Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberikan peringatan kepada tenaga kesehatan yang terbukti mencibir atau memberikan komentar tidak berempati terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan.
Langkah tersebut diambil menyusul ramainya perbincangan di media sosial mengenai dugaan cibiran tenaga kesehatan kepada pasien BPJS yang belakangan diketahui meninggal dunia.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan telah meminta Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk menindaklanjuti persoalan tersebut dan memberikan peringatan kepada pihak yang melakukan tindakan tidak pantas terhadap pasien.
"Saya akan minta kepada Dinas Kesehatan untuk memberikan peringatan bagi siapa pun yang melakukan tindakan pencibiran terhadap siapa pun yang menggunakan BPJS Kesehatan," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Pramono menegaskan bahwa hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan dilindungi oleh undang-undang.
Karena itu, seluruh tenaga kesehatan diminta memberikan pelayanan yang setara tanpa membedakan status pasien.
Menurutnya, sektor kesehatan dan pendidikan merupakan dua bidang yang menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Bagi Jakarta, ini adalah salah satu hal yang betul-betul saya jaga, yaitu pendidikan dan kesehatan," ujarnya.
Pramono memastikan Pemprov DKI berkomitmen menjaga kualitas pelayanan di kedua sektor tersebut. Ia juga akan meminta Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk mempelajari kasus yang ramai diperbincangkan serta mengambil langkah yang diperlukan.
Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa seluruh warga berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang manusiawi dan profesional tanpa diskriminasi.
Kasus dugaan cibiran terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan tersebut menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial.
Komentar (0)