Nilai tukar rupiah dan pasar saham domestik bergerak positif sepekan setelah pengumuman mundurnya Gubernur Bank Indonesia. Koreksi yang sempat terjadi relatif terkendali dan jauh dari skenario krisis. Kondisi ini mengindikasikan pasar tidak panik, tetapi tetap memperhitungkan premi risiko dari arah kebijakan moneter ke depan.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo secara resmi melepas jabatannya setelah menjabat selama kurang lebih delapan tahun. Perry mengundurkan diri di tengah periode kedua masa jabatannya (2023-2028), setelah menjabat pada periode 2018 hingga 2023. Pengunduran diri tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Senin (27/7/2026) pagi menjelang pembukaan pasar keuangan.
Sesuai amanat Undang-Undang Bank Indonesia dan keputusan Rapat Dewan Gubernur pada 26 Juli 2026, Destry Damayanti selaku Deputi Gubernur Senior ditunjuk sebagai Penjabat Sementara Gubernur BI.
Sejumlah analis pasar modal menilai, lengsernya pimpinan bank sentral di tengah kondisi rupiah yang tertekan berpotensi menjadi sinyal negatif bagi para investor. Hal tersebut utamanya berkaitan dengan arah kebijakan moneter dan independensi BI. Meski begitu, realitas di lapangan menunjukkan kondisi pasar yang relatif tenang dan tidak terjadi kepanikan dalam skala besar.
Sepekan setelah pengunduran diri Perry Warjiyo, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan pergerakan yang optimistis. Pada penutupan perdagangan Rabu (5/8/2026), IHSG tercatat rebound 0,5 persen ke level 6.351 poin. Tren pertumbuhan IHSG masih positif selama sepekan pascapengunduran diri Gubernur BI.
Pada periode yang sama, nilai tukar rupiah juga menguat 0,55 persen ke level Rp 17.937 per dolar AS berdasarkan kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR). Dalam sepekan terakhir ini, nilai tukar rupiah bergerak cenderung volatile pada kisaran Rp 17.900-Rp 18.000 per dolar AS.
Kondisi tersebut dapat dijelaskan dalam kerangka hipotesis pasar efisien (efficient market hypothesis) yang dikembangkan oleh ekonom asal AS Eugene Fama. Menurut dia, harga aset finansial mencerminkan seluruh informasi yang tersedia secara cepat.
Ketika terdapat informasi baru yang masuk ke pasar, penyesuaian harga menjadi suatu hal yang wajar. Namun, besaran pengaruhnya sebanding dengan bobot informasi tersebut terhadap fundamental ekonomi.
Pengunduran diri Gubernur BI tetap menjadi sentimen domestik yang memicu kekhawatiran pasar dan turut menekan pergerakan rupiah. Sebab, mundurnya pucuk pimpinan BI di tengah periode merupakan peristiwa yang langka atau tak lazim.
Kondisi ini tecermin pada respons pertama pasar pascapengumuman pengunduran diri. Pada penutupan perdagangan Senin (27/7/2026), IHSG tercatat terkoreksi 0,17 persen ke level 6.185 poin. Sementara itu, nilai tukar rupiah juga terkoreksi 0,12 persen ke level Rp 17.995 per dolar AS.
Sejak BI ditetapkan sebagai lembaga independen pada 1999, pengunduran diri pucuk pimpinan bank sentral hanya pernah terjadi satu kali, yakni tahun 2009. Ketika itu, Boediono yang baru menjabat satu tahun memutuskan untuk mundur karena mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden, mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono.
Pada kasus Perry, kemundurannya terjadi secara sukarela dengan disertai alasan pribadi. Akan tetapi, banyak pihak yang kemudian mengaitkannya dengan tekanan kondisi ekonomi nasional saat ini, khususnya nilai tukar rupiah yang terus melemah.
Sejak akhir tahun 2025, rupiah terus menunjukkan tren pelemahan yang cukup signifikan. Bahkan, saat IHSG menguat dan mencapai titik tertinggi (all time high) pada awal tahun silam, rupiah justru terperosok hingga mencapai titik terendah.
Kondisi tersebut terus berlanjut seiring dengan perkembangan dinamika yang terjadi baik di dalam negeri ataupun internasional. Dari sisi global, konflik di Timur Tengah yang melambungkan harga minyak serta keputusan bank sentral AS, The Federal Reserve, menahan suku bunga tetap tinggi membuat dolar AS menjadi semakin kuat dan diminati.
Sementara itu, sentimen domestik muncul akibat ketidakpastian arah kebijakan ekonomi nasional. Belanja pemerintah yang cukup besar dalam membiayai program-program populis kerap memicu kekhawatiran investor terhadap keberlanjutan fiskal Indonesia.
