Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan pengoperasian satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) dengan angka stunting tinggi akan rampung pekan ini. Dia menyebut wilayah tersebut berada di Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku.
“Kami sudah memutuskan untuk (SPPG) 3T (stunting tinggi) kami akan selesaikan masalah (agar bisa beroperasi) di minggu ini. Pekan sebelumnya kami menargetkan satu bulan, ternyata minggu ini insya Allah bisa kami selesaikan,” kata Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (6/8).
Dia menyebut pendataan SPPG yang beroperasi ini sudah memadukan data dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kependudukan, Kementerian Pendidikan, dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan berdasarkan pencocokan data dengan Kementerian Kesehatan, ada sekitar seribu unit SPPG di wilayah 3T dengan angka stunting tinggi yang dapat beroperasi.
“Dari data yang kami overlay, ada sekitar 1.700 unit SPPG yang sudah jadi dan siap beroperasi di wilayah dengan stunting tinggi,” kata Sudaryono dalam kesempatan yang sama.
Selain SPPG di wilayah 3T dengan stunting tinggi, pemerintah juga akan mengaktifkan 13 ribu unit SPPG di Pulau Jawa, Sumatra. Unit-unit tersebut ada yang statusnya baru titik, ada pula yang sudah selesai dibangun. Pengaktifan ini akan dilakukan dalam dua bulan ke depan.
Dia mengatakan pengoperasian SPPG ini tidak dilakukan secara serentak, namun akan dilakukan secara bertahap.
“Mungkin minggu depan ada sekitar 300 unit yang kami aktivasi, minggu depannya juga aktivasi lagi. Nanti kami akan sisir 13 ribu unit ini, barangkali ada wilayah yang memang belum perlu,” ujarnya.
Pemerintah menyebutkan selain fokus penuntasan masalah MBG di 3T, negara juga akan fokus penyaluran program untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sejumlah 11,15 juta orang.
Pemerintah sebelumnya mengatakan berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional 2024, ada 112 juta masyarakat Indonesia yang mengalami kekurangan gizi.
Sudaryono mengatakan pemerintah akan mengecek data SPPG mana saja di wilayah tersebut yang dapurnya siap untuk beroperasi. Dia menyebut BGN ingin membereskan masalah agar pelaksanaan program MBG bisa baik dan tersistem.
“Bagaimana sesegera mungkin daerah-daerah yang sangat membutuhkan sentuhan gizi langsung (bisa terlayani),” ucapnya dalam konferensi pers usai rapat Perbaikan Tata Kelola Program MBG, Rabu (29/7).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya mengatakan daftar SPPG yang akan beroperasi di wilayah stunting rencananya akan diputuskan pekan depan. “Nanti akan diputuskan oleh Kepala BGN sebelum tanggal 5 Agustus, SPPG yang sudah siap akan langsung dibuka di daerah-daerah stunting tinggi,” ucapnya.
Komentar (0)