Dibutuhkan kolaborasi seluruh ekosistem untuk menciptakan transformasi digital. Layanan pemerintah harus mengutamakan keberpihakan, mulai dari kelompok rentan yang selama ini menghadapi hambatan dalam mengakses layanan, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat sipil, hingga mitra pembangunan. Memastikan layanan publik benar-benar terintegrasi, inklusif, dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa transformasi digital merupakan upaya membangun pemerintahan yang bekerja sebagai satu kesatuan, sekaligus mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi menghadirkan layanan publik yang lebih sederhana, aman, dan terpercaya. Hal itu diungkapkan olehnya saat Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) 2026 di Jakarta, Kamis (6/8/2026)
"Tantangan kita hari ini bukan lagi membangun lebih banyak aplikasi, melainkan membangun pemerintah yang bekerja sebagai satu kesatuan, sehingga pelayanan publik menjadi lebih sederhana, terintegrasi, aman, dan dapat dipercaya," ujar Rini dalam keterangan tertulis, Jumat (7/8/2026).
Menurut Rini, pelayanan publik harus dirancang mengikuti perjalanan hidup masyarakat, bukan mengikuti batas-batas kewenangan instansi pemerintah. Karena itu, kelompok penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah terpencil, lanjut usia, kelompok berpenghasilan rendah, hingga masyarakat dengan keterbatasan akses digital perlu dilibatkan sejak tahap perancangan layanan agar transformasi digital benar-benar menghadirkan manfaat yang dirasakan semua orang.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah membangun Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai fondasi digital bersama yang mencakup identitas digital, pertukaran data, pembayaran digital, serta pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan. Fondasi bersama ini memungkinkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menghadirkan layanan yang saling terhubung, memanfaatkan infrastruktur secara bersama, serta mempercepat inovasi tanpa membangun sistem yang terpisah-pisah.
Penerapan fondasi digital bersama tersebut telah diwujudkan melalui digitalisasi penyaluran bantuan sosial yang menjangkau 38 provinsi dan 152 kabupaten/kota. Sekitar 67 persen wilayah implementasinya berada di luar Pulau Jawa, dengan cakupan sekitar 111 juta penduduk atau 36,6 juta rumah tangga.
Integrasi identitas digital, verifikasi biometrik, dan pertukaran data yang aman berhasil memangkas proses verifikasi kelayakan bantuan sosial dari sekitar 75-200 hari menjadi hanya satu menit hingga enam jam. Biaya yang sebelumnya mencapai sekitar Rp150 ribu juga turun menjadi sekitar Rp 10 ribu atau bahkan lebih rendah.
"Keberhasilan tidak diukur dari banyaknya sistem yang dibangun, tetapi dari seberapa besar waktu yang dapat dihemat, biaya yang dikurangi, dan kemudahan layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat," ujar Rini.
Dia menambahkan bahwa transformasi digital tidak boleh menciptakan kesenjangan baru. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan pendekatan omnichannel melalui layanan tatap muka, layanan bergerak, kios mandiri, maupun layanan digital jarak jauh, sehingga setiap warga dapat mengakses pelayanan sesuai kebutuhan dan kondisinya.
"Yang harus disatukan bukanlah kapal pelayanannya, melainkan proses bisnis, data, dan sistem yang bekerja di baliknya. Dengan demikian, masyarakat memperoleh pelayanan yang sama, cepat, dan konsisten melalui kanal apa pun yang mereka pilih," jelasnya.
Rini mengajak seluruh ekosistem digital, baik dunia usaha, industri digital, akademisi, masyarakat sipil, komunitas, hingga mitra pembangunan untuk menjadi bagian dari transformasi digital Indonesia. Menurutnya, layanan publik yang inklusif hanya dapat diwujudkan ketika mereka yang membangun kebijakan, mengembangkan teknologi, dan merasakan langsung layanan duduk bersama sejak awal.
Kolaborasi tersebut menjadi fondasi untuk memastikan transformasi digital tidak hanya menghadirkan teknologi yang semakin maju, tetapi juga pemerintahan yang semakin dekat dengan masyarakat, mampu menjangkau setiap warga, membuka akses yang setara, dan memastikan tidak seorang pun tertinggal dari pelayanan publik.
(ega/ega)
Komentar (0)