JAKARTA, KOMPAS — Gelar sarjana tidak bisa menjamin seseorang bebas dari ancaman pengangguran. Berdasarkan data terbaru Survei Angkatan Kerja Nasional, per Mei 2026, jumlah pengangguran berlatar belakang sarjana mencapai 1.033.182 orang.
Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026 menyebutkan, total penduduk usia kerja yang menganggur mencapai 7,22 juta orang. Sekitar 14,31 persen atau 1.033.182 orang di antaranya merupakan pengangguran yang berlatar belakang sarjana terapan atau S-1, S-2, dan S-3 (sarjana).
Jika data ditarik mundur sampai Sakernas Agustus 2022, total porsi penduduk usia kerja yang menganggur memang cenderung turun, seiring dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari kisaran 5 persen ke 4 persen.
Namun, persentase atau porsi pengangguran yang berlatar belakang sarjana dari Sakernas Agustus 2022 ke Mei 2026 cenderung naik. Pada Sakernas Agustus 2022, total porsi penduduk usia kerja yang menganggur mencapai 8,43 juta orang, 7,98 persen di antaranya merupakan penganggur berlatar belakang sarjana.
Sementara pada Sakernas Agustus 2023, total porsi penduduk usia kerja yang menganggur adalah 7,86 juta orang. Sebanyak 10,3 persen di antaranya merupakan penganggur berlatar belakang sarjana.
Pada Sakernas Agustus 2024, total porsi penduduk usia kerja yang menganggur adalah 7,47 juta orang. Sebanyak 11,28 persen di antaranya merupakan penganggur berlatar belakang sarjana. Selanjutnya, pada Sakernas Agustus 2025, total porsi penduduk usia kerja yang menganggur 7,46 juta orang. Sebanyak 12,12 persen di antaranya merupakan penganggur berlatar belakang sarjana.
Adapun pada Sakernas November 2025, total porsi penduduk usia kerja yang menganggur 7,35 juta orang. Sebanyak 12,37 persen di antaranya penganggur berlatar belakang sarjana. Berikutnya, pada Sakernas Februari 2026, total porsi penduduk usia kerja yang menganggur 7,24 juta orang dan 14,27 persen di antaranya merupakan penganggur berlatar belakang sarjana.
Menurut BPS, TPT menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak punya pekerjaan, tidak secara aktif mencari pekerjaan, dan tidak bersedia bekerja. Sedangkan, penganggur adalah penduduk yang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan bersedia untuk bekerja. Setiap tahun, rata-rata terdapat lebih dari 3,6 juta orang yang menganggur dari berbagai jenjang pendidikan (SMA, SMK, Diploma, dan Sarjana).
Peneliti Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yanu Endar Prasetyo, berpendapat, meski TPT secara total turun dari sekitar 5 persen pada 2022 menjadi sekitar 4 persen pada 2026, porsi pengangguran sarjana terhadap total porsi pengangguran terus naik dari sekitar 8 persen ke 14,3 persen.
Hal ini bisa menjadi indikasi kuat adanya tren struktural yang berjalan independen dari siklus ekonomi. ”Ekspansi akses pendidikan tinggi tidak diimbangi perluasan lapangan kerja formal. Penyerapan tenaga kerja justru lebih banyak di pekerjaan berketerampilan rendah,” ujarnya di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Perbaikan pasar kerja setelah pandemi tidak terus berlanjut bagi kelompok berpendidikan tinggi.
Di sisi lain, Yanu mengatakan, meluasnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur, perkembangan teknologi dan disrupsi akal imitasi, serta ketidakpastian geopolitik yang menekan sektor padat karya beberapa tahun terakhir telah menambah tekanan di atas persoalan mismatch suplai-permintaan lulusan sarjana yang sudah ada sebelumnya.
”Dengan demikian, situasi pasar kerja yang dirasakan lulusan sarjana saat ini adalah kombinasi antara masalah struktural lama (mismatch pendidikan-kerja) yang diperparah oleh syok ekonomi dan tren perekrutan yang mengecil,” kata Yanu.
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) dalam laporan Labor Market Brief Juli 2026 mengatakan, data publikasi BPS menunjukkan bahwa TPT penduduk berpendidikan minimal S-1 sempat turun cukup tajam, dari 5,98 persen pada 2021 menjadi 4,80 persen pada 2022.
Kondisi pada 2021 kemungkinan masih dipengaruhi oleh gangguan pasar kerja selama pandemi Covid-19 sehingga kurang tepat digunakan sendirian sebagai gambaran kondisi normal.
Menurutnya, perkembangan setelah 2022 justru perlu mendapat perhatian lebih besar. TPT lulusan minimal S-1 meningkat menjadi 5,18 persen pada 2023, lalu menjadi 5,25 persen pada 2024, dan kembali naik menjadi 5,39 persen pada 2025. Dengan demikian, pascapandemi, tingkat pengangguran kelompok berpendidikan tinggi minimal S-1 telah meningkat selama tiga tahun berturut-turut.
Kenaikannya memang tidak besar dalam satu tahun. Namun, arah perubahannya konsisten. Pada 2022 dan 2025, TPT lulusan minimal S-1 bertambah 0,59 poin persentase. Angka itu belum menunjukkan krisis pengangguran sarjana, tetapi memberi tanda bahwa perbaikan pasar kerja setelah pandemi tidak terus berlanjut bagi kelompok berpendidikan tinggi.
