Di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global, Jawa Timur, mencatatkan pertumbuhan ekonomi melampui nasional dan tertinggi di Pulau Jawa. Provinsi ini juga menekan angka kemiskinan dan pengangguran secara bersamaan.
Sayangnya, kinerja pembangunan itu belum mampu menyelamatkan provinsi berjuluk Bumi Majapahit dari persoalan pengangguran berpendidikan. Penduduk bekerja berpendidikan diploma dan universitas serta SMA turun, sedangkan pekerja berpendidikan SD (sekolah dasar) mengalami kenaikan terbesar.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Jawa Timur Semester I Tahun 2026 tumbuh sebesar 5,84 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,45 persen. Pada saat yang sama, persentase penduduk miskin turun menjadi 9,06 persen, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun jadi 3,42 persen atau jauh di bawah angka nasional yang mencapai 4,65 persen.
Pertumbuhan tersebut ditopang oleh sektor-sektor produktif yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Jawa Timur, yakni industri pengolahan dengan kontribusi 31,27 persen, perdagangan 18,49 persen, serta pertanian sebesar 10,87 persen.
Dengan struktur tersebut, Jawa Timur tetap menjadi kontributor terbesar kedua terhadap perekonomian Pulau Jawa dengan kontribusi 25,40 persen serta penyumbang terbesar kedua terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 14,34 persen.
Pada Maret 2026, persentase penduduk miskin Jawa Timur turun menjadi 9,06 persen dari sebelumnya 9,30 persen pada September 2025 atau turun 0,24 poin persentase. Penurunan tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian nasional yang turun sebesar 0,18 poin persentase.
Secara absolut, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 92.060 jiwa, dari 3.804.290 jiwa menjadi 3.712.230 jiwa. Meski berkurang, jumlah penduduk miskin di Jatim tetap yang tertinggi secara nasional. Jumlahnya jauh melampui Jabar sebanyak 3,4 juta orang dan Jawa Tengah sebanyak 3,2 juta orang.
Di bidang ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,42 persen pada Mei 2026 dari sebelumnya 3,55 persen pada Februari 2026. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 4,65 persen.
Jumlah pengangguran berkurang sekitar 26.730 orang menjadi 866,32 ribu orang. Sementara itu, jumlah penduduk bekerja meningkat menjadi 24,46 juta orang atau bertambah 205,53 ribu orang. Jumlah tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan pertambahan angkatan kerja yang meningkat 179,21 ribu orang.
Namun apabila dicermati TPT Mei 2026 di Jawa Timur mempunyai pola yang sedikit berbeda jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada Februari 2026, TPT tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 5,75 persen.
Sementara itu, pada Mei 2026 TPT tamatan Sekolah Menengah Atas Kejuruan (SMK) menempati urutan tertinggi yaitu sebesar 5,79 persen. Pada Mei 2026 TPT SMA mencapai urutan ketiga sebesar 4,36 persen. Di sisi lain, TPT yang paling rendah di Jawa Timur pada Mei 2026 adalah pendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD tamat SD), yaitu sebesar 1,72 persen.
Dibandingkan dengan Februari 2026, penduduk bekerja berpendidikan Diploma dan Universitas serta SMA mengalami penurunan, masing-masing sebesar 0,21 persen poin dan 0,54 persen poin. Sementara itu, penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah, SMP, dan SMK mengalami peningkatan, dengan peningkatan terbesar pada tingkat pendidikan SD ke bawah (0,42 persen poin).
Sekretaris Program Studi Magister Manajemen UK Petra Deborah Christine Widjaja, mengatakan kondisi pengangguran berpendidikan tinggi di Jatim sama dengan nasional. Alasannya Jatim termasuk salah satu penghasil lulusan perguruan tinggi terbanyak.
Menurutnya tingkat pengangguran di Indonesia meningkat signifikan dipicu oleh berbagai faktor di antaranya krisis ekonomi yang menyebabkan menurunnya tingkat survival industri di tengah persaingan dan menurunnya daya beli masyarakat secara menyeluruh.
“Hal ini memaksa pemberi kerja untuk mengambil strategi perampingan dengan melakukan pemutusan hubungan kerja secara masal. Selain itu menyebabkan berkurangnya kesempatan kerja yang terbuka sehingga memicu peningkatan tingkat pengangguran,” ujar Deborah, Jumat (7/8/2026).
Situasi itu juga menjadi penyebab terjadinya ketidaksesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan bagi lulusan yang hendak masuk ke dunia kerja namun mendapati bahwa terjadi penciutan kesempatan kerja.
Dosen School of Business and Management UK Petra ini menambahkan faktor ketiga disebabkan ketimpangan antara kesiapan dan kualifikasi lulusan yang tersedia dengan kebutuhan di industri yang saat ini mengalami transformasi besar-besaran terkait dengan digitalisasi dan kecerdasan buatan yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam kurikulum pendidikan tinggi.
“Kurikulum masih belum sepenuhnya mengakomodasikan dan mengintegrasikan keilmuan dengan kecerdasan buatan,” kata Deborah.
Adapun faktor keempat adalah semakin meningkatnya otomasi dan pemanfaatan kecerdasan buatan yang menggantikan banyak jenis pekerjaan di level operasional sehingga semakin memangkas jumlah lowongan pekerjaan.
Deborah menambahkan faktor lain karena meningkatnya ketertarikan tenaga kerja saat ini untuk memasuki sektor informal seiring dengan munculnya gig economy. Ditambah lagi pemberi kerja saat ini juga semakin sulit memberikan kepastian kerja untuk jangka panjang.
