Pembenahan Internal Dinilai Perlu Dilakukan Menyeluruh

Jakarta: Pembenahan internal di lingkungan kementerian dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh. Termasuk, evaluasi terhadap pejabat yang telah lama menduduki posisi tertentu.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai pembenahan internal pasti menimbulkan berbagai respons. Salah satunya diterpa Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang tengah melakukan pembenahan birokrasi.

“Kalau dilihat dari masifnya pemberitaan, terus juga ada yang terbawa semacam disinformasi, memang indikasi ke sana (diserang balik) sangat kuat gitu lho,” ujar Trubus di Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2026.

Menurut Trubus, berbagai isu yang beredar, mulai dari rencana perjalanan dinas ke luar negeri, penggunaan pesawat yang disebut sebagai jet pribadi, hingga mutasi pegawai, telah mendapat klarifikasi dari pihak terkait,

Dia berpandangan dinamika tersebut dapat muncul seiring upaya pembenahan tata kelola dan penguatan pengawasan di lingkungan instansi.

“Karena mereka selama ini kan kesulitan sekali dengan Pak Dody Hanggodo, mereka-mereka yang biasa bermain di ranah proyek-proyek infrastruktur (tidak bergerak bebas),” ungkap Trubus.

Namun, Trubus menegaskan pandangan tersebut masih dugaan dan perlu dibuktikan. Belum ada temuan resmi yang menunjukkan seluruh isu tersebut berasal dari pihak atau kelompok yang sama.

“Karena kan Pak Dody Hanggodo juga mendapatkan laporan dari PPATK, ada sekitar 3.000-an (pegawai) pokoknya yang terindikasi judol. Berarti kan di situ harus ada pembenahan serius toh dalam hal ini terhadap internal, mungkin dari eselon satu sampai ke bawah, ke tingkat kepala-kepala dinas itu,” tegas Trubus.

Dia menilai rotasi menjadi salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan dalam rangka penyegaran organisasi.

“(Pejabat) yang lama belum ada pergantian kan ada tuh pejabat-pejabat itu, yang sebelumnya kan juga ada Pak Dodi Hanggodo. berhadapan dengan para pejabat yang sebelumnya kan, itu yang dari peninggalan menteri sebelumnya kan gitu. Jadi ya memang ini, terjadi semacam perang politik kan di situ artinya kan gitu,” tutur Trubus.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo. Dok. Istimewa

Menurut Trubus, proses pembenahan sebaiknya didukung pemeriksaan yang berbasis bukti agar setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan.

“Karena apa? Karena dia seorang pejanat negara tentu harus membentuk tim khusus untuk membongkar semuanya. Karena kan harus dasarnya kan dasar bukti toh,” jelas Trubus.

Dia juga menilai langkah tersebut memerlukan dukungan penuh agar reformasi birokrasi berjalan optimal.

“Ini kan tergantung political will. Kalau mau diselesaikan artinya ya dibersih-bersih, bisa dilakukan pembersihan. Tinggal bagaimana Pak Dody Hanggodo mau menyelesaikan ini gitu,” kata Trubus.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkap sekitar 6 ribu pegawai di kementeriannya diduga melakukan transaksi judi online. Dia mengeklaim angka itu berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 

“Ini bukan data saya, data PPATK. Judol itu pidana,” kata Dody dalam sebuah sinian dikutip pada Kamis, 16 Juli 2026.

Atas dasar temuan tersebut, Dody memperketat pengawasan dan merotasi sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian PU. Menurut dia, pelanggaran disiplin telah berlangsung cukup lama. Namun, terus berjalan lantaran lemahnya penindakan dan kuatnya hubungan pertemanan di internal kementerian. 

Kementerian PU memiliki sekitar 38.600 aparatur sipil negara. Artinya, sekitar 15 persen pegawai terindikasi berkaitan dengan transaksi judi online.