JAKARTA, KOMPAS.TV - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Bhudi Hermanto menjelaskan kepolisian telah mengintegrasikan berbagai satuan kerja melalui pendekatan Preemptive Education dan Preventive Strike untuk mendeteksi potensi gangguan keamanan, termasuk di ruang digital.
Menurut Bhudi, informasi yang beredar di media sosial dianalisis melalui proses verifikasi dan profiling untuk mengantisipasi adanya pihak yang berupaya memanfaatkan aksi damai.
Ketua Tim Investigasi TGPF Mei 1998, Prof. Hermawan Sulistyo, menilai kebebasan menyampaikan pendapat tetap harus dijaga.
Namun menurutnya, cara penyampaian aspirasi perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman agar lebih efektif dan tidak berujung pada kerusuhan.
Ia kemudian mencontohkan bentuk demonstrasi yang menurutnya lebih efektif, seperti aksi damai yang kreatif dan mampu menarik perhatian publik tanpa kekerasan.
Prof. Hermawan kembali mengingatkan bahwa kerusuhan tidak pernah membawa manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan pengalamannya meneliti kerusuhan Mei 1998, korban terbesar selalu berasal dari kalangan rakyat.
"Pengalaman saya, kalau kerusuhan yang jadi korban itu bukan menterinya, menterinya tetap jadi menteri. Yang jadi korban itu masyarakat, rakyat," ungkapnya.
Sementara itu, Koordinator Dewan Buruh Nasional KASBI, Nining Elitos, mengingatkan agar aparat tidak memandang setiap aksi demonstrasi sebagai ancaman keamanan.
Namun, ia menilai penghentian massa aksi sebelum demonstrasi berlangsung justru berpotensi memicu gesekan.
Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar.
Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/7hstu_2I8Cw
#demo #agustus #mall
Penulis : Elisabeth-Widya-Suharini
Sumber : Kompas TV
- satumeja
- rusuh
- demo
- agustus
- mall pagar tinggi
Komentar (0)