Hal ini semakin mendorong angkatan kerja muda khususnya di generasi Z cenderung untuk memilih memasuki sektor informal tersebut yang memberikan kepastian dalam jangka pendek.
Menurut Deborah, beberapa solusi dapat menjadi pertimbangan. Dari sisi pendidikan tinggi, menghasilkan tenaga kerja siap pakai dengan melakukan perombakan kurikulum menjadi lebih akomodatif. Selain itu mengintegrasikan kurikulum yang berbasis kompetensi dan digitalisasi serta kecerdasan buatan.
Di saat bersamaan, sangat perlu untuk mempersiapkan kurikulum yang memfasilitasi sistem pembelajaran yang mendorong mahasiswa berpikir kreatif dan inovatif serta sanggup menciptakan ide-ide kewirausahaan. Upaya ini bertujuan menghasilkan kualitas lulusan dapat menghadapi tantangan ke depan dengan lebih siap dan efektif sesuai dengan kebutuhan di dunia industri sekarang dan di masa depan.
Selain itu, pemerintah perlu mempersiapkan lembaga-lembaga pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi yang lebih relevan bagi kebutuhan calon tenaga kerja.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur tidak hanya tinggi secara statistik. Pertumbuhannya semakin berkualitas karena mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di tengah ketidakpastian dan dinamika global, Jawa Timur mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Pulau Jawa dan melampaui capaian nasional. ”Pada saat yang sama, jumlah penduduk miskin dan pengangguran juga menurun. Ini merupakan hasil kerja keras, sinergi, dan kolaborasi seluruh elemen di Jawa Timur,” ujarnya.
Khofifah menyebut, capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi, akademisi, serta seluruh elemen masyarakat. Sinergitas ini untuk terus menjaga stabilitas sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di Jawa Timur.
Khofifah mengatakan capaian itu menjadi bukti konsistensi mengakselerasi ekonomi masyarakat. Fondasi ekonomi ditopang oleh sektor-sektor produktif yang kuat, mulai dari industri, perdagangan, hingga pertanian.
Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi pada Semester I Tahun 2026 berasal dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 10,76 persen. Pertumbuhan tersebut didorong meningkatnya okupansi hotel dan penginapan selama musim liburan, meningkatnya aktivitas pariwisata, serta menguatnya kinerja jasa boga, termasuk melalui perluasan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi berasal dari konsumsi pemerintah yang meningkat 19,80 persen, didorong realisasi pembayaran gaji ke-13 ASN, peningkatan belanja barang dan jasa, serta pelaksanaan berbagai program pelayanan publik.
Khofifah menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pertumbuhan tersebut mengurangi kemiskinan. Ikhtiar penanggulangan kemiskinan secara kolaboratif mulai memberikan hasil nyata.
Perbaikan kualitas tersebut tercermin dari turunnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari 1,286 menjadi 1,214 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dari 0,262 menjadi 0,239. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masyarakat miskin terhadap garis kemiskinan semakin kecil, sekaligus menggambarkan tingkat ketimpangan di antara kelompok masyarakat miskin juga terus menurun.
Penurunan kemiskinan juga terjadi secara merata. Di wilayah perkotaan, angka kemiskinan turun dari 6,93 persen menjadi 6,66 persen, sedangkan di wilayah perdesaan turun dari 12,55 persen menjadi 12,38 persen.
“Artinya, bukan hanya jumlah penduduk miskin yang menurun, tetapi kondisi kemiskinannya juga tidak semakin dalam dan tidak semakin parah. Ini menunjukkan bahwa intervensi penanggulangan kemiskinan semakin efektif, inklusif, dan tepat sasaran,” kata Khofifah.
Selain angka kemiskinan, di bidang ketenagakerjaan, Jawa Timur juga mencatatkan perkembangan yang menggembirakan. Penurunan tingkat pengangguran menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Jawa Timur terus tumbuh dan mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas.
“Yang menggembirakan, pertambahan penduduk bekerja lebih besar dibandingkan pertambahan angkatan kerja sehingga semakin banyak masyarakat yang terserap ke dalam dunia kerja,” ujarnya.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi 75,14 persen atau naik 0,36 poin persentase dibandingkan Februari 2026. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan 7,77 juta pekerja atau 31,77 persen dari total penduduk bekerja. Selanjutnya diikuti sektor perdagangan sebesar 18,63 persen dan industri pengolahan sebesar 14,64 persen.
Kualitas pekerjaan juga dinilai terus membaik. Proporsi pekerja formal meningkat menjadi 36,18 persen, sementara tingkat setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu masing-masing mengalami penurunan.
Meski demikian, Khofifah mengakui bahwa sejumlah tantangan masih perlu menjadi perhatian, terutama masih tingginya pengangguran lulusan SMK dan pendidikan tinggi.
Pemprov Jawa Timur, lanjutnya, akan terus memperkuat keterkaitan antara pendidikan, pelatihan vokasi, dan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA) melalui peningkatan kompetensi, sertifikasi, program magang, serta penguatan kemitraan dengan sektor industri.
Di sisi lain, strategi percepatan penurunan kemiskinan akan terus diperkuat melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penyusunan sasaran program agar setiap intervensi pemerintah semakin presisi, tepat sasaran, dan berdampak nyata.
“Kita tidak boleh cepat berpuas diri. Tantangan ke depan masih sangat dinamis. Karena itu, kita harus terus memperkuat sinergi, menjaga kondusivitas, meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, serta memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang semakin adil dan merata,” ucap Khofifah.
Komentar (0)