Pola ini juga tidak serta-merta berarti bahwa pendidikan tinggi kehilangan manfaatnya. Tingkat pengangguran lulusan S-1 dapat dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah lulusan, lamanya proses pencarian kerja, tingginya ekspektasi terhadap pekerjaan dan upah, serta ketidaksesuaian antara bidang studi dan lowongan yang tersedia.
Namun, kecenderungan yang terus meningkat menunjukkan bahwa penambahan pasokan lulusan minimal S-1 tidak seiring dengan peningkatan permintaan terhadap tenaga kerja berpendidikan tinggi. Jika jumlah sarjana minimal S-1 bertambah lebih cepat daripada pekerjaan profesional, teknis, dan manajerial, persaingan antarlulusan akan menguat dan proses masuk ke pekerjaan dapat menjadi lebih panjang.
Dalam Labor Market Brief Juli 2026, LPEM FEB UI juga menekankan bahwa data pengangguran BPS hanya menggambarkan lulusan yang belum memperoleh pekerjaan. Data itu tidak menangkap mereka yang sudah bekerja, tetapi ”terjebak” dalam pekerjaan yang tidak membutuhkan tingkat pendidikan setinggi yang mereka miliki.
”Apalagi, kalau melihat data Sakernas BPS Mei 2026 yang secara angka tentu positif karena menampilkan jumlah orang bekerja bertambah dan pengangguran turun. Perbaikan itu masih lebih terlihat dari sisi jumlah, bukan kualitas pekerjaan,” ujar peneliti LPEM FEB UI, Muhammad Hanri.
Kenaikan penduduk bekerja pada Sakernas Mei 2026 yang terbesar justru berasal dari pekerja yang berusaha sendiri (1,38 juta orang). Hal ini, menurut dia, belum tentu berarti kewirausahaan semakin kuat. Ada kemungkinan penduduk usia bekerja justru masuk ke pekerjaan mandiri karena belum memperoleh pekerjaan bergaji yang lebih stabil. Apalagi, BPS menyebutkan, 59,3 persen pekerja masih berada di sektor informal.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani, saat dihubungi terpisah, mengatakan, Apindo sebenarnya tidak hanya menyoroti porsi pengangguran dari kelompok pendidikan sarjana, tetapi juga sekolah menengah kejuruan yang juga masih besar.
Apindo menilai ada tiga faktor yang menyebabkan fenomena itu. Pertama, mesin penciptaan lapangan kerja bagi lulusan kejuruan dan pendidikan tinggi masih sangat terbatas. Manufaktur merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja formal dalam jumlah besar, termasuk bagi tenaga kerja dengan berpendidikan menengah dan tinggi.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sektor ini menghadapi berbagai tekanan eksternal dan internal sehingga ekspansi usaha dan penyerapan tenaga kerja belum optimal.
Kedua, struktur pasar kerja Indonesia masih didominasi oleh lapangan kerja informal, seperti di sektor pertanian, UMKM, dan usaha mikro lainnya. Sektor-sektor ini cenderung lebih banyak menyerap tenaga kerja dengan tingkat pendidikan lebih rendah. Ketiga, masih terjadi mismatch antara kompetensi lulusan sarjana dan kebutuhan industri.
”Survei Apindo menunjukkan hanya 26 persen pelaku usaha yang menilai kualitas tenaga kerja saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi, penyelesaiannya harus dilakukan secara menyeluruh dari sisi hulu, termasuk membenahi berbagai hambatan berusaha agar industri dapat kembali tumbuh,” ucap Shinta.
Founder dan Managing Director Headhunter Indonesia Haryo Suryosumarto mempunyai pandangan senada dengan Shinta. Berdasarkan pengamatannya, klien-klien perusahaannya saat ini menghadapi fenomena credential inflation, yakni jumlah lulusan perguruan tinggi terus bertambah dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang semakin tinggi. Namun, tingginya nilai akademik belum selalu diikuti oleh kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.
”Masih banyak perusahaan yang menemukan adanya skill mismatch karena kurikulum perguruan tinggi belum mampu mengikuti perubahan kebutuhan industri. Ditambah lagi, proses rekrutmen kini semakin berorientasi pada keterampilan, bukan sekadar latar belakang pendidikan atau IPK. Perlambatan ekonomi global juga membuat investasi dan pembukaan lapangan kerja baru melambat sehingga daya serap tenaga kerja tidak sebanding dengan jumlah lulusan setiap tahun,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan, solusi pemerintah berupa program magang nasional dengan kompensasi setara upah minimum belum tentu efektif jika pemerintah hanya berfokus pada peningkatan keterampilan tanpa menjamin adanya jalur menuju pekerjaan tetap.
Pemerintah seharusnya lebih selektif dalam memilih perusahaan yang mau menjadi tempat magang. Misalnya, perusahaan yang memang berencana merekrut pegawai dalam beberapa bulan ke depan.
”Dengan begitu, anggaran negara yang digunakan untuk membiayai kompensasi peserta magang tidak berhenti pada proses pelatihan semata, melainkan benar-benar menjadi jembatan menuju penyerapan tenaga kerja,” ucap Timboel.
Komentar (0)