JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi V DPR RI akan memanggil Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Pelindo, hingga operator kapal untuk membahas kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Madura.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, rapat tersebut bertujuan meminta penjelasan seluruh pihak terkait insiden yang menewaskan lima penumpang itu.
"Kami akan panggil Kementerian Perhubungan Rabu 19 (Agustus). Kami sudah, kami akan mengundang Menteri Perhubungan, kemudian KNKT, kemudian Pelindo, kemudian pihak penyedia-penyedia jasa ya yang punya kapal. Kami akan undang semua ke DPR untuk kami mintai keterangan terkait dengan kecelakaan Mutiara Sentosa 2 ini," kata Lasarus, saat dihubungi, Rabu (5/8/2026).
Baca juga: Desakan Evaluasi Kelaikan Semua Kapal Usai Kebakaran KM Mutiara Sentosa II
Selain meminta penjelasan, Komisi V juga mendorong investigasi menyeluruh terus dilakukan untuk mengungkap penyebab kebakaran kapal yang melayani rute Surabaya-Makassar tersebut.
"Meminta investigasi menyeluruh terkait penyebab Kapal Mutiara Sentosa 2 terbakar," kata Lasarus.
Politikus PDI-P itu menilai, insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 menunjukkan masih lemahnya pengawasan pemerintah terhadap keselamatan pelayaran.
Padahal, lanjut Lasarus, pemerintah memegang kewenangan untuk menentukan kelayakan operasional kapal sebelum berlayar.
"Jadi, menurut saya cukuplah sudah, yang sudah-sudah jadi pelajaran bagi kita semua, terutama memang pemerintah yang punya tanggung jawab. Untuk kapal itu boleh berlayar atau tidak boleh berlayar, itu kan tanggung jawab pemerintah, otorisasi kan ada di pemerintah," ujar Lasarus.
Baca juga: Puan: Kebakaran KM Mutiara Sentosa II Bukti Keselamatan Transportasi Laut Masih Minim
Lasarus menegaskan bahwa Komisi V DPR RI sebenarnya telah berulang kali mengingatkan Kemenhub agar memperkuat pengawasan terhadap kapal sebelum berlayar.
Namun, kata dia, pengawasan tersebut belum berjalan optimal karena anggaran untuk ramp check masih terbatas.
"Ini bukti, bukti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap keselamatan pelayaran. Kita sudah mengingatkan, ini rangkaian yang sudah kita ingatkan lama gitu, tapi tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakan, korelasinya apa? Korelasinya tidak munculnya anggaran ramp check yang cukup. Untuk melakukan pengecekan sebelum kapal berlayar," ungkap dia.
Lasarus juga menyoroti perbedaan antara jumlah penumpang dan data manifes KMP Mutiara Sentosa 2.
Menurut dia, ketidaksesuaian tersebut seharusnya tidak terjadi apabila pengawasan oleh otoritas pelabuhan berjalan dengan baik.
"Ini beda nih, jumlah manifes lebih sedikit daripada jumlah penumpang. Masa sih, KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) nyuruh kapal berlayar, kemudian antara data yang dia pegang dengan jumlah orang yang naik kok tidak sama?,” ucap Lasarus.
Baca juga: Buntut Kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2, Anggota DPR Minta Audit Seluruh Kapal Penumpang
“Makanya wajib hukumnya tahu berapa manifes orang yang berangkat, gitu loh," pungkas dia.
Komentar (0)