Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, meminta peningkatan lifting minyak dan gas bumi yang berada di wilayah Provinsi Aceh.
Permintaan tersebut sekaligus menjadi pesan kepada Mawardi Nur yang resmi dilantik sebagai Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menggantikan Nasri Djalal di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
“Tingkatkan lifting di Andaman dan naikkan semua sumber-sumber blok minyak kita yang ada di wilayah Aceh. Terima kasih,” ujarnya.
Upaya peningkatan lifting ini memang menjadi salah satu isu hangat, baik di Aceh maupun di skala nasional dalam beberapa waktu terakhir.
Selain karena adanya insiden banjir dan longsor yang menyebabkan terganggunya produksi migas, terdapat isu lain yang menyebabkan pengembangan migas di Aceh tampak stagnan.
Diberitakan Warta Ekonomi sebelumnya, Pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur Muzakir Manaf, sempat melayangkan beberapa surat kepada Menteri Bahlil terkait kehendak masyarakat Aceh atas tata kelola blok migas di atas 12 mil yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
Karena trauma masa lalu, masyarakat Aceh meminta agar gas yang berada di wilayah Aceh tidak hanya dialirkan ke Jawa.
Dalam surat ke Bahlil, Pemerintah Aceh meminta pengembangan gas Andaman yang berada di atas 12 mil dapat memberikan manfaat ekonomi langsung bagi daerah melalui pengolahan gas di onshore atau darat. Hal ini diharapkan mampu menghidupkan kembali Kawasan Ekonomi Arun dan dapat membuka penyerapan tenaga kerja dan menghidupkan perekonomian baru di Aceh.
Oleh sebab itu, Muzakir meminta Plan of Development (POD) dari Lapangan Tangkulo di Wilayah Kerja (WK) South Andaman ditunda sementara hingga terdapat titik temu antara pemerintah pusat dan Aceh.
Hal ini kemudian berkembang, hingga dikabarkan bahwa Nasri Djalal yang menjabat sebagai Kepala BPMA memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan sang gubernur, Ia dianggap tidak mampu menyalurkan aspirasi Aceh di nasional.
Namun, blok migas di atas 12 mil bukanlah wilayah kewenangan BPMA, melainkan berada di bawah kendali SKK Migas.
Menurut sumber Warta Ekonomi, inilah yang menyebabkan Nasri Djalal dicopot dari jabatannya karena dianggap tidak mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh, meskipun persoalan tersebut sebenarnya bukan menjadi ranah kewenangan Nasri Djalal.
Bahkan, sumber menyebutkan bahwa empat surat Muzakir telah dilayangkan kepada Kementerian ESDM yang berisi usulan pengganti Nasri Djalal.
Hingga akhirnya, hari ini, Nasri dicopot oleh Bahlil dan Mawardi resmi menjabat sebagai Kepala BPMA bersama tiga pejabat tinggi lainnya yang dilantik.
“Dan yang keempat itu adalah kita melantik Kepala BPMA, BPMA Aceh. BPMA ini kayak SKK Migas-nya lah gitu, (di) Aceh. Karena dia kan otonomi khusus, jadi kita memberikan perlakuan khusus,” ujar Bahlil.
Selepas pelantikan, informasi di lapangan menunjukkan adanya perkembangan terkait pengembangan gas Tangkulo oleh Mubadala Energy.
Baca Juga: Bahlil Lantik Mawardi Nur Jadi Kepala BPMA Gantikan Nasri Djalal
Baca Juga: BPMA Percepat Pemanfaatan Sumur Rakyat Aceh, Produksi Migas Berpotensi Bertambah
Melansir Ruang Energi, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto melaporkan bahwa keputusan investasi atau Final Investment Decision (FID) telah diperoleh pada 4 Agustus 2026 bersama operator Mubadala Energy (South Andaman) RSC Ltd (MESA) dan mitranya, Harbour Energy Indonesia.
Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa SKK Migas sepakat segera menerbitkan surat resmi kepada MESA sebagai operator WK South Andaman yang menegaskan bahwa pengumuman FID proyek pengembangan Lapangan Tangkulo akan dilakukan pada September 2026.
Langkah ini menjadi tonggak penting setelah Plan of Development (POD) I Lapangan Tangkulo yang sempat tertunda sebelumnya.
Lapangan Tangkulo sendiri memiliki total potensi gas sebesar 11 triliun kaki kubik (trillion cubic feet/TCF), dengan fase pengembangan pertama akan digenjot sebesar 1 TCF.
Komentar (0)