Dua arah tekanan tersebut membuat rupiah terdepresiasi hampir 8 persen sepanjang kalender berjalan (year to date/YTD). Padahal, dalam asumsi makro APBN 2026, rupiah ditetapkan pada kisaran Rp 16.500 per dolar AS sehingga melemahnya rupiah turut menambah beban fiskal pemerintah.
BI, selaku otoritas moneter, telah melakukan berbagai langkah untuk dapat menstabilkan nilai tukar rupiah. Langkah tersebut, antara lain, intervensi di pasar valuta asing dan non-deliverable forward (NDF), serta insentif untuk menahan arus modal tetap berputar di dalam negeri.
Berbagai kebijakan tersebut berimplikasi terhadap cadangan devisa Indonesia yang turut menyusut. Berdasarkan data BI, cadangan devisa pada Juni 2026 tercatat 145,6 miliar dolar AS. Jumlah tersebut berkurang cukup signifikan dan mencapai level terendah sejak Juli 2024.
Tidak berhenti di situ, BI juga menaikkan suku bunga acuan secara agresif dalam kurun waktu yang relatif singkat. Secara akumulasi, suku bunga BI atau BI Rate telah naik sebesar 100 basis poin dari 4,75 persen menjadi 5,75 persen.
Keputusan tersebut jelas sangat berisiko di tengah melemahnya daya beli masyarakat akibat inflasi. Meningkatnya suku bunga berarti meningkat pula biaya kredit. Kenaikan BI Rate akan bertransmisi ke kenaikan berbagai kredit bank, mulai dari kredit perumahan (KPR), kredit modal, hingga kredit konsumtif termasuk kredit tanpa agunan (KTA).
Namun, berbagai upaya yang dilakukan BI tersebut belum membuahkan hasil yang optimal. Rupiah tetap berada dalam tren pelemahan hingga mencapai lebih dari Rp 18.000 per dolar AS pada akhir Juli 2026.
Kondisi tersebut mengindikasikan, intervensi yang dilakukan BI belum mampu untuk mengoreksi tekanan yang bersumber dari faktor struktural yang lebih dalam, salah satunya defisit kepercayaan ekonomi.
Terkikisnya kepercayaan para investor terhadap perekonomian nasional terkonfirmasi dari penilaian lembaga pemeringkat global, seperti Moody’s dan Fitch Rating, yang secara bergiliran menurunkan prospek kredit Indonesia pada awal tahun. Kedua lembaga tersebut secara garis besar menyoroti ketidakpastian kebijakan serta melemahnya konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan ekonomi nasional.
Selain itu, beban bunga utang dan risiko defisit yang terus membengkak berisiko menurunkan standar kelayakan investasi dalam negeri. Adapun S&P Global dalam penilaian terbarunya tetap mempertahankan peringkat dan prospek kredit yang stabil bagi Indonesia.
Meski demikian, S&P tetap memberikan catatan terkait tekanan terhadap rupiah dan risiko fiskal. Terbaru, lembaga tersebut juga memperingatkan potensi ketidakpastian terhadap arah kebijakan moneter Indonesia ke depan menyusul pengunduran diri Gubernur BI secara mendadak.
Karena itu, dalam masa transisi pucuk pimpinan BI, arah kebijakan moneter ke depan serta independensi bank sentral perlu dipastikan agar tetap berada pada jalur yang seharusnya. Sebab, ketika independensi dipersepsikan rentan terhadap intervensi politik, premi risiko yang diminta investor pun naik.
Hal ini sejalan dengan gagasan profesor ekonomi dari MIT Alex Cukierman yang menyatakan, semakin tinggi persepsi independensi sebuah otoritas moneter, maka semakin rendah premi inflasi dan premi risiko yang dibebankan pasar terhadap mata uang negara tersebut.
Namun, itu saja belum cukup. Pemerintah juga perlu untuk menjaga stabilitas pada ruang fiskalnya. Menurut ekonom asal Kanada, Robert Mundell, setiap instrumen kebijakan idealnya diarahkan pada sasaran yang sesuai dengan kapasitasnya. Kebijakan fiskal untuk pertumbuhan dan alokasi sumber daya, sementara kebijakan moneter untuk stabilitas harga dan nilai tukar.
Namun, ketika batas antara keduanya kabur, atau ketika independensi otoritas moneter mulai goyah karena dominasi pemerintah, maka kredibilitas kebijakan secara keseluruhan yang dipertaruhkan oleh pasar. Karena itu, sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal akan sangat menentukan stabilitas rupiah ke depan serta keberhasilan dalam pembangunan ekonomi nasional. (LITBANG KOMPAS)
Komentar (0)