JAYAPURA, KOMPAS - Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengatakan, makanan bergizi gratis atau MBG merupakan program yang dibutuhkan orang Papua. Oleh karena itu, program ini dinilai harus terus berjalan di Papua. Di sisi lain, Badan Gizi Nasional juga menyatakan siap melakukan evaluasi setelah musibah keracunan ratusan anak dan orangtua di Jayapura, Papua.
Hal tersebut disampaikan Ribka bersama Wakil Kepala BGN Trenggono saat datang ke Rumah Sakit Kemenkes di Kota Jayapura, Jumat (7/8/2026). Mereka menjenguk pasien korban keracunan makanan yang masih dirawat di RS Kemenkes.
Saat ditanya terkait kekhawatiran dan trauma warga akibat kejadian di Jayapura, Ribka memberi penjelasan. Menurut dia, MBG ini merupakan program mulia dari Presiden untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM), termasuk di Papua.
“Masyarakat (Papua) juga sudah menyampaikan bahwa mereka sangat membutuhkan. Kita lihat contohnya, anak-anak bawa pulang (makanan), kasih orangtua juga makan,” kata Ribka, Jumat siang.
Oleh karena itu, menurut Ribka, program harus tetap berjalan. Tata kelola harus segera diperbaiki agar program bisa terus dinikmati oleh orang Papua.
Masyarakat (Papua) juga sudah menyampaikan bahwa mereka sangat membutuhkan. Kita lihat contohnya, anak-anak bawa pulang (makanan), kasih orangtua juga makan.
“Kita sudah sepakati semua dengan pemerintah daerah, dengan wakil kepala BGN, kita akan perbaiki sistem pengelolaannya. Mungkin, tidak higienis karena tidak ada pengawasan yang baik. Programnya harus tetap jalan untuk yang di Papua,” ucap Ribka.
Jika melihat data analisis dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), per April 2026, dapur MBG di Papua masih sangat minim. Padahal, daerah Papua memiliki tingkat kemiskinan dan tengkes (stunting) yang tinggi. Di Provinsi Papua Pegunungan 13 dapur, Papua Selatan (18), Papua Barat Daya (33), Papua Tengah (34), dan Papua Barat (49).
Dapur MBG masih sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa; di Jawa Barat terbanyak yaitu 6.281 dapur, Jawa Tengah (4.289), dan Jawa Timur (3.996). Jumlah dapur di ketiga provinsi ini saja sudah menyumbang 53 persen dari total dapur MBG se-Indonesia.
Sementara itu, Trenggono meminta semua pihak membantu BGN untuk dan mengawasi program MBG ini. Trenggono mengungkapkan, BGN siap mengevaluasi program ini dengan mendengar masukan dari semua pihak, termasuk elemen masyarakat.
“Tidak hanya BGN saja, tetapi seluruh kementerian/lembaga, seluruh pemerintah daerah ikut membantu mengawasi. Termasuk seluruh elemen masyarakat yang bisa memberikan masukan-masukan dalam rangka memperbaiki, khususnya tata kelola termasuk perbaikan menu MBG ini,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Kesehatan Papua, warga terdampak keracunan makanan di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Selasa (4/8/2026), mencapai 527 orang. Korbannya merupakan anak balita, anak-anak sekolah dasar, hingga orang dewasa.
Penyedia makanan adalah dapur MBG Yayasan Kasih Iman Samuel Papua. Mereka melayani sedikitnya 2.000 penerima manfaat, mulai dari anak pendidikan anak usia dini (PAUD), SD, SMA, hingga peserta posyandu.
Sebagian besar korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari, Distrik Waibu. Sebagian lagi dirawat di Rumah Sakit Kemenkes Jayapura, Puskesmas Depapre, serta beberapa fasilitas kesehatan di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura.
Trenggono mengatakan, para korban telah tertangani dengan baik. Tidak ada laporan pasien yang mengalami kondisi darurat.
Sebagian besar pasien, lanjut Trenggono, telah berangsur pulih dan meninggalkan fasilitas kesehatan. Sebagian yang masih bertahan karena masih dalam tahap observasi.
Sementara itu, BGN terus menginvestigasi penyebab keracunan ini. Sampel makanan telah diperiksa di laboratorium terkait. Namun, BGN sudah menduga ada kelalaian dapur dalam penyajian makanan.
“(Sampelnya) masih diperiksa. Hasilnya enggak bisa langsung, butuh beberapa hari. Akan tetapi, secara kasat mata, disampaikan (penyebabnya) lebih kepada tempe dan ada beberapa pada buah semangkanya yang sudah tidak layak dimakan. Apa waktu makannya juga tidak sesuai, ini terus kita selidiki,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Mukry M Hamadi meminta MBG di Papua harus segera dievaluasi. Mukry merasa sudah terlalu banyak insiden keracunan dalam program ini yang terjadi di banyak daerah, termasuk di Papua.
Secara spesifik, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini meminta evaluasi pengelolaan program ini harus didasarkan pada Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Di dalamnya diatur, pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih besar dalam program terkait kesehatan dan perbaikan gizi anak.
”Harus ditarik semua, diurus semua oleh daerah. Termasuk kewenangan dalam menghentikan sementara atau permanen (dapur MBG). Programnya dibuat sesuai dengan cara makan orang Papua, ala orang Papua,” ucapnya.
Komentar (0)