Israel Berencana Bangun 2.300 Unit Permukiman Ilegal di Yerusalem Timur

Tepi Barat: Otoritas Israel berencana membangun 2.300 unit hunian baru untuk memperluas permukiman ilegal Gilo yang dibangun di atas tanah Palestina di bagian barat daya Yerusalem Timur.

Hal ini disampaikan oleh Ir Amim, sebuah organisasi nirlaba Israel yang berfokus pada isu-isu di Yerusalem.

“Proyek ini merupakan langkah lain menuju isolasi lebih lanjut Yerusalem Timur dari Bethlehem di Tepi Barat yang diduduki,” organisasi Ir Amim memperingatkan, seperti dikutip dari Anadolu, Kamis 6 Agustus 2026.

“Rencana tersebut mencakup pembangunan di atas tanah Palestina yang disita berdasarkan Undang-Undang Properti Pemilik yang Tidak Hadir (Absentees' Property Law) Israel,” ungkap organisasi itu.

Setidaknya 28 dunam (6,9 hektar) tanah yang termasuk dalam rencana tersebut disita dari pemiliknya yang merupakan warga Palestina dan diklasifikasikan sebagai "tanah negara" sebelum dialokasikan untuk perluasan permukiman, kelompok tersebut menyoroti.

Luas tanah yang disita dapat bertambah, karena puluhan dunam di dalam area rencana tersebut masih diklasifikasikan sebagai tanah dengan "kepemilikan tidak diketahui," organisasi itu memperingatkan.

Lokasi yang ditetapkan untuk pembangunan tersebut mencakup kebun zaitun yang luas dengan pepohonan kuno -,beberapa di antaranya berusia puluhan tahun,- yang mencerminkan kepemilikan pribadi warga Palestina atas tanah tersebut.

Pelaksanaan proyek ini kemungkinan akan berujung pada pencabutan pohon-pohon tersebut begitu konstruksi dimulai, kata kelompok itu.

Pada Februari, Israel mengumumkan dimulainya prosedur pendaftaran tanah di Area C Tepi Barat atas nama negara, sesuai dengan Undang-Undang Properti Pemilik yang Tidak Hadir.

Undang-undang tersebut memungkinkan pendaftaran tanah atas nama negara jika warga Palestina tidak dapat membuktikan kepemilikan dengan dokumen resmi.

Banyak warga Palestina memiliki tanah warisan turun-temurun tanpa memegang sertifikat hak milik formal, terutama setelah Israel menangguhkan prosedur penyelesaian status tanah yang sebelumnya berlaku di bawah administrasi Utsmaniyah, Mandat Inggris, dan Yordania pasca-pendudukan Israel atas Tepi Barat pada tahun 1967.

Hassan Breijieh, kepala Departemen Hukum Internasional di Komisi Perlawanan terhadap Kolonisasi dan Tembok Pemisah, sebelumnya mengatakan kepada Anadolu bahwa langkah tersebut merupakan "perampasan tanah Palestina dan pendaftarannya atas nama negara, yang membuka jalan bagi pengalihannya kepada pihak pendudukan Israel."

Ia memperingatkan bahwa hal itu mengancam wilayah luas yang mencakup tanah-tanah tak terdaftar di Tepi Barat. Pada akhir Juni, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengumumkan percepatan pembangunan permukiman di Tepi Barat, seraya menyebutkan bahwa pemerintahnya telah mendirikan 160 pertanian permukiman dan menyetujui pembangunan lebih dari 100 permukiman baru.

PBB dan sebagian besar negara di dunia menganggap permukiman Israel yang dibangun di wilayah Palestina yang diduduki sebagai tindakan ilegal menurut hukum internasional, serta meyakini bahwa hal tersebut merusak prospek solusi dua negara.

Gerakan Peace Now asal Israel memperkirakan terdapat sekitar 500.000 pemukim di Tepi Barat, di samping sekitar 250.000 pemukim lainnya yang tinggal di permukiman di Yerusalem Timur.

Pihak Palestina meyakini bahwa proyek-proyek ini merupakan bagian dari kebijakan Israel yang dipercepat, yang bertujuan untuk memperluas permukiman, menyita lahan, dan menciptakan realitas baru di lapangan.