Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari dalam pernyataan video yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan sinergi kebijakan fiskal dan moneter diperlukan agar pemerintah mampu menghadapi dinamika ekonomi global secara lebih efektif.
"Upaya tersebut tentu tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendirian. Diperlukan sinergi yang erat dengan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter agar kebijakan fiskal dan moneter dapat saling memperkuat," katanya.
Menurut Qodari, perekonomian dunia masih dibayangi ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan, dan ketidakpastian kebijakan ekonomi yang diperkirakan membuat pertumbuhan ekonomi global pada 2026 berada di kisaran tiga persen.
Meski demikian, pemerintah tetap optimistis karena ekonomi nasional ditopang fondasi yang kuat serta koordinasi kebijakan yang terus diperkuat bersama Bank Indonesia.
Ia mengatakan Bank Indonesia pada Rapat Dewan Gubernur Juli 2026 mempertahankan BI Rate sebesar 5,75 persen sebagai bagian dari bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi.
Selain menjaga stabilitas makroekonomi, pemerintah bersama BI juga memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperluas akses pembiayaan, serta mempercepat transformasi digital melalui pengembangan transaksi ekonomi dan keuangan digital.
Qodari menegaskan pemerintah optimistis kolaborasi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan masyarakat mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
Baca juga: Ekonom: Inflasi mereda, semester II jadi momentum jaga keseimbangan
Baca juga: KSSK: Sistem keuangan TW-II tetap terjaga di tengah konflik geopolitik
Baca juga: Guru Besar UI: Gubernur BI baru harus bisa seimbangkan dua tujuan
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari dalam pernyataan video yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan sinergi kebijakan fiskal dan moneter diperlukan agar pemerintah mampu menghadapi dinamika ekonomi global secara lebih efektif.
"Upaya tersebut tentu tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendirian. Diperlukan sinergi yang erat dengan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter agar kebijakan fiskal dan moneter dapat saling memperkuat," katanya.
Menurut Qodari, perekonomian dunia masih dibayangi ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan, dan ketidakpastian kebijakan ekonomi yang diperkirakan membuat pertumbuhan ekonomi global pada 2026 berada di kisaran tiga persen.
Meski demikian, pemerintah tetap optimistis karena ekonomi nasional ditopang fondasi yang kuat serta koordinasi kebijakan yang terus diperkuat bersama Bank Indonesia.
Ia mengatakan Bank Indonesia pada Rapat Dewan Gubernur Juli 2026 mempertahankan BI Rate sebesar 5,75 persen sebagai bagian dari bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi.
Selain menjaga stabilitas makroekonomi, pemerintah bersama BI juga memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperluas akses pembiayaan, serta mempercepat transformasi digital melalui pengembangan transaksi ekonomi dan keuangan digital.
Qodari menegaskan pemerintah optimistis kolaborasi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan masyarakat mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
Baca juga: Ekonom: Inflasi mereda, semester II jadi momentum jaga keseimbangan
Baca juga: KSSK: Sistem keuangan TW-II tetap terjaga di tengah konflik geopolitik
Baca juga: Guru Besar UI: Gubernur BI baru harus bisa seimbangkan dua tujuan
Komentar (0)