Jakarta, VIVA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai keberadaan kabinet bayangan merupakan sesuatu yang lazim dalam sistem demokrasi.
Menurut Fadli, pembentukan kabinet bayangan umumnya dilakukan oleh kelompok atau partai yang berada di luar pemerintahan.
"Kalau saya melihat, biasanya kalau orang menyebut kabinet bayangan itu adalah partai oposisi," kata Fadli di Jakarta, Rabu 5 Agustus 2026.
Ia menjelaskan, konsep shadow cabinet atau kabinet bayangan lebih dikenal di negara yang menerapkan sistem parlementer, seperti Inggris.
Dalam sistem tersebut, partai oposisi membentuk kabinet bayangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus menawarkan alternatif kebijakan kepada publik.
"Kalau di Inggris misalnya yang berkuasa Partai Buruh, maka yang menjadi shadow government adalah Partai Konservatif. Sebaliknya, kalau yang berkuasa Partai Konservatif, maka yang menjadi shadow government adalah Partai Buruh," ujarnya.
Fadli kemudian menyinggung kondisi di Indonesia. Menurutnya, kabinet bayangan yang muncul di Tanah Air kemungkinan berasal dari kalangan pengamat.
"Nah, saya enggak tahu kalau yang ini sih mungkin pengamat, pengamat bayangan," katanya.
Meski demikian, Fadli memandang kehadiran kabinet bayangan tetap menjadi bagian dari dinamika kehidupan demokrasi.
Ia mengaku tidak mempermasalahkan munculnya kritik terhadap pemerintah. Bahkan, sebelum menjadi menteri, dirinya dikenal sebagai sosok yang kerap menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
"Tapi ya bagus-bagus saja di dalam demokrasi kita supaya ada kritik. Saya juga dulu tukang kritik, jadi biasa-biasa saja," kata Fadli.
Menurut Fadli, yang paling penting bukan keberadaan kabinet bayangan, melainkan kualitas kritik yang disampaikan. Ia berharap setiap kritik bersifat tajam, argumentatif, dan memiliki dasar yang kuat.
"Yang paling penting itu kritiknya tajam, tetapi juga argumentatif dan mendasar," ucapnya.
Komentar (0)