga perlu diperhatikan.
Selain persoalan TPPO, Dedi turut menyoroti peredaran obat keras terbatas jenis tramadol yang menyasar pelajar sekolah menengah di lingkungan permukiman warga.
Ia juga menyinggung praktik perjudian yang dinilai memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Dedi mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengedepankan perlindungan hak asasi manusia dalam menangani berbagai persoalan tersebut. Pendekatan yang digunakan, kata dia, termasuk melalui konsep pertahanan semesta.
Baca Juga: Kerap Dikritik Pejabat hingga Dihujat di Medsos, Dedi Mulyadi Buka Suara
Upaya itu antara lain dilakukan dengan memfasilitasi program pembinaan karakter dan penegakan disiplin di lingkungan sekolah. Langkah tersebut ditujukan untuk melindungi generasi muda dari berbagai ancaman sosial.
"Problem hari ini adalah jaringan yang digerakkan. Seluruh program yang terjadi tidak bisa dilihat hanya dari kacamata kriminalnya, tapi dari hak manusia dan sistem pertahanan semesta. Negara harus hadir membangun rasa berani untuk berbuat kebaikan," ujar Dedi.
Komentar (0)