BGN Ultimatum Dapur MBG, Tak Kantongi SLHS hingga 10 Agustus Bakal Ditutup Permanen

jpnn.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

BGN memberikan tenggat hingga 10 Agustus bagi dapur yang belum memiliki sertifikat tersebut.

BACA JUGA: Datangi DPR, Masyarakat Sipil Menuntut Putusan MK soal MBG Dieksekusi pada 2027

Hal itu dikatakan Sudaryono usai rapat bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan para pakar gizi di Kantor Kemenkes, pada Rabu (5/8).

“Memang ada beberapa dapur yang sudah beroperasi m, tapi belum ada SLHS-nya. Kami berikan waktu untuk mengurus SLHS-nya sampai dengan tanggal 10,” ucap Sudaryono.

BACA JUGA: Hakim MK Nilai Tak Masuk Akal Kompensasi Delay Pesawat Cuma Kue & Rp 300 Ribu

“You memenuhi persyaratan SLHS atau tidak? Kalau enggak, tutup permanen,” lanjutnya.

Sudaryono menegaskan SLHS bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan standar mutlak yang harus dipenuhi setiap dapur MBG.

BACA JUGA: PPPK & P3K Paruh Waktu Jangan Lagi Resah, Puluhan Triliun Rupiah Disalurkan ke Daerah

“Ini SLHS bukan kok kemudian syarat administrasi, bukan. Ini syarat mutlak, ini antara 0 sama 1. Jadi, kalau misalnya SLHS-nya enggak memenuhi persyaratan, itu 0,” kata dia.

Menurut dia, BGN menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap kasus keracunan makanan dalam program MBG.

Setiap laporan keracunan akan langsung ditindaklanjuti dengan menghentikan operasional dapur, mencopot pengelola SPPG, serta melakukan investigasi bersama Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan.

“Ini zero tolerance sama keracunan ini. So far sih sudah menurun, cuma kita ingin nol, enggak boleh lagi ada. Jadi, bukan kok kemudian menurun kita berpuas diri, enggak,” tutur Politikus Partai Gerindra itu.(Dit/JPNN)