Purbaya Minta Penyaluran Dana Bantuan Rp20,5 Triliun ke Daerah Diawasi Ketat

metrotvnews.com
6 jam lalu
Cover Berita

Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta jajaran Kementerian Keuangan memperkuat pengawasan penyaluran dana bantuan pemerintah pusat senilai Rp20,5 triliun yang siap dicairkan mulai hari ini.

“Peran Kemenkeu bukan hanya bagi-bagi anggaran saja. Tapi bagi, monitor, dan kendalikan,” kata Purbaya kepada jajaran Kemenkeu saat ia melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam keterangan tertulis dilansir dari Antara, Jumat, 7 Agustus 2026.

Dana bantuan itu disalurkan kepada 490 kabupaten/kota, termasuk untuk pemerintah daerah di wilayah NTT. Purbaya menggarisbawahi fungsi pengawasan Kemenkeu secara hati-hati perlu diterapkan untuk memastikan kredibilitas penyaluran anggaran yang tepat sasaran

“Jadi peran Anda sekalian amat penting untuk menjaga rakyat dan NKRI utamanya, karena uang itu ketika tidak diawasi rupanya rakyat tidak suka. Jadi tugas kita penting dalam menjaga kredibilitas penyaluran anggaran,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa Kemenkeu memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Baca Juga :

Kemenkeu Ambil Alih 60% Saham Whoosh, Purbaya Beberkan Skemanya

(Ilustrasi. Foto: Dok MI) Monitoring dan evaluasi belanja pengendalian inflasi Sejalan dengan arahan tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT telah melakukan monitoring dan evaluasi belanja pengendalian inflasi berbasis Dashboard Monitoring Belanja Pengendalian Inflasi Provinsi NTT.

Dashboard tersebut menjadi instrumen analisis untuk memantau efektivitas belanja, tren inflasi, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung pengambilan keputusan secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Selain itu, melalui berbagai forum koordinasi, seperti high level meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID); Tim Pembahasan Perekonomian Provinsi NTT; serta koordinasi bersama Pemerintah Provinsi NTT, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Otoritas Jasa Keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT juga terus memperkuat sinergi dalam mendukung stabilitas harga di daerah.


Artikel Asli

Komentar (0)


Lanjut baca:

thumb
CBRE Buka Suara Soal Progres Terbaru Rights Issue, Pastikan Aksi Korporasi Tetap Berjalan
• 18 jam lalu
0
thumb
Dari Inggris hingga Indonesia, 4 Kajian Ilmiah Soroti Potensi Produk Tembakau Alternatif
• 18 menit lalu
0
thumb
Gempa Magnitudo 3,4 Guncang Bogor, Dirasakan di Sukabumi hingga Cianjur
• 18 jam lalu
0
thumb
Imigrasi Deportasi 25 WN Vietnam yang Terlibat Penipuan Investasi Daring
• 8 jam lalu
0
thumb
China Kejar Harta Crazy Rich di Luar Negeri, Tak Ada Tempat Sembunyi
• 22 jam lalu
0
Berhasil disimpan.