Ada Usul Biaya Kampanye Pemilu Ditanggung APBN, DPR: Kita akan Tampung

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengatakan akan menampung usulan terkait biaya kampanye Pemilu ditanggung oleh APBN.

Dia mengatakan pihaknya akan menampung seluruh usulan maupun masukan dari berbagai pihak terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

“Ya, tentu kita akan apa namanya menampung semua masukan-masukan, termasuk tadi soal bagaimana kemudian biaya kampanye untuk dimasukkan ke pembiayaan dalam APBN,” ujar Bahtra di Gedung DPR, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (5/8/2026).

Bahtra menyebut DPR akan mengkaji usulan agar APBN dapat menanggung biaya kampanye Pemilu. Meski demikian, usulan tersebut akan tetap mempertimbangkan kondisi fiskal negara.

“Ini semua akan kita lakukan kajian-kajian, dan tentu juga kita mempertimbangkan soal fiskal keuangan APBN kita. Kalau misalnya memungkinkan, ya kita akan apa namanya kaji ya lebih dalam lagi,” jelasnya.

Dia menuturkan Komisi II DPR berencana untuk menemui seluruh pimpinan partai politik untuk menyerap aspirasi terkait RUU Pemilu. Namun, pihaknya belum menentukan jadwal tersebut.

“Segera mungkin kita rencanakan ya, karena kan ini musim reses,” ungkap Bahtra.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian angkat bicara terkait rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Dia mengatakan hingga saat ini belum ada keputusan apakah revisi UU Pemilu akan menjadi inisiatif pemerintah atau DPR RI.

“Kalau inisiatifnya pemerintah, ya kami harus sudah siap nanti dengan konsep, draf. Kalau inisiatifnya dari, dari mana? Dari DPR, ya kami siap dengan DIM nanti, kira-kira gitu, daftar isian masalah,” kata Tito di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026)

Mantan Kapolri itu menjelaskan Kemendagri telah menyiapkan segala kemungkinan terkait revisi UU Pemilu.

“Apapun skenarionya, kami mempersiapkan diri. Kalau untuk Kemendagri, pasti akan menjadi lead, kan? Dari pemerintah. Ya kami mempersiapkan. Ketika timing-nya, dari pemerintah ataupun dari DPR membahas, ya kami sudah siap,“ ujar Tito. (saa/rpi)