Banggar Ingatkan Pemerintah Waspadai Perlambatan Industri Pengolahan Meski Ekonomi Tumbuh 5,29 Persen

Pantau - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 mencapai 5,29 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), dan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengapresiasi capaian tersebut di tengah gejolak geopolitik serta ketidakpastian ekonomi global.

Said mengungkapkan, "Di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian perekonomian global, kita bersyukur perekonomian nasional masih tumbuh 5,29 persen (yoy)."

Menurut Said, pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2026 sebagian besar didorong oleh faktor musiman (seasonal factor).

Masa libur sekolah pada Juli memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan sektor akomodasi serta makanan dan minuman yang tumbuh hingga 10,6 persen.

Momentum penerimaan peserta didik baru dan penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi turut mendorong aktivitas ekonomi.

Kenaikan kelas peserta didik juga meningkatkan aktivitas di sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh sebesar 6,97 persen.

Musim kemarau ekstrem meningkatkan penggunaan pendingin ruangan, sementara lonjakan harga gas akibat konflik geopolitik turut mendorong sektor listrik dan gas yang tumbuh sebesar 10,81 persen.

Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga tetap menjadi penyangga utama perekonomian nasional dengan kontribusi sebesar 53,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 5,05 persen, sedikit melambat dibandingkan triwulan I-2026 yang sebesar 5,52 persen karena pada periode sebelumnya terdorong oleh momentum mudik dan Lebaran.

Meski melambat, kinerja konsumsi rumah tangga dinilai masih tetap terjaga.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi barang modal tumbuh sebesar 6,87 persen.

Pertumbuhan ekspor meningkat menjadi 4,13 persen setelah pada triwulan sebelumnya hanya mencapai 0,9 persen.

Said memberikan perhatian khusus terhadap perlambatan industri pengolahan yang turun dari 5,04 persen pada triwulan I-2026 menjadi 4,52 persen pada triwulan II-2026.

Said menegaskan, "Pemerintah penting untuk mewaspadai hal ini, sebab industri pengolahan menyumbangkan 18,5 persen dari PDB, sekaligus menjadi kontributor 13,5 persen tenaga kerja nasional dan cerminan sebagian besar tenaga kerja formal."

Industri pengolahan menyumbang 18,5 persen terhadap PDB nasional dan menyerap sekitar 13,5 persen tenaga kerja nasional.

Sektor pertanian juga melambat dari 4,97 persen pada triwulan I-2026 menjadi 3,8 persen pada triwulan II-2026 meskipun sebelumnya berlangsung panen raya serentak di berbagai daerah.

Sektor pertanian berkontribusi sebesar 13,57 persen terhadap PDB nasional dan menampung sekitar 28,75 persen tenaga kerja nasional.

Perlambatan sektor manufaktur dan pertanian dinilai berdampak langsung terhadap struktur ketenagakerjaan nasional.

Berdasarkan data BPS, jumlah pekerja formal meningkat dari 59,93 juta orang pada Februari 2026 menjadi 60,31 juta orang pada Mei 2026 atau sekitar 40,7 persen dari total tenaga kerja.

Jumlah pekerja informal mencapai 87,88 juta orang atau mendominasi sebesar 59,3 persen dari total tenaga kerja.

Dibandingkan akhir 2025, proporsi tenaga kerja informal meningkat 1,6 persen, sementara porsi pekerja formal turun 1,6 persen.

Said menduga pelebaran kesenjangan antara sektor formal dan informal turut memicu kenaikan rasio gini nasional dari 0,363 pada September 2025 menjadi 0,368 pada Maret 2026, dengan peningkatan paling terasa di wilayah perkotaan dari 0,383 menjadi 0,387.

Said menyampaikan, "Mereka yang bekerja di sektor formal relatif lebih berdaya tahan karena dukungan jaminan sosial. Sementara pekerja di sektor informal langsung berhadapan dengan tekanan inflasi di sektor transportasi, pendidikan, kesehatan, dan bahan makanan."

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Said mendesak pemerintah segera memperbaiki iklim usaha di sektor industri manufaktur dan perdagangan besar, memperluas akses inklusi pendidikan tinggi, serta menghadirkan program afirmasi bagi pekerja informal.

Said menutup pernyataannya dengan mengatakan, “Saya berharap ada program afirmasi dari pemerintah untuk memberikan berbagai jaminan sosial, terkhusus ditujukan kepada para pekerja informal, seperti beasiswa, kemudahan akses BPJS, hingga perluasan lapangan kerja.”