Institute for Essential Services Reform (IESR) menyambut baik percepatan program pembangunan PLTS 100 GW yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Agar program tersebut tercapai sesuai target, penetapan status program nasional dinilai harus dilakukan.
Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan penetapan status tersebut perlu dilakukan karena kurun waktu yang ditarget untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW sangat singkat. Prabowo memang menarget PLTS 100 GW bisa rampung dalam 2 tahun mendatang.
“Untuk bisa melaksanakan dengan cepat, itu kita harus menjadikan program ini sebagai program nasional, bukan program kementerian, dan dikelola sebagai sebuah misi nasional,” kata Fabby dalam media briefing IESR di Jakarta pada Kamis (6/8).
Program PLTS secara nasional, kata Fabby, sudah terbukti bisa mengakselerasi pembangunan di India. Karena itu, metode serupa menurutnya bisa dilakukan untuk mengejar target waktu yang singkat untuk membangun PLTS 100 GW.
“Saya senang dengan India, India itu, mereka punya namanya National Solar Mission, misi solar nasional, sehingga nggak heran, India hari ini PLTS-nya, lebih dari 160 GW. Mereka dalam waktu 10 tahun, bisa menaikkan hanya kurang dari 2 GW pada 2010 lalu mereka bisa naikkan jadi 100 GW dalam waktu kurang lebih sampai 2024,” ujarnya.
Di samping itu, Fabby juga mendorong adanya skema multi-jalur dan multifinance sehingga beban pembangunan tak hanya dibebankan kepada PT PLN (Persero). Dengan skema tersebut ia juga melihat penting untuk dibentuknya project management office.
Hal ini agar pembangunan PLTS 100 GW bisa dilakukan secara fokus dan memiliki struktur yang khusus mengerjakan proyek tersebut.
“Karena ini kan, terdiri dari banyak proyek gitu. Ada proyek yang dikerjakan oleh PLN, ada proyek yang dikerjakan oleh industri, ada proyek yang dikerjakan oleh masyarakat, komunitas, ada kementerian yang ngurus izin, macam-macam, pembiayaan. Nah PMO ini yang menurut saya sehari-harinya memang melototin proyeknya,” kata Fabby.
Di samping itu, dengan skema yang diusulkan tersebut ia juga mendorong agar pemasangan PLTS atap tak lagi dibatasi oleh kuota. Hal ini karena potensi PLTS atap di Indonesia cukup besar.
Selain itu, ia juga mendorong PLTU-PLTU yang saat ini ada untuk mengganti atau melakukan transisi setidaknya 5 persen dari daya listrik yang digunakan untuk PLTU itu sendiri menjadi berbasis PLTS.
“Kami juga mendorong adanya percepatan PLTS atap dan ini membutuhkan relaksasi dari kebijakan hari ini, terkait kuota tadi. Jadi kita usulkan kuota itu diperbesar dan kembalikan skema net metering untuk rumah tangga dan usaha kecil, tapi industri boleh pasang, jangan lagi kuota-kuota. Kita lihat potensi PLTS atap sampai 2030 bisa lah sampai 18-23 GW,” ujarnya.
Tantangan PLTS 100 GWTerkait tantangan, Fabby menjelaskan bahwa target Prabowo untuk membangun PLTS 100 GW setidaknya bisa tercapai jika tujuh tantangan yang ada saat ini bisa terselesaikan.
Tujuh tantangan tersebut mencakup bankable proyek yang masih terbatas, kapasitas jaringan transmisi yang masih harus dimodernisasi, ego sektoral antara lembaga, proses izin lahan yang rumit, kebijakan yang berubah-ubah sampai belum adanya mekanisme pendanaan yang tepat.
“Kuncinya bisa nggak membangun 100 GW bisa nggak dalam waktu 3 tahun? Ya bisa kalau hambatan-hambatan ini, tantangan-tantangan ini diatasi,” ujarnya.
Untuk lahan, ia juga mendorong agar pemerintah juga bisa mengidentifikasi kebutuhan lahan untuk PLTS. Hal ini karena Indonesia juga memiliki program yang memiliki kebutuhan lahan untuk program 3 juta rumah dan swasembada pangan.
“Mau lahan pemerintah misalnya. Tapi lahan pemerintah itu kan dipakai buat program lain juga, ada perumahan rakyat nih yang mau bangun 3 juta sampai dengan 2029 itu, kan butuh lahan juga. Ada program lain pemerintah semacam ada pangan energi, macem-macem gitu kan,” kata Fabby.
Komentar (0)